Sekretaris Perwalian Negara India

PERNYATAAN RESMI NEGARA KESULTANAN BUTON ( IBUKOTA DUNIA DAN SELURUH NEGARA ) DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INILAH KETUA BADAN KEHORMATAN MALUKU MAYOR JENDERAL TNI.POL. HASANUDIN BATUNI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM KARTU SULTAN BUTON JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH YANG SECARA OTOMATIS TELAH RESMI DAN SAH TELAH MENJADI KARTU PANGKAT, JABATAN, KAPASITAS DAN WEWENANG DAN JUGA KARTU TANDA PENDUDUK, SURAT IZIN MENGEMUDI, KARTU BEBAS DARI SEMUA JENIS PAJAK DAN BIAYA, KARTU JAMINAN KESEHATAN DAN PASPOR SAUDARA MAYOR JENDERAL TNI.POL. HASANUDIN BATUNI KETUA BADAN KEHORMATAN MALUKU YANG TELAH RESMI DAN SAH SEJAK TANGGAL 27 JULI 2018 SAMPAI BATAS WAKTU YANG DI TENTUKAN SULTAN BUTON JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH SELAKU PEMIMPIN TERTINGGI, PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI, PEMEGANG KEKUASAAN, PEMEGANG OTORITAS, KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA KESULTANAN BUTON ( IBUKOTA DUNIA DAN SELURUH NEGARA ) DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG ADALAH SULTAN NEGARA KESULTANAN BUTON ( IBUKOTA DUNIA DAN SELURUH NEGARA ), NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN WILAYAH OTORITAS KHUSUS JAKARTA. Aaamiin.

DEMIKIAN PERNYATAAN RESMI INI YANG ADALAH KONSTITUSI, HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTINGGI NEGARA KESULTANAN BUTON ( IBUKOTA DUNIA DAN SELURUH NEGARA ) DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERADA DI BAWAH PERNYATAAN RESMI DAN ATAU TIDAK RESMI YANG TERTULIS DAN ATAU YANG TIDAK TERTULIS SULTAN BUTON JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH DAN PERNYATAAN RESMI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT TELAH RESMI DAN SAH BERLAKU SECARA MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT SELAMANYA DAN BERSTATUS LANGSUNG DITAATI DAN DILAKSANAKAN OLEH NEGARA KESULTANAN BUTON ( IBUKOTA DUNIA DAN SELURUH NEGARA ) DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BESERTA SELURUH KOMPONENNYA DAN TINDAKAN MENGHALANGI, MEMPERSULIT, MENOLAK, MENIRU, MENAMBAH DAN ATAU MEMALSUKAN PERNYATAAN RESMI INI ADALAH TINDAKAN MELAWAN ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESULTANAN BUTON ( IBUKOTA DUNIA DAN SELURUH NEGARA ) DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BESERTA SELURUH KOMPONENNYA ( MAKAR ) SANKSINYA HUKUMAN MATI.