02/11/2026
PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) merupakan perselisihan antara peserta pemilu dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Objek dari perselisihan ini berpusat pada keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi untuk Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, maupun hasil penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pihak yang memiliki hak untuk menjadi pemohon dalam mengajukan PHPU meliputi:
Perorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon anggota DPD peserta pemilu.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu.
Partai politik peserta pemilihan umum.
Lembaga negara yang berwenang untuk memutus perkara PHPU adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.