BKSAP DPR RI

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI– Parlemen Meksiko menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Meksiko untuk Indonesia H.E. Mr. H.E. Francisco de la Torre, pada siang ini (12/5/2026) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan berlangsung dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin selama 73 tahun. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Meksiko untuk memperluas kerja sama strategis pada sejumlah bidang termasuk kerja sama sektor perdagangan, pertanian, pendidikan, hingga diplomasi budaya.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Meksiko sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (F-PD) menyoroti pentingnya penguatan kemitraan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif, termasuk dorongan pembentukan kerangka kerja sama perdagangan yang lebih komprehensif. Ia juga menyampaikan perhatian terhadap kebijakan tarif impor baru Meksiko yang berdampak pada sejumlah produk Indonesia, serta mendorong adanya mekanisme dialog dan review bersama guna menjaga iklim perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan.

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Meksiko Herman Khaeron (F-PD) turut menekankan pentingnya penguatan kerja sama sektor pangan dan perikanan, khususnya terkait sertifikasi halal untuk produk daging sapi asal Meksiko agar dapat memperluas akses pasar di Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti potensi kerja sama perdagangan komoditas udang dan pengembangan industri perikanan yang dinilai memiliki peluang besar bagi kedua negara.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Meksiko menyampaikan apresiasi atas eratnya hubungan persahabatan Indonesia–Meksiko dan menyambut baik peluang peningkatan kerja sama kebudayaan, perdagangan, pendidikan, serta industri kreatif kedua negara. Meksiko juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi people-to-people contact, termasuk melalui pertukaran akademik, festival budaya, hingga peluang kerja sama perfilman dan industri kreatif sebagai jembatan diplomasi antar masyarakat. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, mencerminkan semangat kedua negara untuk membangun kemitraan strategis yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik, geoekonomi, serta potensi konflik global, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion bertajuk “Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global” pada Rabu (8/4/2026), di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat sebagai langkah strategis memperkuat peran diplomasi parlemen dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Ketua BKSAP menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk memetakan lanskap geopolitik, mengidentifikasi ruang manuver strategis BKSAP di berbagai forum internasional, serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat sinergi diplomasi parlemen dengan kebijakan luar negeri pemerintah dan aspirasi masyarakat.

Diskusi juga menghadirkan Dr. Ian Montratama, Tenaga Ahli Utama Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional RI, yang menekankan pentingnya peran aktif parlemen dalam menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan struktur kekuatan global, khususnya pada sektor pertahanan, energi, dan stabilitas kawasan.

Melalui forum ini, BKSAP mendorong penguatan kapasitas substansi, peningkatan agility diplomasi, serta optimalisasi dukungan kelembagaan bagi delegasi parlemen. Sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan Dewan Pertahanan Nasional menjadi kunci dalam memperkuat posisi strategis Indonesia menuju 2045.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI bersama pimpinan dan Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Korea Selatan menerima kunjungan Delegasi Korea-Indonesia Parliamentary Friendship Group di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (F-PG) menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari dukungan Indonesia terhadap pencalonan Korea Selatan sebagai Sekretaris IPU, kerja sama industri pertahanan, hingga kolaborasi ekonomi dan investasi kedua negara.

Disisi lain, Ketua Delegasi Kim Gihyeon menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara terus menunjukkan perkembangan signifikan. Intensitas kunjungan tingkat tinggi antara pemerintah dan parlemen dinilai menjadi bukti kuatnya kemitraan strategis Indonesia–Korea Selatan. Indonesia juga dipandang sebagai mitra strategis utama Korea Selatan di kawasan ASEAN.

Sejumlah Anggota GKSB DPR RI turut menyampaikan pandangan dan usulan. Isu yang diangkat antara lain peluang kerja sama pendidikan dan penelitian terkait tanaman herbal dan kosmetik, penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan, serta inisiatif mempertemukan asosiasi pengusaha kedua negara untuk memperluas perdagangan dan investasi.

Menanggapi hal tersebut, Delegasi Korea Selatan menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan yang setara bagi PMI serta mendorong penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk industri kreatif, bioindustri, pariwisata, hingga riset bersama.

Kedua pihak sepakat bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki visi yang sama sebagai negara yang berperan penting di kawasan, sehingga kemitraan strategis antara kedua negara perlu terus diperkuat melalui jalur parlemen, pemerintah, dan hubungan antar masyarakat.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya penguatan diplomasi yang berakar pada hubungan antar masyarakat (people to people diplomacy) dalam kegiatan “Kolaborasi Parlemen–Akademisi untuk Penguatan Diplomasi” yang diselenggarakan pada Rabu, 11 Maret 2026, di Gedung B, Universitas Pamulang (UNPAM), Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI, jajaran pimpinan universitas, serta civitas akademika sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara parlemen dan kalangan akademisi dalam mendukung diplomasi Indonesia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan bahwa kunjungan ke kampus-kampus menjadi salah satu program penting BKSAP untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dan akademisi mengenai diplomasi parlemen Indonesia.

Menurutnya, kegiatan bertajuk BKSAP Day tersebut merupakan bagian dari upaya BKSAP DPR RI untuk membuka ruang dialog dengan civitas akademika mengenai berbagai isu nasional maupun internasional yang sedang berkembang. Maka dari itu, jelasnya, kunjungan ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai kerja diplomasi yang dilakukan BKSAP DPR RI di berbagai forum internasional.

BKSAP memandang bahwa pendekatan people to people diplomacy menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika global saat ini. Melalui forum-forum kerja sama antar parlemen seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), Indonesia terus mendorong penguatan identitas regional di kawasan Asia Tenggara sekaligus memperluas ruang kolaborasi antar masyarakat di tingkat kawasan.

Ke depan, BKSAP DPR RI berharap penguatan hubungan antar masyarakat di kawasan ASEAN dapat membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Melalui diplomasi parlemen yang aktif dan kolaboratif, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama internasional yang tidak hanya berbasis kepentingan negara, tetapi juga memperkuat hubungan antar masyarakat sebagai fondasi utama perdamaian dan kemajuan bersama.

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc. MA melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Abdalfatah A.K. Alsattari di Ruang Pimpinan, Gd. Nusantara III, Senayan, Jakarta, hari ini (10/03/2026).

Pertemuan ini membahas terkait Hubungan Indonesia dan Palestina yang dibangun atas dasar sejarah, solidaritas, dan nilai kemanusiaan.

Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi parlemen, solidaritas masyarakat, dan kerja sama kemanusiaan, Indonesia akan bersama Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian yang berkelanjutan.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Mongolia Muhammad Hilman Mufidi (F-PKB) menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, H.E. Mr. Enkhtaivan Dashnyam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (5/3/2026).

Pertemuan ini membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia–Mongolia di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, perdagangan, budaya, hingga diplomasi.

Dalam pertemuan ini, sejumlah peluang kerja sama perdagangan turut dibahas, di antaranya ekspor daging halal dari Mongolia ke Indonesia, serta komoditas tekstil seperti wol dan kasmir. Di sisi lain, Indonesia berpeluang mengekspor beras, minyak, dan sejumlah komoditas pangan ke Mongolia.

BKSAP juga mendorong kebijakan bebas visa antara kedua negara guna mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin selama 70 tahun, sekaligus membuka potensi-potensi kerja sama strategis yang lebih luas di masa mendatang.

Badan Antar Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir beserta jajaran Kementerian Luar Negeri, guna memahami
'Proyeksi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia Tahun 2026', yang berlangsung di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/2/2026).

Selaku pimpinan pertemuan, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk menghadapi dinamika politik global yang semakin kompleks. Dalam pertemuan strategis ini, BKSAP dan Kemlu menyamakan persepsi arah kebijakan luar negeri Indonesia di 2026, termasuk respons terhadap rivalitas kekuatan besar dan konflik di berbagai kawasan dunia.

Syahrul menegaskan bahwa diplomasi parlemen Indonesia akan berjalan sejalan dengan kebijakan luar negeri pemerintah dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai bangsa seperti kemerdekaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Momentum ini juga dilihat sebagai kesempatan untuk memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB guna membawa nilai moral dan keadilan di panggung internasional.

Dalam menghadapi kondisi global yang cepat berubah, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus bersinergi, berpihak pada kepentingan nasional, dan memainkan peran diplomasi parlemen yang adaptif dan konstruktif.

Dok. Parlementaria DPR

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Denny Abdi serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri, guna membahas perkembangan politik luar negeri terkini, khususnya dinamika kawasan ASEAN, serta penguatan koordinasi antara diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen (Rabu, 18/2/2026).

Dalam diskusi, ditekankan pentingnya menjaga sentralitas ASEAN di tengah rivalitas geopolitik dan fragmentasi ekonomi global. BKSAP menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung posisi resmi pemerintah melalui platform antarparlemen kawasan, termasuk AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), sebagai ruang membangun konsensus regional atas isu ketahanan ekonomi, transformasi digital, dan stabilitas kawasan.

Sinergi yang kuat antara pemerintah dan parlemen menjadi fondasi penting bagi diplomasi Indonesia yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc, M.A ( A-442/ F-PKS) , melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kuba untuk Republik Indonesia, Yang Mulia (Y.M.) Dagmar González Grau, di Jakarta (18/02/2026)

Pertemuan ini menitikberatkan pada penguatan hubungan persahabatan dan solidaritas antara Indonesia dan Kuba, terutama dalam menghadapi situasi sosial dan politik yang tengah terjadi di Kuba. Dalam konteks masa sulit tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya dukungan moral dan kerja sama yang saling menguatkan sebagai wujud solidaritas antarnegara sahabat.

Selain itu, dialog ini juga membahas optimalisasi potensi kolaborasi di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Melalui diplomasi parlemen, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempererat kemitraan Indonesia–Kuba yang berlandaskan prinsip kesetaraan, solidaritas, dan saling menghormati, sehingga dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua negara.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-PG) menerima Courtesy Call Kepala Divisi Asia Tenggara dan ASEAN, European External Action Service (EEAS), Ms. Leila Fernandez – Stembridge di Kompleks Parlemen Senayan (12/02/2026).

Pertemuan membahas tiga poin penting yaitu: penandatanganan I-EU CEPA yang menjadi babak baru kerjasama ekonomi dan perdagangan RI - Uni Eropa, apresiasi Visa - Cascade System yang memudahkan turis Indonesia untuk berkunjung ke area schengen Eropa, serta upaya peningkatan kerjasama bilateral RI - Uni Eropa.

Dalam pertemuan ini kembali ditekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Uni Eropa secara bilateral maupun secara kawasan melalui kerangka ASEAN-EU termasuk dalam memperkuat kerjasama antarparlemen melalui DPR RI dan Parlemen Eropa.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Mr. Stephane Mercati, Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Mr. Antoine Ripoll, Minister Counsellor for Parliamentary Relations, EU Delegations in ASEAN.


Dok: Medtaksos DPR RI

BKSAP Perkuat Sinergi dengan Kampus dalam Diseminasi Diplomasi Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar kegiatan Diseminasi Diplomasi Parlemen di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (10/2/2026), sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman publik sekaligus mendorong keterlibatan akademisi dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa kampus merupakan mitra strategis parlemen dalam merespons dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurutnya, diplomasi parlemen tidak hanya dijalankan di forum internasional, tetapi juga dibangun melalui dialog di dalam negeri guna memperkaya perspektif dan memperkuat substansi rekomendasi kebijakan.

BKSAP membuka ruang kolaborasi dengan sivitas akademika untuk memberikan masukan dalam penyusunan sikap Indonesia di berbagai forum internasional seperti IPU, P20, APA, AIPA, OECD, BRICS, dan PUIC. Sinergi antara parlemen dan kampus dinilai menjadi modal penting dalam membangun diplomasi yang adaptif, kritis, dan berbasis argumentasi yang kuat.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian diplomasi BKSAP sepanjang 2025, antara lain pembentukan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), pengesahan dua resolusi Indonesia dalam Sidang Umum AIPA ke-46 terkait Myanmar serta Ekonomi Biru dan Hijau, serta kepercayaan kepada Indonesia sebagai Ketua PUIC 2025. Berbagai capaian ini semakin memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.