FNSPI News

INILAH ALASAN MENGAPA WEBSITE SANGAT PENTING BAGI DESA

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mengharuskan semua pihak, individu, organisasi, swasta maupun pemerintah untuk mampu menghadirkan informasi terkini melalui media digital, tak terkecuali pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah terdepan yang memberikan layanan kepada masyarakat.
Pemerintah desa saat ini dituntut untuk bisa menyediakan informasi dan layanan berbasis online khususnya melalui media website.

UU No 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86).

Terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pasal 86 UU Desa mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan harus memberikan akses kepada masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan e-audit dana desa yang mulai tahun 2015 diterapkan

UNDANGAN TRAINING PEMBUATAN WEBSITE DESA!

INILAH ALASAN MENGAPA WEBSITE SANGAT PENTING BAGI DESA

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mengharuskan semua pihak, individu, organisasi, swasta maupun pemerintah untuk mampu menghadirkan informasi terkini melalui media digital, tak terkecuali pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah terdepan yang memberikan layanan kepada masyarakat.
Pemerintah desa saat ini dituntut untuk bisa menyediakan informasi dan layanan berbasis online khususnya melalui media website.
Website desa tidak dapat menggunakan ekstensi domain “go.id” karena desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia . Ekstensi domain “go.id” Sesuai dengan peraturan menteri hanya dapat digunakan hingga level kabupaten atau kota.

MANFAAT UTAMA WEBSITE BAGI DESA:
1. Promosi Daerah;
2. Publikasi Kegiatan Desa,dan;
3. Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa.

INFORMASI YANG HARUS ADA DI WEBSITE DESA
1. Profil Desa
2. Struktur Organisasi
3. Potensi Desa
4. Data Wilayah
5. Lembaga Desa
6. Layanan
7. Berita dan Agenda
8. Laporan Anggaran
9. Layanan Pengaduan
10. Download Dokumen Penting

Persoalan Pekerja/Buruh bukan hanya masalah upah bulanan atau kenaikan UMK,tapi banyak persoalan lainya yang justeru dihadapi setiap hari misalnya; Masalah jam lembur,kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang tidak sesuai dan tidak membuat nyaman dalam kegiatan proses produksi. Persoalan ini dihadapi dan dirasakan setiap hari oleh para pekerja/buruh

FORMULIR KEANGGOTAAN FNSPI SBKI Bagi kawan-kawan pengurus FSNPI SBKI di berbagai pelosok daerah/desa bisa memperoleh formulir Anggota FNSPI SBKI secara online

UMK se Provinsi Jawa Barat

*Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sudah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada Selasa (21/11/2017)*

Keputusan tersebut termuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1065-Yangbangsos/2017.

"UMK Jabar 2018 tertinggi ialah Kabupaten Karawang, yakni Rp 3.919.291. Terendah ialah Pangandaran 1.558.793," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief, di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada hari ini seperti dikutip Antara.

Ferry menambahkan penetapan UMK Tahun 2018 Jawa Barat tersebut telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adapun daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kota Bogor Rp3.557.146,66

2. Kabupaten Bogor Rp3.483.667,39

3. Kota Sukabumi Rp2.158.430,53

4. Kabupaten Sukabumi Rp 2.583.556,63

5. Kabupaten Cianjur Rp 2.162.366,91

6. Kota Depok Rp 3.584.700,29

7. Kabupaten Purwakarta Rp 3.445.616,90

8. Kabupaten Karawang Rp 3.919.291,19

9. Kota Bekasi Rp 3.915.353,71

10. Kabupaten Bekasi Rp 3.837.939,63

11. Kabupaten Subang Rp 2.5297599

12. Kota Cirebon Rp 1.893.383,54

13. Kabupaten Cirebon Rp 1.873.701,81

14. Kabupaten Indramayu Rp 1.960.301,47

15. Kabupaten Majalengka Rp 1.653.514,54

16. Kabupaten Kuningan Rp l.606.030,12

17. Kota Bandung rp3.091.345,56

18. Kabupaten Bandung Rp 2.678.028,98

19. Kabupaten Bandung Barat Rp 2.683.277,45

20. Kota Cimahi Rp 2.678.028,45

*21. Kabupaten Sumedang Rp2.678.028,99*

22. Kota Tasikmalaya Rp1.931.435,35

23. Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.920.937,99

24. Kabupaten Garut Rp 1.672.947,97

25. Kabupaten Ciamis Rp1.604.334,37

26. Kota Banjar Rp 1.562.730,28

27. Kabupaten Pangandaran Rp1.558.793,94

Hukum Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan FNSPI,Federasi Nasional Serikat Pekerja Indonesia,fokus pada Advokasi,edukasi,empowerment Pekerja /buruh dan keluarganya

DUNIA MAYA MENGHIPNOTIS KITA

Kecenderungan pribadi manusia pada dasarnya bermuara pada unsur kesenangan, kemudahan, simpel dan tidak membutuhkan banyak usaha (pleasure principle). Dunia maya menawarkan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia tersebut. Kondisi ini yang seringkali menyebabkan kebanyakan kita menjadi kurang mawas diri, mengabaikan realita dan terbuai mimpi-mimpi dan fokus pada apa yang menjadi tujuan kesenangannya, dalam keadaan seperti ini seseorang menjadi mudah tersugesti. Sugesti masuk ke ranah alam bawah sadar, dan atensi yang terpusat (fokus) terhadap sesuatu, inilah yang disebut dengan kondisi terhipnotis.

Lowongan konsultan

Lowongan Konsultan Untuk Project Livelihood Rehabilitation for Disable People, Pidie Jaya KERANGKA ACUANKONSULTAN BANGUNAN GEDUNGNama Project: Livelihood Rehabilitation for Disable People (LIRE4D)Periode konsultasi: 2 bulan PENDAHULUANAtas dukungan MayBank Islamic-Malaysia melalui Islamic...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]