23/10/2026
SERUAN TERBUKA
"HENTIKAN KEKERASAN, TEGAKKAN KEADILAN, SELAMATKAN NYAWA MANUSIA DAN SELESAIKAN PERSOALAN HAM DI TANAH PAPUA!"
Darah Manusia Tidak Boleh Terus Mengalir
Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua bukanlah persoalan baru. Dari masa ke masa, berbagai peristiwa kekerasan, korban jiwa, pengungsian, ketakutan masyarakat, dan tuntutan keadilan terus menjadi bagian dari persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh dari presiden berganti preaiden.
Setiap nyawa yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan. Di balik setiap korban terdapat keluarga yang berduka, anak-anak yang kehilangan orang tua, orang tua yang kehilangan anak, serta masyarakat yang kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Sampai kapan darah manusia terus mengalir di Tanah Papua? Sampai kapan rakyat harus menunggu keadilan? Dan sampai kapan para pemimpin Papua hanya menyampaikan keprihatinan tanpa membangun langkah bersama yang nyata?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab melalui tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan politik, seremoni, atau janji yang tidak memiliki tindak lanjut oleh Jakarta!.
Peristiwa Kenyam, 23 Oktober 2026
Berdasarkan informasi yang disampaikan, peristiwa di Kenyam, Kabupaten Nduga, pada 23 Oktober 2026 dilaporkan adanya penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa jenazah korban berada di Puskesmas Kenyam dalam pengawasan ketat oleh aparat.
Nama- nama korban meninggal dunia sebagai berikut:
1. Helkia kerebea.
2. Mazur serera.
Sementara yang mengalami luka dalam proses pencarian karena kena peluru di tangan dan lari kw hutan.
Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah Papua di 6 provinsi, , aparat penegak hukum, Komnas HAM, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta seluruh pemimpin Papua Raya sehingga ada langkah- langkah kongkrit kenyuntaskan persoalan ini dan persoalan-persoalan lainnya di tanah Papua
Seruan kepada Enam Gubernur dan Seluruh Pemimpin Papua Raya
1. Enam gubernur di seluruh wilayah Papua Raya;
2. Pimpinan dan anggota DPR provinsi di seluruh Tanah Papua;
3. Seluruh bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota;
4. Pimpinan dan anggota DPRK di seluruh wilayah Papua;
5. Majelis Rakyat Papua beserta unsur representasi masyarakat;
6. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, mahasiswa, advokat, serta organisasi masyarakat sipil.
SEGERA SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI LINTAS PROVINSI DAN PERTEMUAN BESAR PEMIMPIN PAPUA RAYA UNTUK MERUMUSKAN LANGKAH BERSAMA PENYELESAIAN PERSOALAN HAM DI TANAH PAPUA DAN DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN SEPERTI HALNYA TIM 100 DIALOG PAPUA!.
Agenda prioritas yang perlu dibahas meliputi:
1. Pengusutan dugaan pelanggaran HAM
Mendesak penyelidikan yang independen dan akuntabel atas peristiwa Kenyam serta kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lainnya. Mendorong keterlibatan lembaga yang berwenang, termasuk Komnas HAM sesuai mandatnya.B
2. Pembentukan mekanisme koordinasi HAM
Papua Raya
Membentuk forum koordinasi lintas provinsi yang melibatkan pemerintah daerah, MRP, DPR, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum ini bertugas menghimpun informasi, memantau perkembangan kasus, serta menyusun rekomendasi kepada lembaga yang berwenang.
4. Dialog yang inklusif dan bermartabat
Mendorong dialog yang terstruktur dengan melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat terdampak. Dialog harus memberikan ruang bagi aspirasi yang beragam serta berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat
5. Penyusunan rekomendasi bersama kepada Pemerintah Pusat
Menghasilkan dokumen rekomendasi resmi yang memuat tuntutan, dasar pertimbangan, langkah tindak lanjut, lembaga penanggung jawab, dan batas waktu evaluasi. Rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada pemerintah dan lembaga negara terkait serta dipantau pelaksanaannya secara berkala.
Ketika masyarakat kehilangan anggota keluarga, mereka membutuhkan lebih dari sekadar ucapan belasungkawa. Mereka membutuhkan kepastian hukum, perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak dibiarkan berulang tanpa penanganan yang layak.
Jangan menunggu korban berikutnya untuk mulai duduk bersama. Jangan menunggu tekanan semakin besar untuk mulai bertindak. Jangan biarkan persoalan kemanusiaan terpecah oleh kepentingan politik
Satukan Langkah untuk Masa Depan Papua
Tanah Papua membutuhkan masa depan yang menjunjung tinggi martabat manusia, keselamatan warga sipil, keadilan, dan perdamaian yang berkelanjutan.
Saya mengajak seluruh pemimpin Papua Raya untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan membangun kesepakatan bersama demi mengakhiri siklus kekerasan dan memperkuat perlindungan terhadap rakyat.
Saatnya para pemimpin Papua Raya bersatu dalam agenda kemanusiaan. Saatnya membangun mekanisme penyelesaian HAM yang nyata. Saatnya memastikan bahwa setiap nyawa manusia dihormati dan setiap korban memperoleh akses terhadap keadilan.
HENTIKAN KEKERASAN
UNGKAP KEBENARAN
TEGAKKAN KEADILAN
LINDUNGI RAKYAT
SATUKAN PEMIMPIN PAPUA RAYA UNTUK PENYELESAIAN PERSOALAN HAM DI TANAH PAPUA!
Seruan ini disampaikan atas dasar kepedulian terhadap kemanusiaan, keadilan, perlindungan hak-hak dasar, dan masa depan Papua.
Penulis
Otis Tabuni
