IGJ

Hasil Dokumentasi Konferensi Pers “Pesan Rakyat Indonesia Untuk Jokowi Menjelang US-ASEAN Summit” 15 Februari 2016.

Pada 15-16 Februari 2016 akan diselenggarakan US-ASEAN Summit, di California, Amerika Serikat (AS), dan Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan turut menghadirinya. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP), mengingat Indonesia semakin dilirik oleh AS untuk bergabung ke TPP. Masyarakat Sipil menyampaikan Penolakannya untuk Indonesia bergabung dalam TPP.

Narasumber: Rachmi (IGJ), Lodji (API), Hanim (TWN), Adhitya Wardana (IAC), Adhi Wibowo (KPBI), Dewi Hutabarat (Sinergi), Irawati (ASEC), dan Bambang (GEMA PKM Indonesia)

Nairobi, 16 Desember 2015. Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada hari Selasa, 15 Desember 2015 kemarin, mendatangkan kekhawatiran yang sangat besar pada masyarakat dunia. Bahkan, KTM10 ini mungkin akan lebih berbahaya daripada kegagalan KTM9, Bali. Ambassador Amina Mohammed yang mengambil posisi sebagai pimpinan jalannya konferensi sekaligus tuan rumah dari KTM10 berulangkali menekankan urgensi akan pentingnya menghasilkan credible outcome di Nairobi dan terlibat secara inklusif ke dalam sistem perdagangan multilateral. [ 445 more words. ]

http://igj.or.id/update-perundingan-ktm-ke-10-wto-nairobi-kenya/

Update Perundingan KTM Ke-10 WTO, Nairobi, Kenya Nairobi, 16 Desember 2015. Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada hari Selasa, 15 Desember 2015 kemarin, mendatangkan…

Investasi diatur secara khusus dalam bab ke 9 Perjanjian TPP guna memastikan penerapan standar perlindungan investasi asing di negara-negara anggota TPP. TPP tidak hanya mengatur liberalisasi perdagangan barang, tetapi lebih luas dari itu dan sangat komprehensive. Bahkan, melebihi aturan umum WTO. Liberalisasi sektor jasa, investasi, dan tenaga kerja juga menjadi fokus perjanjian. Selengkapnya : Catatan Diskusi Mengkritisi Teks TPP

http://igj.or.id/catatan-kritis-terhadap-bab-investasi-teks-perjanjian-tpp-igj-20-november-2015/

Catatan Kritis Terhadap “Bab Investasi Teks Perjanjian TPP” IGJ, 20 November 2015 Investasi diatur secara khusus dalam bab ke 9 Perjanjian TPP guna memastikan penerapan standar perlindungan investasi asing di negara-negara anggota TPP. TPP tidak hanya mengatur liberalisasi perda…

During a meeting with African leaders last month, Prime Minister Narendra Modi had pitched for a permanent solution on public stockholding for food security Geneva: Prime Minister Narendra Modi’s call for an outcome on public stockholding programmes for food security at the World Trade Organization’s (WTO) ministerial meeting next month in Nairobi has almost been spiked after the US, the European Union, Canada and Australia ruled out any change from the existing interim arrangement. [ 675 more words. ]

http://igj.or.id/food-security-us-eu-rule-out-permanent-solution-for-public-stock-holding-programmes/

Food security: US, EU rule out permanent solution for public stock holding programmes During a meeting with African leaders last month, Prime Minister Narendra Modi had pitched for a permanent solution on public stockholding for food security Geneva: Prime Minister Narendra Modi’s c…

Teman-teman,

Kami menuliskan surat elektronik ini untuk meminta dukungan teman-teman atas petisi internasional kami.
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) akan kembali diselenggarakan tanggal 18 Desember 2015, akan menjadi patokan bagi Joko Widodo Kepresidenan dalam mengukur keseriusannya mewujudkan Kedaulatan Pangan sesuai agenda Nawa Cita.

Pencapaian Solusi Permanen dari Proposal untuk Cadangan Pangan Publik di WTO akan membuka ruang fiskal yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan subsidi untuk pangan dan pertanian di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat, terutama para petani kecil.

Perkembangannya saat ini, pemerintah telah menggantikan tim negosiasi perwakilan Indonesia di detik-detik terakhir menjelang KTM ke-10. Hal ini sangat berbahaya karena akan mengubah posisi tawar Indonesia dalam proses negosiasi.
Oleh karena itu, petisi ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan solusi permanen di bidang pertanian sebagai harga mati serta menuntut Duta Besar Indonesia di WTO yang dapat mencapai tujuan itu.

Kami mohon dukungannya untuk Indonesia for Global Justice (IGJ) dengan menandatangi surat petisi ini atas nama Organisasi teman-teman, dan untuk mengirim nama organisasi teman-teman ke http://igj.or.id/surat-petisi-rakyat-indonesia-untuk-pak-tom/ atau e-mail ke [email protected] sampai dengan tanggal 29 November.

Surat petisi ini direncanakan akan disampaikan pada 30 November.

Kami menantikan tanda tangan organisasi Anda! Terima kasih.

Salam Solidaritas.

Surat Petisi Rakyat Indonesia Untuk ‘Pak Tom’ Surat Petisi Rakyat Indonesia Untuk ‘Pak Tom’ “Kesejahteraan Petani Harus Jadi Prioritas Indonesia Dalam Perundingan KTM Ke-10 WTO” Jakarta, 29 Oktober 2015 Kepada Yth. Menteri Perdagangan R…

Di saat kunjungan kenegaran ke Amerika Serikat, di hadapan Barack Obama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keiinginan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian dagang Trans Pacific Partnership (TPP). Padahal perjanjian dagang TPP akan berpotensimenggilas hak-hak masyarakat dan di sisi lain mengharuskan Indonesia melakukan liberalisasi secara ugal-ugalan sistem perekonomian negara yang bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945. [ 882 more words. ]

http://igj.or.id/presiden-jokowi-selamatkan-rakyat-indonesia-tolak-perjanjian-dagang-tpp/

Presiden Jokowi, Selamatkan Rakyat Indonesia! Tolak Perjanjian Dagang TPP Di saat kunjungan kenegaran ke Amerika Serikat, di hadapan Barack Obama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keiinginan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian dagang Trans Pacific Partners…

People of Indoneisa's Petition Letter To ‘Mr. Tom' "Farmers Welfare Must Be the Priority of Indonesia In the 10th Ministrial Conference (MC)WTO " Jakarta, 29 October 2015 Dear Honorable, Mr. Thomas Lembong Minister of Trade of the Republic of Indonesia We, undersigned below as the people of Indonesia, views that the negotiations in the 10th Ministerial Conference (MC) of the World Trade Organization (WTO) that is to be held on 15-18 December 2015 in Nairobi, Kenya, will be… [ 712 more words. ]

http://igj.or.id/people-of-indoneisas-petition-letter-to-mr-tom/

People of Indoneisa’s Petition Letter To ‘Mr. Tom’ People of Indoneisa’s Petition Letter To ‘Mr. Tom’ “Farmers Welfare Must Be the Priority of Indonesia In the 10th Ministrial Conference (MC)WTO ” Jakarta, 29 October 2015 De…

Biodata Billy Prifix Hendiang, mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya, Malang. Memilih menjadi bagian dari Global Justice Community ketika mengikuti program magang pada September 2015. Selama magang disini, banyak hal dapat dipelajari terutama mengenai kebijakan-kebijakan Indonesia. Senang bisa berkontribusi aktif disini, senang juga bisa mengenal orang-orang hebat.

http://igj.or.id/kesan-pesan-magang/

Kesan Pesan Magang Biodata Billy Prifix Hendiang, mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya, Malang. Memilih menjadi bagian dari Global Justice Community ketika mengikuti program magang pada September 2015. Selama magang…

Food sovereignty does not imply autarky but the right of every country to defineits import protection without dumping. Countries can choose free trade for products without a sufficient potential of production increases at reasonable costs. REAUTHORIZE the GATT exceptions on the import protection of agricultural products Because free trade has never worked in agricultural markets as they cannot self-regulate. Continue Reading : ENG The 5 WTO rules to change to allow food sovereignty, October 18, 2013

http://igj.or.id/the-5-wto-rules-to-change-to-allow-food-sovereignty-of-all-countries/

The 5 WTO rules to change to allow food sovereignty of all countries

Kedaulatan pangan tidak berarti autarki tetapi merupakan hak setiap negara untuk menentukan proteksi impor tanpa dumping. Negara dapat memilih perdagangan bebas untuk produk tanpa potensi cukup dari peningkatan produksi dengan biaya yang terjangkau PEMBERIAN OTORISASI ULANG pengecualian GATT tentang proteksi import produk-produk pertanian Karena perdagangan bebas tidak akan pernah bekerja di pasar pertanian karena pasar pertanian tidak dapat mengatur diri sendiri. Selengkapnya : Lima Peraturan WTO yang Perlu Diubah untuk Memungkinkan Kedaulatan Pangan dari Semua Negara

http://igj.or.id/lima-peraturan-wto-yang-perlu-diubah-untuk-memungkinkan-kedaulatan-pangan-dari-semua-negara/

Lima Peraturan WTO yang Perlu Diubah untuk Memungkinkan Kedaulatan Pangan dari Semua Negara Kedaulatan pangan tidak berarti autarki tetapi merupakan hak setiap negara untuk menentukan proteksi impor tanpa dumping. Negara dapat memilih perdagangan bebas untuk produk tanpa potensi cukup dar…

Selengkapnya >> 3 LANGKAH MENGENAL ISDS INDONESIA

http://igj.or.id/info-grafis-3-langkah-mengenal-isds-di-indonesia/

Info Grafis : 3 langkah mengenal ISDS di Indonesia Selengkapnya >> 3 LANGKAH MENGENAL ISDS INDONESIA Bagikan ini:Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru)Klik untuk berbag…

Selengkapnya >>

http://igj.or.id/teks-perjanjian-tpp/

Teks Perjanjian TPP Selengkapnya >> Bagikan ini:Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru)Klik untuk berbagi via Google+(Membuka di jendela …