Batas Kopi

Yang omongin hilirisasi berdarah biru, di breafing media dari asal yang sama. Alasannya sederhana, bahwa nikel menjadi primadona pasar global, semestinya dengan pengaruhnya itu punya Player Effects bagi pertumbuhan ekonomi Negara.

Menurut (MB) mendorong hilirisasi dalam negeri agar Indonesia tidak sekedar berperan sebagai eksportir barang setengah jadi, tapi punya kesempatan kelola sendiri dari beberapa turunan nikel yang selama ini menguntungkan china. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan posisi China saat ini sebagai Negara penyumbang baterai daya sebesar 60% di seluruh Dunia.

Dua minggu terakhir polusi udara Jakarta semakin mencekam, dua minggu setelahnya hokage Marves dan KLH instruksi sejumlah anakbuahnya menginvestigasi sumber penghasil emisi carbon dilingkup industri. Pada akhirnya dua PT di indikasikan suntik mati karena tidak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mewajibkan perusahan menggunaan scrubber sebagai langkah pengurangan emisi.

Artinya secara tidak langsung langkah tersebut sebagai respon negara terhadap tuntutan MB, seolah-olah saat ini negara disibukan dengan agenda pengurangan emisi dan pembatasan pembangunan smelter. ditambah lagi dengan pernyataan hokage, untuk apa menmbah hilirisasi sedangkan cadangan nikel kita 15 tahun lagi bakal habis.

Apakah ini yang dinamakan konspirasi kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik? Atau peran Indonesia sebagai Negara semi periferi untuk menjaga keseimbangan antara kedua negara super power sebagaimana tuntutan World Trade Organization (WTO) baru-baru ini.🤧🤧

Tapi saya pikir lebih Fairplay bila suara itu tidak sekedar menekan hilirisasi tapi juga soal ekplorasi migas di kawasan Natuna Utara.. sebelum berkonflik dengan negara tirai bambu.🤭🤭 bukannya selama ini kilang minyak domestik kita selalu bermasalah.🤧

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di sibukan dengan agenda pilpres 2024, si opung menerima tugas menengani hilirisasi mineral hingga penyuntikan mati sejumlah PLTU penyumbang emisi carbon yang mengakibatkan polusi udara Jakarta beberapa pekan terakhir.

Ketika pimpinan partai di undang ke istana, beberapa hari kemudian terjadi koalisi bermacam-macam. ketika Si Palo dipanggil ke Istana konstelasi politik berubah dalam hitungan hari,, tinggal menunggu kabar selanjutnya, apa yang bakal terjadi setelah Mas Ganjar dan pak Wowo keluar dari Istana

Pengamat; menuju kejatuhan Bu Mega dan Pak SBY tidak memperlihatkan dinamika yang dramatis seperti menjelang kejatuhan Pak Joko sekarang, itu karena keduanya masih mempunyai posisi Ketua Partai setelah kejatuhan. Tidak dengan pak Joko,, makanya dinamika politik sekarang sangat tendensius serta syarat interfensi istana. Beliau mengkhwatirkan beberapa mega proyek raksasa periode beliau tidak dilanjutkan.

Sehingga muncul Cawe-cawen politik atau belum ada perintah Pak RT..😃 dengan keberhasilan aktivasi card politik selama 10 tahun tentu menjadi kekuatan baru bagi pak joko untuk mengatur skema rentan kendali.

Pak Joko mengamankan sejumlah program periode beliau dengan konsolidasi kekuatan baru, si Opung menerima tugas untuk mengamankan sejumlah perusahan kerabat yang juga sama-sama bergerak di mineral, dan si Joko mengatur rentan kendali sebelum kejatuhan..🤧🤧

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di sibukan dengan agenda pilpres 2024, si opung menerima tugas menengani hilirisasi mineral hingga penyuntikan mati sejumlah PLTU penyumbang emisi carbon yang mengakibatkan polusi udara Jakarta beberapa pekan terakhir.

Ketika pimpinan partai di undang ke istana, beberapa hari kemudian terjadi koalisi bermacam-macam. ketika Si Palo dipanggil ke Istana konstelasi politik berubah dalam hitungan hari,, tinggal menunggu kabar selanjutnya, apa yang bakal terjadi setelah Mas Ganjar dan pak Wowo keluar dari Istana

Pengamat; menuju kejatuhan Bu Mega dan Pak SBY tidak memperlihatkan dinamika yang dramatis seperti menjelang kejatuhan Pak Joko sekarang, itu karena keduanya masih mempunyai posisi Ketua Partai setelah kejatuhan. Tidak dengan pak Joko,, makanya dinamika politik sekarang sangat tendensius serta syarat interfensi istana. Beliau mengkhwatirkan beberapa mega proyek raksasa periode beliau tidak dilanjutkan.

Sehingga muncul Cawe-cawen politik atau belum ada perintah Pak RT..😃 dengan keberhasilan aktivasi card politik selama 10 tahun tentu menjadi kekuatan baru bagi pak joko untuk mengatur skema rentan kendali.

Pak Joko mengamankan sejumlah program periode beliau dengan konsolidasi kekuatan baru, si Opung menerima tugas untuk mengamankan sejumlah perusahan kerabat yang juga sama-sama bergerak di mineral, dan si Joko mengatur rentan kendali sebelum kejatuhan

Dari catatan kecil Bang Rasman Buamona (RB) beta dapat gambaran mengenai fungsi "Uma Ya Fai Gareha" waktu itu. Dari hasil riset kaka Fitria Fokatea yg di muat dalam jurnal nasional menjelang akhir studi pascasarjananya di UGM; beta bisa menelusuri prilaku elite lokal dan catatan demokrasi sula yg curam. Artinya; bila makin banyak generasi sula yang mengisi kekosongan media sosial dengan catatan seperti ini, cepat atau lambat wajah perpolitikan sula bakal berubah.

Dari tulisan singkat ini, RB menyebutkan; "sebelum Moh. Hatta meletakan batu pertama sebagai dasar pembangunan SMA Negeri Satu Sanana, beliau menyempatkan waktu mengunjungi "Uma Ya Fai Gareha". Hemat Beta, kunjungan B**g Hatta bukan tanpa alasan, bukan juga sekedar penghormatan kepada Ya Fai Gareha, akan tetapi ada hal luar biasa yang terjadi dalam rumah sakral itu, yakni; tertanam nilai-nilai budaya, kekeluargaan serta proses pengambilan keputusan yang mengutamakan konsensus, demi menghindari konflik horizontal di tanah sula.

Dalam karya mutakhir Moh. Hatta, berjudul "Demokrasi Kita"; terurai secara gamblang, bagaimana proses perumusan dasar negara indonesia kala itu. Indonesia yg di himpit dua ideologi besar pasca perang dingin, namun tidak dapat mempengaruhi konsistensi Hatta sebagai anak bangsa yg baru saja merdeka. hal tersebut terlihat ketika Hatta menentang kebebasan individu yg menjadi cikal bakal kaum liberalis. Bagi Hatta; indonesia memiliki kekayaan budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Oleh sebabnya dalam rumusan tersebut nilai-nilai kekeluargaan dan budaya yang terpental di seluruh pelosok nusantara di pungut dan disatukan menjadi dasar negara.

Begitupun jika kita kaitkan dengan pemberian Otonomi daerah. Bila hari ini kita memahami pemberian otonomi dari negara terhadap daerah sebagai "hadiah" agar daerah dapat menggelar pemilihan umum sendiri, punya pemimpin dan pemerintahan sendiri maka secara tidak langsung kita kehilangan nilai.

Karena sebetulnya pemberian otonomi daerah secara murni "bukan hasil politisir" adalah upaya mendekatkan pemerintah pusat yg awalnya tersentralistik dengan masyarakat di daerah, agar masyarakat daerah dapat mengelola Sumber Daya Alam nya nya sendiri, mengembangkan Sumber Daya Manusia nya sendiri sesuai krakteristik dan budaya masyarakat setempat demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Karena biar bagaimanapun tuntutan otonomi daerah pada orde baru merupakan keresahan masyarakat daerah mengenai pembangunan yang hanya terpusat pada pulau jawa, khususnya jakarta.

Artinya; negara telah menyadari bahwa bangsa plural yang hidup dengan ragam budaya, suku, adat dan agama hanya dapat di satukan dengan konsensus serta budaya yang telah membersamai kehidupan masyarakat sejak lama. bahkan sebelum indonesia menerapkan Sistem Demokrasi Nasional pun jauh sebelumnya masyarakat di pelosok nusantara telah menerapkan konsensus sebagai langkah pengambilan keputusan.

Hemat saya, dengan mengembalikan nilai-nilai yang di anut leluhur kami sejak lama adalah langkah strategis pemerintah dan pemangku adat untuk menjaga kondisi sula tetap kondusif karena secara tidak langsung hal tersebut dapat menepis konflik horizontal yang terus menggerogoti masyarakat sula setiap memasuki tahun politk.

Kembalikan "Uma Ya Fai Gareha" sebagai simpul demokrasi pia sua..😢😢

Edbert Gani Suryahudaya, peneliti muda di Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Karya mutakhirnya yang berjudul TAK PERLU RATU ADIL adalah kumpulan esay tentang politik, demokrasi dan anak muda. Saya tertarik dan ingin memiliki karya Gani berawal dari tour Podcast Total Politik di Fisip Universitas Indonesia (UI). Sebagai salah satu pembicara dalam season diskusi tersebut Gani cukup cair membeberkan data survei politik mengenai kemenangan aktor politik di berbagai negara, termasuk indonesia yang menggunakan populisme sebagai jubah politik untuk menarik perhatian kelompok mayoritas. Buku Gani yg merupakan kumpulan esay itu selain padat teori dari ragam literatur seperti karya-karya pada umumnya Gani juga memaparkan data survei politik di beberapa moment pemilihan umum secara tertanggung jawab.

Pertengkaran antara Gani dan Huriyyah dalam pertengahan bab buku ini cukup memukau, Gani mengkritisi tesis Huriyyah terkait kehadiran Ratu Adil dalam sistem demokrasi modern, dengan menggunakan akar kata "mesias" atau mesianisme. Gani menilai pandangan tersebut seolah mengajak pemilih agar berpikir irasional dalam menentukan sikap politiknya. secara tegas Gani yg besar di lingkaran lembaga survei itu tidak tanggung-tanggung membandingkan hasil surveinya pada perjalanan Jokowi-Maruf di pilpres 2019 dan rivalitas Ahok-Anies pada pilkada jakarta yg sama sekali tidak menampakkan sosok Ratu Adil sebagaimana harapan Huriyyah.

Dalam uraian singkat itu sebetulnya Gani ingin memberitahukan bahwa mengharapkan Ratu Adil pada sistem demokrasi modern seperti menaruh harapan pada sesuatu yg tidak nampak dan tidak mungkin terjadi. Sehingga dengan tegas Gani menggunakan populisme sebagai instrumen yg tepat untuk menjelaskan secara gamblang kehadiran aktor politik pada fenomena demokrasi hari ini.