BAKN DPR RI

BAKN DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran (6/11) dengan agenda:
1. Perubahan Tata Tertib yang menjadi dasar BAKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Paparan terkait IHPS I Tahun 2024;
3. Paparan terkait Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
4. Paparan terkait Hasil Pemeriksaan BPK atas Subsidi Pupuk dan Subsidi Listrik.

BAKN DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bali (1/9), dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu tema penelaahan dari BAKN.

BAKN DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak (1/9), dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu tema penelaahan dari BAKN yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan Pengelolaan PNBP.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta 4 (empat) Wakil Ketua Masa Keanggotaan 2024-2029 melaksanakan serangkaian kegiatan pada Senin, 28 Oktober 2024:

1. Audiensi dengan Badan Keahlian DPR RI yang dihadiri oleh Kepala Badan Keahlian beserta jajaran dalam rangka paparan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

2. Pertemuan Pimpinan BAKN DPR RI Masa Keanggotaan 2024-2029 dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan , Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum., memimpin Rapat Penetapan Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Ruang Pansus C seusai Rapat Paripurna DPR RI.

Ketua BAKN dan 4 (empat) Wakil Ketua resmi ditetapkan menjadi Pimpinan BAKN.

Selanjutnya, Ketua BAKN memimpin rapat internal dengan anggota BAKN yang berjumlah 14 Anggota melakukan perkenalan awal atas tugas dan fungsi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.

Pada 1 Juli 2024, BAKN DPR RI melakukan Rapat Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Auditorium BPK RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Gedung BPKP. Rapat tersebut membahas tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan pajak.

Pada 26 Juni 2024, BAKN DPR RI menerima kunjungan dari Delegasi Uganda (Office of the Auditor General of Uganda, Public Accounts Committee, Parliamentary Committee on Finance, Planning and Economic Development, serta Parliamentary Committee on Budget). BAKN DPR RI dan Delegasi Uganda saling berbagi informasi mengenai tugas, fungsi, serta peran keparlemenan termasuk fungsi pengawasan BAKN DPR RI dalam melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Benoa yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (20/6). Diketahui bahwa PT Pelindo mendapatkan PMN dari APBN TA 2021 sebesar Rp1,2 triliun. Adapun PMN yang diterima tersebut digunakan untuk Pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka pengembangan program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) untuk mendukung pariwisata.

BAKN DPR RI melakukan Peninjauan Penyertaan Modal Negara ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) (10/6). Diketahui bahwa PT Kawasan Industri Wijayakusuma mendapatkan PMN dari APBN Tahun 2021 sebesar Rp977 Miliar untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang.

[Repost]

Pada 3 April 2024, BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Lapangan ke Proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku kontraktor pembangunan proyek. Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya dibiayai Penyertaan Modal Negara.