Dr. Bonatua Silalahi - Public

Program baru dan keren dari Okezone - MNC Group

Bonatua Bongkar Kejanggalan Fatal dalam Legalisir Ijazah Jokowi! I 10 Minutes eps 33 Penelitian Bonatua Silalahi kembali menjadi sorotan setelah mengung...

Jalan yang kutempuh Konstitusional dan Patuh UU Kekuasaan Kehakiman, meskipun hambatan awal justru datang dari Lembaga Kehakiman itu sendiri. Maju Terus sampai mentok.

Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengubah mekanisme sidang gugatan keputusan KPU perihal...

Kasus Untung Wiyono telah selesai. Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

Tetapi satu pertanyaan masih menarik untuk direnungkan:

Jika sebuah dokumen bisa lolos dalam dua pemilu berbeda dan baru dipersoalkan lebih dari satu dekade kemudian, apakah yang perlu diperbaiki: orangnya, atau sistem verifikasinya?

Artikel lengkap:
📖 https://ontologibangsaindonesia.blogspot.com/2026/06/dua-pemilu-satu-ijazah-dua-belas-tahun.html

https://www.tiktok.com/live/event/7653650298631618567?enter_from=share_link&share_from_user_id=6603636115381731330&enter_from_merge=share&enter_method=share_copy_link

🚄 WHOOSH DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK
(Between State Mission and Policy Misformulation)

Artikel bilingual (Indonesia–Inggris) karya Dr. Bonatua Silalahi, kini telah lulus review SSRN dan didistribusikan di Jurnal Internasional: Urban Economics & Regional Studies eJournal, Vol. 18, No. 128 (3 Nov 2025).

🔍 Kajian ini membedah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB/Whoosh) yang disebut Presiden sebagai “layanan publik”, namun secara hukum dan kebijakan justru diformulasikan sebagai proyek komersial B2B antara BUMN dan Tiongkok.

📑 Berdasarkan analisis Thomas R. Dye dan William N. Dunn, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Whoosh adalah salah formulasi kebijakan publik (policy misformulation),

Menyimpang dari asas pelayanan publik dalam UU/25/2009, dan

Mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam Perpres/54/2010.

💡 Rekomendasi utama:
Kembalikan Whoosh sebagai penugasan pelayanan publik (public service assignment) dengan tarif sosial (Public Service Obligation), keterbukaan fiskal, dan audit independen.

📘 Artikel lengkap dapat dibaca di SSRN:
👉 https://ssrn.com/abstract=5680362

, Bonatua Silalahi