02/08/2026
Negara tidak runtuh ketika warga menang melawan Badan Publik. Justru di situlah demokrasi bekerja.
Dalam waktu sekitar tujuh bulan, tiga pintu keterbukaan informasi berhasil dibuka.
Pertama, KPU RI diperintahkan membuka salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden.
Kedua, Kemendikdasmen diperintahkan membuka dokumen penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada putusan yang jauh lebih mendasar: Badan Publik tidak boleh membuat persyaratan tambahan di luar UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi—termasuk memaksa Pemohon menandatangani surat bermeterai yang melarang penyebarluasan Informasi Publik.
Bagaimana mungkin sebuah informasi disebut “publik”, tetapi penerimanya dilarang menyampaikannya kepada publik? Jika demikian, bukankah informasi tersebut sedang diperlakukan sebagai informasi privat?
Ketiga, PTUN Jakarta menolak keberatan UGM dan menguatkan keterbukaan sebagian salinan ijazah, dokumen akademik, kurikulum, serta berbagai SOP yang berkaitan dengan legalisasi dan verifikasi ijazah Joko Widodo.
Ini bukan putusan mengenai asli atau palsunya ijazah. Ini adalah kemenangan hak publik untuk mengetahui dan mengawasi bekerjanya Badan Publik.
Pemohonnya mungkin hanya beberapa orang, tetapi manfaat putusannya menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia.
Ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo bukan berarti Presiden mencampuri putusan lembaga independen atau pengadilan. Justru sebaliknya: pada masa pemerintahannya, warga negara dapat menguji dan memenangkan haknya melalui mekanisme hukum.
Tiga peristiwa, tiga Badan Publik, dan tiga pintu keterbukaan telah dibuka. Demokrasi menang lagi dan lagi.
Selengkapnya, baca tulisan saya:
https://ontologibangsaindonesia.blogspot.com/2026/08/demokrasi-menang-lagi-dan-lagi-terima.html
Salam Keterbukaan Informasi. Salam Kebijakan.