Fraksi PAN DPR RI

Fraksi PAN menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Fraksi PAN menegaskan bahwa setiap regulasi harus mampu menghadirkan kepastian hukum, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi PAN menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara independensi lembaga sektor keuangan dengan akuntabilitas publik melalui mekanisme checks and balances yang sehat. Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, kejelasan kewenangan antar lembaga, serta perlindungan yang lebih optimal terhadap dana dan kepentingan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, Fraksi PAN menyatakan menerima RUU PPSK untuk ditindaklanjuti dan disahkan menjadi undang-undang. Harapannya, perubahan ini dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, mendukung pengembangan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia.

Iskandar .iskandarse Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, mendorong PT KAI untuk menghadirkan terobosan konkret dalam memperkuat sistem perkeretaapian nasional, khususnya pada sektor angkutan logistik strategis seperti batu bara.

Dalam rapat bersama PT KAI, Iskandar menyoroti masih adanya persoalan di Sumatera Selatan terkait aktivitas angkutan batu bara melalui jalur darat. Menurutnya, penggunaan kendaraan angkutan barang di jalan raya kerap menimbulkan benturan dengan masyarakat, baik dari sisi lalu lintas, keselamatan, maupun kenyamanan warga.

Karena itu, ia menilai optimalisasi angkutan batu bara melalui kereta api menjadi langkah penting yang harus diperkuat. Selain lebih efisien, moda kereta api juga dinilai mampu mengurangi beban jalan raya dan meminimalisir potensi konflik sosial di daerah.

Iskandar berharap PT KAI dapat memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, memperbesar kapasitas angkutan barang, serta membangun sistem transportasi logistik yang lebih modern, terintegrasi, dan sejalan dengan target menuju world class operator.

Wahyudin Noor Aly .official Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mampu menjawab persoalan mendasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD.

Dalam rapat tersebut, Wahyudin menyoroti bahwa penyusunan RPP maupun revisi aturan terkait BUMD harus diawali dengan identifikasi masalah yang jelas. Sebab, regulasi yang baik tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi BUMD di berbagai daerah.

Menurutnya, masih banyak BUMD yang belum mampu memberikan keuntungan optimal bagi daerah, bahkan sebagian masih berada dalam kondisi tidak sehat. Karena itu, regulasi baru diharapkan dapat menjadi terobosan agar BUMD mampu berakselerasi, memperbaiki tata kelola, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Wahyudin menegaskan, penguatan BUMD menjadi semakin penting di tengah menurunnya dana transfer ke daerah. Dengan BUMD yang sehat dan produktif, daerah diharapkan memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Muhammad Hatta .hatta.official menyoroti pentingnya penguatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, khususnya yang telah menembus pasar ekspor. Menurutnya, potensi sektor ekonomi kreatif sangat besar, namun masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan untuk mengembangkan usahanya.

Ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan LPEI agar dukungan pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi ekspor. Dengan dukungan permodalan yang tepat, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Arisal Aziz Anggota Komisi XIII DPR RI, mendorong penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah sebagai upaya membentengi generasi muda dari berbagai persoalan sosial, seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan rasa kebangsaan sejak dini.

Selain itu, Arisal Aziz juga menyoroti masih banyaknya kondisi ruang kelas yang belum layak di berbagai daerah, termasuk di daerah pemilihannya di Sumatera Barat. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan agar seluruh siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RUU Statistik dan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. Dalam rapat pembahasan RUU Statistik, Dewi mempertanyakan mekanisme yang akan menjamin kejelasan peran antar lembaga, khususnya antara BPS sebagai pembina statistik nasional dengan kementerian/lembaga yang berperan dalam implementasi SDI.

Selain itu, ia juga meminta penjelasan mengenai alur integrasi data bagi instansi pusat dan daerah, sehingga tata kelola data nasional dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly .official menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Menurutnya, evaluasi pemilu tidak hanya perlu diarahkan pada regulasi maupun penyelenggara, tetapi juga pada kualitas dan kesadaran pemilih. Ia menilai perubahan sistem pemilu yang telah berulang kali dilakukan belum mampu menghasilkan perbaikan yang signifikan apabila aspek pemilih tidak turut menjadi perhatian.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti pentingnya penguatan aturan terkait netralitas Polri dalam revisi Undang-Undang Polri.

Menurutnya, sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Polri harus tetap profesional dan bebas dari keterlibatan politik praktis. Pengaturan yang jelas dalam undang-undang diperlukan untuk menjawab berbagai sorotan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.