Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia - DPD RI

Selamat Hari Lahir Pancasila.

"Selamat Hari Raya Waisak 2026. Di hari yang suci ini, mari kita renungkan kebijaksanaan dan kasih sayang Buddha. Semoga perdamaian dan kebahagiaan menyertai seluruh makhluk."

SIARAN PERS
DR. FILEP WAMAFMA, S.H.,M.HUM
SENATOR PAPUA BARAT

Filep Wamafma: Yang Harus Dibahas Bukan Polemik Mama Yasinta, Tetapi Masa Depan Papua

Jakarta, 31 Mei 2026 — Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengajak masyarakat Papua untuk tetap fokus pada persoalan mendasar yang sedang dihadapi Tanah Papua, terutama dampak deforestasi besar-besaran dan berbagai konsekuensi sosial-ekologis yang akan muncul akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alih-alih terjebak dalam polemik mengenai perubahan sikap sejumlah tokoh pasca pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah.

Menurut Filep, perdebatan mengenai perubahan dukungan individu terhadap perusahaan tidak boleh mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih besar dan menentukan masa depan Papua, yaitu perampasan tanah masyarakat adat, kerusakan lingkungan, pengungsian warga, serta berbagai dampak sosial yang menyertai ekspansi proyek-proyek berskala besar.

“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini, yaitu deforestasi dalam skala besar, perampasan tanah masyarakat, pengungsian puluhan ribu warga, dan berbagai dampak struktural yang akan diwariskan kepada generasi mendatang,” tegas ketua Komite III DPD RI itu.

Filep menilai bahwa di balik narasi optimisme proyek jutaan hektar tersebut, terdapat persoalan struktural yang terus membayangi Papua, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi sistemik, hingga minimnya kontribusi pemanfaatan sumber daya alam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menyoroti fakta bahwa masyarakat Papua semakin kehilangan fondasi paling dasar pembangunan ekonomi, yaitu akses terhadap faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan masyarakat adat.

“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi karena nilai tambah ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa bagi masyarakat sering kali hanyalah kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup,” ujar senator kelahiran Biak tersebut.

Lebih lanjut, Filep mengingatkan bahwa dampak proyek-proyek berskala besar tidak hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang ditanggung masyarakat. Ia menyinggung berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Papua, termasuk pengungsian yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 103.000 jiwa, meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar ke sejumlah wilayah, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan utama Papua.

“Yang harus dibicarakan adalah soal 103 ribu lebih warga yang hidup dalam kondisi pengungsian, soal perempuan dan anak yang semakin rentan, soal penguasaan lahan dan sumber daya, soal konsep pangan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat lokal, serta sejarah panjang eksploitasi Papua yang seolah tidak pernah berakhir,” katanya lagi.

Menurutnya, deforestasi yang terjadi saat ini harus dipahami sebagai utang lingkungan yang kelak akan dibayar mahal oleh masyarakat Papua.
“Deforestasi adalah hutang lingkungan yang akan dibayar rakyat Papua di masa mendatang. Hari ini mungkin perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi nanti kerugiannya akan dibayar oleh anak cucu Papua melalui kesulitan mencari bahan makanan, meningkatnya risiko bencana, hilangnya sumber penghidupan, dan berbagai krisis lainnya,” tegas penulis buku Masyarakat Adat Dalam Pusaran Investasi di Indonesia itu.

Filep menjelaskan bahwa pembayaran utang akibat deforestasi tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi hadir dalam bentuk krisis pangan, bencana seperti banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, serta stagnasi ekonomi daerah yang berkepanjangan.

Karena itu, Filep meminta seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat untuk terus mengawal isu-isu substansial yang menyangkut masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai individu atau perubahan posisi politik tertentu tidak boleh menutupi persoalan yang lebih mendasar dan berdampak luas bagi generasi mendatang.

“Fokus kita harus tetap pada perlindungan Masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua. Jangan sampai isu-isu yang bersifat sementara mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi rakyat Papua hari ini,” tutup Filep. (KR)

Dari Holima ke Wamena:
Jejak Arianto Kogoya Menyatukan Kurban, Ramadhan, dan Persaudaraan
Lintas Iman

Kehangatan kebersamaan dan semangat toleransi menyelimuti Masjid Al-lkhlas Holima, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat Senator DPD RI Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menyalurkan bantuan Program Berkah Ramadan 1447 Hijriah/2026 berupa paket Ramadan kepada umat Muslim setempat. Dari Holima, Arianto melanjutkan agenda ke Masjid Agung Baiturrahman Wamena untuk menyerahkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul adha 1447 Hijriah, Program bantuan tersebut merupakan hasil kemitraan Komite III DPD RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial keagamaan masyarakat Muslim di
Papua Pegunungan.
Di Masjid Al-Ikhlas Holima, bantuan diterima langsung oleh Nasrullah Asso bersama para jemaah. Kehadiran Arianto dan rombongan disambut hangat warga yang menilai kunjungan itu sebagai perhatian nyata bagi masyarakat Muslim di wilayah pedalaman.
Dalam sambutannya, Arianto mengatakan bantuan sekitar 50 paket Ramadan diserahkan melalui pengurus masjid untuk dibagikan kepada seluruh jemaah. la menjelaskan bantuan berasal dari BPKH melalui kerja sama dengan Komite III DPD RI dan disalurkan secara bertahap karena jumlahnya masih terbatas.
"Karena ini pertama kali diserahkan, kami mulai dari masjid induk. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi keluarga dan umat Muslim di Masjid Al-Ikhlas Holima," ujar Arianto.
la juga menyampaikan terima kasih kepada BPKH atas kemitraan yang memungkinkan bantuan tersebut tersalurkan, sekaligus memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung.
Di balik penyaluran bantuan itu, tersimpan kisah kehidupan lintas iman yang telah lama hidup di Holima.
Ustaz Nasrullah Asso mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima dan menyebut masyarakat
Muslim, Katolik, serta Kristen Protestan di wilayah itu hidup berdampingan dengan harmonis.
"Kalau hari raya kami bersama-sama. Saudara-saudara Kristen dari kampung sekitar datang, lalu kami masak dan makan bersama. Saat puasa atau hari raya kami biasa bakar batu dan bakar belanga bersama, karena kita semua saudara dan keluarga," katanya.

Nasrullah juga mengaku terharu atas perhatian Arianto
Kogoya yang telah dua kali datang ke Holima.
"Banyak pejabat belum pernah datang ke Holima, tetapi Arianto sudah kedua kali datang. Kami bersyukur karena persaudaraan tidak dibatasi perbedaan agama," ujarnya.
Usai dari Napua, Arianto melanjutkan kunjungan ke Masjid Agung Baiturrahman Wamena untuk menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Jayawijaya.
Bantuan diterima Ketua PHBI Jayawijaya, Tegu Riantoro, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya dan pengurus masjid.
Arianto kembali menegaskan pentingnya menjaga persaudaraan lintas agama di Papua Pegunungan.
Menurutnya, bantuan hewan kurban dari kerja sama DPD RI Komite IIl dan BPKH itu diharapkan dapat membantu umat Muslim di Jayawijaya maupun Papua Pegunungan.
"Provinsi ini masih baru sehingga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ke depan, berbagai kegiatan sosial dan keagamaan bisa terus dikerjasamakan," katanya.
Sementara itu, Tegu Riantoro menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Arianto Kogoya bersama BPKH. Menurutnya, pelaksanaan Idul adha di Papua Pegunungan memiliki tantangan tersendiri karena banyak komunitas Muslim berada di wilayah perkampungan.
"Kurang lebih ada 14 sampai 15 kampung Muslim yang membutuhkan perhatian bersama. Bantuan seperti ini sangat membantu memeriahkan Hari Raya Iduladha," ujarnya.
PHBI mencatat hingga kini terdapat 54 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang siap didistribusikan ke 22 titik pelaksanaan salat Iduladha dan kurban di wilayah
Jayawijaya dan Papua Pegunungan.
Selain kurban, PHBI kembali menggelar khitanan massal gratis yang menjadi agenda rutin tahunan bagi umat Muslim di Papua Pegunungan. Hingga saat ini, sebanyak 82 peserta telah terdata dengan dukungan tenaga medis dari RSUD Wamena, Puskesmas Sinakma, Klinik Polres, dan Klinik Kodim.
Di Papua Pegunungan, bantuan sosial yang disalurkan Arianto Kogoya tidak sekadar menjadi bentuk pemberian, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan lintas agama. Dari Holima hingga Wamena, Ramadan, kurban, dan tradisi lokal menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dalam semangat toleransi dan persaudaraan.

Komite IV DPD RI Kawal Pemanfaatan APBN 2026 di NTB
MATARAM – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (25/5/2026), guna mengawasi pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan pertimbangan DPD RI dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya pengawasan intensif agar alokasi APBN benar-benar sesuai kebutuhan daerah. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, didampingi Evi Apita Maya selaku koordinator tim kunjungan.
Dalam pemaparan fiskal regional, Kanwil DJPb NTB mencatat pendapatan negara di NTB tumbuh 127,91% (y-o-y) hingga April 2026, terutama ditopang penerimaan Bea Keluar konsentrat tembaga. Namun, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) baru mencapai 33,63% akibat kendala administrasi dan penyesuaian sistem penyaluran Dana Desa serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64% dengan rendahnya penyaluran kredit perbankan. Menurutnya, perbankan perlu lebih ekspansif namun tetap sehat agar UMKM dan sektor riil memperoleh akses pembiayaan.
Komite IV juga menyoroti tingginya kerentanan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Susenas BPS NTB, hampir 70% pengeluaran masyarakat masih terserap untuk kebutuhan pangan, sehingga rentan terhadap gejolak inflasi.
Sementara itu, Sekretaris BAPPEDA NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, berharap DPD RI mendorong kepastian waktu dan transparansi penyaluran DBH guna menghindari persoalan “kurang salur” yang mengganggu perencanaan APBD.
Menutup kunjungan, Novita Anakotta menegaskan seluruh temuan dan aspirasi daerah akan menjadi rekomendasi strategis nasional untuk memastikan pertumbuhan ekonomi NTB berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
https://www.instagram.com/p/DY2RwRYDzLN/?igsh=MTI1anQyb2VvbnJzYw==

Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 144H

Semoga keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan ketabahan Nabi Ismail AS selalu menginspirasi langkah hidup kita, dan semoga ibadah qurban bagi yang melaksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

SIARAN PERS
BAGIAN PEMBERITAAN DAN MEDIA
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

DPD RI Salurkan Daging Kurban kepada Masyarakat pada Momentum Idul Adha 1447 H

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyalurkan daging kurban kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Penyaluran daging kurban dilakukan melalui rangkaian kegiatan kurban yang dilaksanakan di lingkungan DPD RI dan didistribusikan kepada masyarakat sekitar, tenaga pendukung, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah.

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya solidaritas sosial, keikhlasan, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang nilai menjadi manusia yang mempunyai jiwa pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial. Melalui penyaluran daging kurban ini, DPD RI ingin hadir dan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Sultan didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Anggota DPD RI, dan Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal beserta jajaran, di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi penting dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Kehadiran negara dan lembaga-lembaga negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Momentum Idul Adha menjadi pengingat bahwa kebersamaan kekeluargaan, dan solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa Indonesia,” tambahnya.

Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan kurban 12 ekor sapi di lingkungan DPD RI juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat sekitar serta memperkuat nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Ketua DPD RI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat persaudaraan, memperluas kepedulian sosial, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.**

Informasi lebih lanjut:
Theresia Oktavina
Kepala Sub Bagian Pemberitaan
Sekretariat Jenderal DPD RI
+62 819-3236-6863

SIARAN PERS
26 MEI 2026

Senator Filep Wamafma Apresiasi Film “Pesta Babi” dan “Teman Tegar Maira” sebagai Suara Kesadaran tentang Papua

Filep Wamafma menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap karya-karya anak muda yang membangun kesadaran publik tentang Papua melalui medium seni dan film dokumenter. Apresiasi tersebut disampaikan khusus kepada film dokumenter Pesta Babi dan Teman Tegar Maira yang dinilai menghadirkan narasi kemanusiaan, identitas, dan realitas masyarakat adat Papua secara jujur dan bermartabat.

Menurut Senator Filep, karya-karya kreatif anak muda memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog publik, membangun empati, serta menghadirkan perspektif yang lebih manusiawi tentang Papua di tengah berbagai dinamika pembangunan dan perubahan sosial.

“Papua bukan sekadar tanah yang dipandang dari kekayaannya, tetapi rumah kehidupan yang menyimpan martabat, budaya, dan suara kemanusiaan. Melalui film dokumenter Pesta Babi dan Teman Tegar Maira, kita diajak melihat Papua bukan hanya dari luka sejarah dan benturan pembangunan, tetapi juga dari harapan, keberanian, serta keteguhan masyarakat Papua menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman,” ujar Ketua Komite III DPD RI ini.

Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berpijak pada penghormatan terhadap masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ruang hidup generasi mendatang. Menurutnya, pembangunan sejati tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau pembangunan infrastruktur semata.

“Film-film ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan sekadar menghadirkan investasi dan infrastruktur, melainkan memastikan keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kelestarian alam, dan ruang hidup generasi masa depan,” lanjut penulis buku berjudul “Masyarakat Adat Dalam Pusaran Investasi di Indonesia” itu.

Filep juga menekankan bahwa dirinya mendukung pembangunan yang berpihak kepada rakyat Papua dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, bukan pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang adil, melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, serta menjaga tanah dan hutan Papua sebagai sumber kehidupan bersama. Kita membutuhkan investasi yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan, bukan investasi yang hanya menguntungkan segelintir orang saja,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Senator Filep mengajak seluruh pihak untuk terus memberi ruang dan dukungan kepada karya-karya kreatif anak muda Papua maupun Indonesia yang menghadirkan kesadaran kritis, kemanusiaan, dan semangat menjaga martabat Papua melalui seni, budaya, dan film dokumenter. (kr)

SIARAN PERS
KOMITE IV DPD RI

KOMITE IV DPD RI DORONG OPTIMALISASI APBN 2026 UNTUK PERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI BANGKA BELITUNG

Bangka, 25 Mei 2026 — Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah, efektivitas pelaksanaan APBN, serta berbagai tantangan fiskal dan pembangunan di daerah.

Pimpinan Komite IV DPD RI, Elviana, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 4,53 persen atau masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal itu di sampaikan oleh Elviana pada Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di Kantor Gubernur Bangka Belitung pada Senin (25/5/2026).

“Di tengah capaian nasional tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dinamika tersendiri yang perlu menjadi perhatian bersama. Selain pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah nasional, tingkat inflasi daerah pada April 2026 juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Karena itu, kunjungan kerja ini bertujuan mengkaji efektivitas pelaksanaan APBN 2026 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah,” jelas Elviana.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung, Dinda Rembulan, menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

“APBN memegang peranan penting untuk menopang sendi-sendi kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” ujar Dinda.

Dalam sesi diskusi, Anggota DPD RI Papua Selatan, Rudy Tirtayana, mengingatkan agar capaian pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka statistik semata.

“Pastikan angka-angka pertumbuhan ini benar-benar tercermin dalam kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Saya melihat pertumbuhan ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah dan tingginya realisasi dana desa,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komite IV DPD RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal, menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah.

“Saya tertarik dengan skema DBH di Bangka Belitung dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi daerah. Di Sulawesi Tengah yang kaya sumber daya alam, kapasitas fiskal daerah masih rendah. Karena itu, saya sepakat perlunya revisi UU HKPD untuk mengatur ulang kebijakan TKD, khususnya terkait mekanisme pembagian dan penyaluran DBH,” ujar Andhika.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa perekonomian Babel pada Triwulan I Tahun 2026 tetap menunjukkan daya tahan yang baik dengan pertumbuhan sebesar 4,53 persen (yoy).
Tommy juga menyoroti berbagai upaya penguatan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia melalui perluasan akses pembiayaan dan penguatan kapasitas usaha.

“Kami membantu perluasan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan dan pemutakhiran database UMKM potensial, pelatihan pencatatan keuangan SIAPIK, program IKRA, business matching dengan perbankan konvensional dan syariah, serta pembentukan HEBITREN bagi pesantren. Langkah ini turut mendukung perbaikan pertumbuhan kredit UMKM dan ekspansi total kredit di Bangka Belitung,” jelas Tommy.

Sementara itu, Kepala DJPb Perwakilan Bangka Belitung, Muhammad M***i Arkan, menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah akibat tingginya dukungan terhadap program prioritas nasional. Ia mendorong adanya penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

“Diperlukan penyesuaian jenis Transfer ke Daerah yang bersifat spesifik menjadi block grant agar daerah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan anggaran sesuai kebutuhan prioritas masing-masing daerah. Selain itu, diperlukan revisi atau relaksasi kebijakan dalam UU HKPD, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai daerah dan alokasi belanja infrastruktur dengan mempertimbangkan sempitnya ruang fiskal daerah,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam paparannya menyampaikan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada komoditas utama seperti timah, CPO, dan lada sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. BPS juga memaparkan kondisi kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, pola konsumsi rumah tangga, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah.

“Kami menegaskan komitmen BPS dalam menyediakan data statistik yang akurat, rinci, dan mudah diakses guna mendukung pengawasan APBN, penyusunan KEM-PPKF 2027, serta perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Kepala BPS Babel, Sugeng Ariyanto.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memaparkan kerangka ekonomi makro dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Kepala BKD Babel, M. Haris, menekankan perlunya keberpihakan kebijakan fiskal terhadap wilayah tertinggal dan kelompok rentan.

“Kami memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan pembangunan yang lebih berpihak kepada wilayah-wilayah tertinggal dan kelompok rentan, sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Haris.

Menutup pertemuan, Elviana menegaskan bahwa seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pertimbangan Komite IV DPD RI dalam penyusunan rekomendasi terhadap KEM-PPKF Tahun 2027.

“Seluruh masukan dan temuan dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penting bagi Komite IV dalam merumuskan pertimbangan DPD RI atas KEM-PPKF 2027 yang akan disampaikan kepada DPR RI serta akan kami tindak lanjuti melalui berbagai rapat dengan mitra kerja terkait,” tutup Elviana.

Informasi Lebih Lanjut Silahkan menghubungi:
Nama: Irwanto Napeng
Jabatan: Kepala Bagian Set. Komite IV
No. Telp: +62 811-4666-777

HAJI 2026 MAKIN NYAMAN
DPD RI Lia Istifhama Ungkap Peningkatan Layanan Haji dari Madinah hingga Makkah

Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 disebut mengalami berbagai peningkatan layanan yang membuat jamaah semakin nyaman. Anggota DPD RI Komite III, Dr. Lia Istifhama, M.E.I, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Agama RI dalam menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.

Menurut Lia Istifhama, peningkatan kualitas layanan terlihat mulai dari penempatan hotel, konsumsi jamaah, hingga sistem pelayanan berbasis digital yang semakin modern.

“Komitmen untuk pelayanan haji yang lebih baik, humanis, dan berorientasi pada jemaah,” ungkapnya.

Berikut sejumlah peningkatan layanan haji 2026 yang disampaikan:

1. Hotel Lebih Dekat dan Nyaman
Penempatan hotel jamaah berada di kawasan strategis Madinah sehingga akses menuju tempat ibadah menjadi lebih mudah dan nyaman.

2. Makanan Lebih Baik, Harga Lebih Efisien
Biaya katering mengalami penurunan dari 40 riyal menjadi 36 riyal, namun kualitas serta porsi makanan justru meningkat.

3. Cita Rasa Indonesia Tetap Dipertahankan
Menu khas Nusantara tetap tersedia agar jamaah Indonesia merasa lebih nyaman selama berada di Tanah Suci.

4. Perhatian Khusus untuk Lansia
Setiap kloter mendapat 15–18 petugas pendamping guna membantu jamaah lanjut usia selama menjalankan ibadah.

5. Layanan Koper Lebih Praktis
Koper jamaah diantar langsung menuju kamar hotel sehingga memudahkan mobilitas jamaah.

6. Fasilitas Hotel Meningkat
Banyak jamaah reguler mulai mendapatkan fasilitas hotel berbintang lima.

7. Transformasi Layanan Haji Semakin Modern
Pelayanan haji kini didukung digitalisasi layanan, sistem fast track/Makkah Route, serta pengawasan pelayanan yang lebih baik.

8. Fokus Utama: Kenyamanan dan Kemudahan Jamaah
Pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelayanan haji semakin manusiawi, berkualitas, dan memprioritaskan kenyamanan jamaah.

Lia Istifhama berharap peningkatan layanan ini dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk dan nyaman bagi seluruh jamaah haji Indonesia.

"Melayani dengan Hati, Mengabdi untuk Jemaah."