Kanwil Ditjenpas Jabar, Jalan Pacuan Kuda No. 1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung (2026)

14/10/2026

Punya keluhan terhadap pelayanan kami? Segera laporkan! 📢

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Barat berkomitmen menghadirkan pelayanan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Masukan dan pengaduan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya kami meningkatkan kualitas layanan.

Agar pengaduan dapat ditindaklanjuti, mohon perhatikan kriteria berikut:

1️⃣ Substansi berkaitan dengan dugaan pelanggaran, antara lain pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, korupsi atau penyimpangan, pelanggaran integritas, serta dugaan pelanggaran lain yang menjadi kewenangan pengawasan Inspektorat Jenderal.

2️⃣ Terlapor merupakan pegawai Kementerian, meliputi PNS, CPNS, dan PPPK di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Laporkan melalui Whistleblowing System (WBS) Kemenimipas: wbs.kemenimipas.go.id

3️⃣ Khusus pengaduan layanan publik, mencakup kualitas layanan, prosedur pelayanan, keterlambatan pelayanan, dan permasalahan pelayanan lainnya.
Sampaikan melalui SP4N-LAPOR!: kemenimipas.lapor.go.id

📌 Kanal pengaduan resmi hanya melalui SP4N-LAPOR! dan WBS Kemenimipas.

Pindai QR Code pada materi untuk mengakses kanal pengaduan secara langsung.

Mari bersama mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Suara Anda membantu kami menjadi lebih baik. 🙏

24/09/2026

Transformasi Layanan Pemasyarakatan: Kakanwil Ditjenpas Jabar Paparkan Tiga Langkah Pembenahan Tata Kelola

JAKARTA – Dorongan pembaharuan di tubuh pemasyarakatan kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada Rapat Koordinasi nasional ini Pokja Perbaikan Tata Kelola Layanan Publik Pemasyarakatan resmi menyampaikan laporan strategisnya. Tim kerja ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, dengan dukungan jajaran Kakanwil dari berbagai wilayah.

Dalam pemaparannya di hadapan jajaran pimpinan, Yudi Suseno membeberkan tiga pilar utama rumusan Pokja. Pembahasan mencakup penataan alur penerimaan, penempatan, dan pemindahan warga binaan agar lebih terukur. Selain itu, Pokja juga menyoroti percepatan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan beserta kerabatnya, serta penguatan sistem pengelolaan data dan transparansi administratif sebagai fondasi akuntabilitas instansi.

Menanggapi penyampaian tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menegaskan pentingnya implementasi nyata dari rumusan Pokja tersebut sebagai bagian dari konsolidasi reformasi birokrasi dan modernisasi layanan pemasyarakatan. Hasil dari Pokja tersebut selanjutnya menjadi bahan acuan dan tindakan strategis dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan guna mewujudkan tata kelola layanan publik yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data di seluruh Indonesia

21/09/2026

Dari Evaluasi ke Aksi, Ditjenpas Jabar Kawal Instruksi Rakor Kemenimipas 2026

JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mendorong perbaikan secara menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui evaluasi kinerja yang dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta pada Senin (21/9).

Selaras dengan arah kebijakan Menteri Imipas, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) hadir langsung mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Secara bersamaan, pejabat administrator beserta seluruh pegawai Kanwil Ditjenpas Jawa Barat turut menyimak agenda pembukaan secara khidmat melalui sambungan virtual (Zoom Meeting) dari Aula Saharjo, Bandung.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, dalam arahannya menegaskan bahwa capaian hasil (outcome) jauh lebih berharga ketimbang sekadar laporan administratif (output). Sebanyak 15 Program Aksi Kemenimipas dituntut membawa dampak langsung dan perubahan riil di tengah masyarakat. Pengisian data pada aplikasi Star-ProAksi pun diinstruksikan harus jujur, presisi, dan tepat Waktu. Aplikasi tersebut menjadi kanal sekaligus dasbor yang diproyeksikan menjadi data tunggal 15 Program Aksi. Star-Proaksi turut dirilis dalam Rakor Kemenimipas Tahun 2026.

Terkait integritas, pimpinan menekankan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pungutan liar, gratifikasi, manip**asi data, maupun penyalahgunaan wewenang. Hingga akhir 2026, jajaran pemasyarakatan difokuskan pada penguatan deteksi dini keamanan, pemberantasan narkoba, pembinaan kemandirian, dan akselerasi reintegrasi sosial.

18/09/2026

BERSATU DALAM DOA DAN ASA: POTRET HANGAT SALAT ISTISQA KELUARGA BESAR PEMASYARAKATAN JABAR DI LPKA BANDUNG

BANDUNG – Menyikapi fenomena musim kemarau panjang serta memitigasi potensi dampak kekeringan di lingkungan satuan kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat menggelar rangkaian salat Istisqa dan doa bersama. Kegiatan ibadah memohon turunnya hujan tersebut berlangsung khidmat di lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

Di bawah langit terbuka, saf-saf terbentang rapi mempertemukan jajaran pegawai Kantor Wilayah, petugas LPKA Bandung, hingga puluhan anak binaan yang larut dalam ketundukan dan kekhusyukan doa.

Pelaksanaan salat sunah dua rakaat dan lantunan doa bersama ini menjadi bentuk ikhtiar spiritual dalam merespons ancaman krisis air bersih yang berpotensi memengaruhi operasional layanan hunian di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Barat. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar vital, baik untuk sanitasi, kesehatan warga dan anak binaan, maupun kelancaran aktivitas harian di dalam lembaga.

Melalui khotbah yang disampaikan seusai salat, jamaah diajak untuk bermuhasabah, meningkatkan ketakwaan, serta merawat kepedulian terhadap lingkungan sekitar seraya memohon rahmat dan keberkahan hujan dari Sang Pencipta agar kekeringan segera berlalu.

17/09/2026

Ikrar Setia NKRI, Tiga Narapidana Tindak Pidana Terorisme kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Cirebon — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon melaksanakan kegiatan Ikrar Setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi tiga narapidana tindak pidana terorisme, Kamis (17/9). Kegiatan berlangsung di Aula Lapas Kelas I Cirebon dengan suasana tertib, aman, khidmat, dan lancar.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan dan deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme selama menjalani masa pidana. Ikrar Setia NKRI menjadi salah satu momentum penting dalam memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus mendorong perubahan sikap dan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Cirebon Suranto, A.Md.I.P., S.H., M.Si., dan disaksikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon, Densus 88 Antiteror Polri, Kementerian Agama Kota Cirebon, serta jajaran Lapas Kelas I Cirebon.

Prosesi Ikrar Setia NKRI yang diikuti oleh tiga narapidana tindak pidana terorisme ini menjadi simbol komitmen untuk kembali menjunjung tinggi NKRI serta menjalani kehidupan sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia.

Pelaksanaan Ikrar Setia NKRI ini menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan sehingga narapidana memiliki kesiapan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, hukum, dan kehidupan bermasyarakat yang positif

15/09/2026

AKESELERASI SIDANG ELEKTRONIK DITJENPAS JABAR PERKUAT SINERGI BERSAMA PENGADILAN TINGGI DAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat memperkuat kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mendukung pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik melalui Zoom Meeting. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta optimalisasi pelaksanaan sidang pidana pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Hery Supriyono, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. R.D. Mohammad Teguh Darmawan, S.H., M.H. Turut hadir Kalapas Kelas I Sukamiskin Nanank, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Indra Ganjar Nugraha, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Ishadi Maja Prayitno, jajaran kepala UPT se-Bandung Raya, serta seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat di luar Bandung Raya yang mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Yudi Suseno menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada kegiatan penandatanganan semata, tetapi harus diwujudkan melalui program dan kegiatan konkret yang memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

“Setiap tantangan yang muncul hendaknya dapat kita hadapi secara bersama melalui semangat kolaborasi, keterbukaan, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Yudi. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Ditjenpas Jawa Barat dengan Pengadilan Tinggi Bandung dalam mendukung kelancaran proses hukum yang berkaitan dengan tahanan dan narapidana.

10/09/2026

RAKERNIS FUNGSI TAHTI SINERGI DITJENPAS DAN POLDA JABAR HADIRKAN PELAYANAN TAHANAN YANG AMAN DAN AKUNTABEL

BANDUNG – Hubungan kerja sama strategis antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat kian solid. Komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi penegakan hukum ini tercermin lewat kehadiran Ditjenpas Jabar sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Ditlantas Polda Jabar, Bandung.

Pertemuan lintas institusi ini dirancang sebagai forum evaluasi program kerja, penyelarasan persepsi operasional, sekaligus perumusan langkah strategis penanganan fungsi tahanan ke depan agar berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno, memaparkan materi "Fungsi Tahti yang Berkualitas guna Mendukung Pelayanan Tahanan". Di hadapan para pengemban fungsi Tahti jajaran kepolisian se-Jawa Barat, Ishadi membedah dinamika riil, tantangan administratif maupun teknis, serta arah penguatan mutu layanan tahanan dari perspektif sistem pemasyarakatan.

Pokok bahasan menitikberatkan pada keselarasan alur penanganan tahanan sejak tahap awal penyidikan di kepolisian hingga proses pelimpahan ke rutan atau lapas, termasuk standardisasi pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan perlindungan HAM bagi para tahanan.

Kehadiran jajaran Ditjenpas Jabar dalam Rakernis ini menegaskan pentingnya integrasi sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Kolaborasi yang terbangun bukan sekadar urusan koordinasi administrasi, melainkan upaya bersama menciptakan tata kelola ruang tahanan yang aman, tertib, dan humanis di seluruh wilayah Jawa Barat.

10/09/2026

HARMONISASI KEBIJAKAN NASIONAL: ASDEP KEMENKO DAN PK AHLI UTAMA BUKA RUANG DIALOG BERSAMA PETUGAS BAPAS BANDUNG

BANDUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat menerima kunjungan kerja Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Utama. Agenda ini difokuskan untuk memperkuat keselarasan antara arah kebijakan pemasyarakatan di tingkat pusat dengan implementasi pelayanan praktis di lapangan.

Rangkaian kunjungan diawali dengan penyambutan hangat di Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, sebelum rombongan bergerak melanjutkan agenda pembinaan teknis dan sesi berbagi (sharing session) bersama jajaran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung.

Dalam forum tersebut, pembahasan menitikberatkan pada Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Nasional Bidang Pemasyarakatan. Asdep bersama PK Ahli Utama memaparkan peta jalan reformasi hukum pemasyarakatan terkini, penguatan fungsi pengawasan pembimbingan klien, hingga optimalisasi peran sentral PK Bapas sebagai ujung tombak keadilan restoratif (restorative justice) dan reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Agenda pertemuan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab dua arah yang berlangsung interaktif. Melalui ruang dialog terbuka ini, para petugas PK Bapas Kelas I Bandung secara langsung menyampaikan dinamika penanganan klien, tantangan sosiologis di lapangan, hingga masukan konstruktif demi penyempurnaan sistem kerja pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

08/09/2026

SUPERVISI RKA-K/L PAGU 2027 KANWIL DITJENPAS JABAR KAWAL KETEPATAN DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN UPT SE-JAWA BARAT

BANDUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat menyusun fondasi perencanaan program dan anggaran yang solid untuk tahun mendatang. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2027 yang diselenggarakan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat.

Forum ini mempertemukan para pengelola anggaran dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Barat. Guna menjamin ketelitian dan efektivitas proses telaah teknis, agenda pendampingan dibagi ke dalam dua hari pelaksanaan, yakni Selasa hingga Rabu, 8–9 September 2026.

Rangkaian kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Indra Ganjar Nugraha. Dalam kesempatan tersebut, hadir p**a tim pengelola anggaran dari Sekretariat Jenderal serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang turun langsung memberikan asistensi teknis kepada operator dan pengelola keuangan satuan kerja di daerah.

Supervisi ini difokuskan pada penyempurnaan postur anggaran, penyesuaian target output, serta penguatan akuntabilitas dokumen perencanaan sebelum memasuki tahapan penetapan pagu alokasi berikutnya.

04/09/2026

KOPERASI DI BALIK JERUJI: INKOPASINDO PACU PENGELOLAAN BERSIH DAN BERKEADILAN DI SELURUH UPT JABAR

BANDUNG – Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) memperkuat tata kelola ekonomi di lingkungan pemasyarakatan. Langkah tersebut diwujudkan melalui agenda monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Primer Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Primkopasindo) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jawa Barat, yang dipusatkan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

Kegiatan ini digelar secara luring dan daring (hybrid). Ketua Dewan Pengawas Inkopasindo, Y. Ambeg Paramarta, hadir memimpin langsung jalannya evaluasi di Aula Kanwil Jabar bersama para Kepala UPT wilayah Bandung Raya. Sementara itu, Ketua Umum Inkopasindo, Junaedi, memberikan arahan teknis secara virtual melalui sambungan konferensi video kepada jajaran Kepala UPT dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Evaluasi kinerja ini menekankan reposisi peran fundamental koperasi pemasyarakatan agar mampu memberikan dampak nyata. Primkopasindo didorong untuk tidak sekadar menjadi entitas usaha administratif, melainkan motor penggerak kesejahteraan yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi seluruh anggotanya.

Di sisi lain, koperasi di setiap UPT memegang fungsi krusial dalam pemenuhan kebutuhan harian warga binaan secara adil dan transparan, sekaligus menjadi jembatan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga mereka di luar lembaga.

Dalam arahannya, pimpinan Inkopasindo menggarisbawahi urgensi modernisasi manajemen koperasi. Seluruh jajaran pengurus Primkopasindo di Jawa Barat diinstruksikan membangun ekosistem tata kelola yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan integrasi layanan berbasis digital. Digitalisasi sistem dinilai menjadi kunci utama untuk menutup celah penyimpangan sekaligus mempercepat laju perputaran usaha koperasi.

Kanwil Ditjenpas Jabar

14/10/2026

24/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

15/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request