BHP Medan Kementerian Hukum

Testimoni Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Morina Harahap S.H., M.M.

"Penguatan Pembangunan Zona Integritas oleh Inspektur Wilayah I"

Medan (25/5), Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Morina Harahap mengunjungi Balai Harta Peninggalan Medan untuk memberikan penguatan dalam pembangunan Zona Integritas.

Dalam kunjungannya, ia menyampaikan tugas dan peran Inspektorat Jenderal yang salah satunya sebagai Jasa Konsultasi.

Dengan peran tersebut, Itjen Kemenkum tidak hanya sebagai pengawas ataupun mitra kerja namun juga berperan untuk memberikan konsultasi khususnya dalam rangka pembangunan Zona Integritas.

Akhiri sambutannya, Ibu Morina berpesan kepada seluruh jajaran BHP Medan untuk tetap menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta ciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik.

"Tim Kurator BHP Medan Laksanakan Peninjauan Aset Kepailitan PT Rimba Cipta Niaga ⚖️"

Tim Kurator Balai Harta Peninggalan Medan melaksanakan kegiatan pengecekan aset kepailitan PT Rimba Cipta Niaga di Kota Pekanbaru, Riau.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset pailit sebagai bagian dari proses pengurusan dan pemberesan harta pailit secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, serta pendampingan oleh Ketua RT setempat menuju lokasi aset pailit.
Dalam peninjauan tersebut, Tim Kurator BHP Medan menemukan aset berupa 2 unit portable camp dan 1 unit alat pengupas kulit kayu akasia dalam kondisi rusak.

Selanjutnya, Tim Kurator BHP Medan melakukan koordinasi terkait proses appraisal oleh KJPP sebagai bagian dari tahapan pemberesan dan rencana pelelangan aset pailit secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Tim Kurator BHP Medan terus berkomitmen menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan hak para kreditor.

"Perkuat Tusi Perwalian dan Pengampuan bersama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru"

Balai Harta Peninggalan Medan bersama jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Riau melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP dalam bidang perwalian dan pengampuan.

Koordinasi ini membahas pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian dan pengampuan guna menghadirkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak di bawah umur maupun orang dewasa yang berada di bawah pengampuan.

Selain itu, turut dibahas penguatan mekanisme koordinasi dan perlunya penyusunan kerja sama sebagai dasar pelaksanaan penyampaian penetapan perkara perwalian dan pengampuan kepada BHP dalam rangka mendukung tertib administrasi dan efektivitas pengawasan.

Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara lembaga peradilan dan Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

"Perkuat Sinergi Pengawasan Perwalian dan Pengampuan 🤝⚖️"

Balai Harta Peninggalan Medan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Riau terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP dalam bidang perwalian dan pengampuan.

Koordinasi ini membahas pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian dan pengampuan guna menghadirkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak di bawah umur maupun orang dewasa yang berada di bawah pengampuan.

Selain itu, turut dibahas penguatan mekanisme koordinasi dan rencana penyusunan kerja sama sebagai dasar pelaksanaan penyampaian penetapan perkara perwalian dan pengampuan kepada BHP dalam rangka mendukung tertib administrasi serta efektivitas pengawasan.

Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara lembaga peradilan dan Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

"BHP Medan Perkuat Koordinasi Tusi dengan Kanwil Kemenkum Riau"

Kepala Balai Harta Peninggalan Medan bersama jajaran melaksanakan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, khususnya di bidang perwalian, pengampuan, Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), dan kepailitan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya pelibatan BHP dalam proses pengawasan perkara perwalian dan pengampuan, termasuk perlunya penyampaian putusan pengadilan kepada BHP guna mendukung optimalisasi fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Kakanwil Kemenkum Riau menyambut baik langkah penguatan yang dilakukan BHP Medan dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi.

Melalui koordinasi ini diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.