07/10/2026
,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango menggelar Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Layanan PPID), bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Bone Bolango untuk memastikan pelayanan informasi publik, khususnya terkait kepemiluan, dapat diberikan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Sutenty Lamuhu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas di lingkungan KPU.
Menurutnya, evaluasi terhadap standar pelayanan publik perlu dilakukan secara berkala guna memastikan prosedur yang diterapkan dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh masyarakat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan publik terhadap informasi kepemiluan.
dikesempatan yang sama Idris Djou selaku Kadiv Sosdiklih, Parmas & SDM menekankan bahwa pelayanan informasi merupakan kewajiban utama Badan Publik yang harus didesain agar tidak merintangi hak masyarakat. Setiap pelayanan informasi wajib memegang teguh prinsip cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, serta bersikap adil, cermat, dan profesional.
"Prosedur pelayanan informasi didesain sedemikian rupa agar tidak menyebabkan terhalanginya hak publik atas informasi. Namun, untuk informasi yang bersifat sensitif atau dikecualikan—seperti rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi—pemberiannya dilakukan secara terbatas dengan menyesuaikan derajat akses sesuai UU KIP," ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh OPD terkait, Bawaslu Bone Bolango, media massa, akademisi, Polres, serta organisasi mahasiswa.
