Kanwil Kemenkum Babel

Directions Website

Kanwil Kemenkum Babel Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Pasti Kredibel Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Halo, Seperadik! Berdasarkan hasil Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Per...
04/11/2026

Halo, Seperadik!


Berdasarkan hasil Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Periode Bulan September Tahun 2026, nilai SPAK-SPKP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yaitu 99.91 untuk nilai SPKP dan 99.90 untuk nilai SPAK dengan jumlah 31 Responden yang berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK. Terus support kami dengan kesediaannya dalam memberikan penilaian berdasarkan kinerja dan pelayanan yang telah kami berikan dengan mengisi survei pada link / barcode yang tersedia. Terima kasih, Seperadik!




04/11/2026

Halo Seperadek 👋✨

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pengharmonisasian Ranperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif guna memastikan kesesuaian substansi dan landasan hukum dalam pembentukan regulasi daerah.

🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)




04/11/2026

Halo Seperadek 👋✨

Kanwil Kemenkum Babel menyediakan layanan Apostille Fast Track untuk membantu pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri.

Yuk, kenali dan manfaatkan layanan Apostille untuk mendukung berbagai keperluanmu di tingkat internasional! 📄🌏 ✨




Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi Bangun Interoperabilitas Sistem Kebijakan melalui FKK dan Legal Policy HubJak...
04/11/2026

Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi Bangun Interoperabilitas Sistem Kebijakan melalui FKK dan Legal Policy Hub

Jakarta, 3 November 2026 – Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka menghasilkan kebijakan yang kolaboratif dan berdampak serta membangun interoperabilitas sistem kebijakan melalui penyelenggaraan Dialog Kebijakan bertema “Interoperabilitas Sistem Kebijakan di Bidang Koperasi melalui Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dan Legal Policy Hub”. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BSK Hukum dan Sekretariat Kementerian Koperasi.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan integrasi informasi kebijakan, khususnya di bidang koperasi. Interoperabilitas diperlukan agar data, informasi, dokumen kebijakan, serta hasil analisis dari berbagai unit kerja dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah, terpadu, dan berbasis bukti.

Dalam laporannya, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi belum optimalnya keterhubungan data dan informasi kebijakan. Melalui kolaborasi tersebut, BSK Hukum mendorong pemanfaatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Legal Policy Hub, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai instrumen pendukung koordinasi, integrasi informasi, serta penguatan tata kelola kebijakan di bidang koperasi.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan PKS bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk membangun kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan kerja sama sangat ditentukan oleh agenda bersama yang jelas, pembagian peran yang terukur, pertukaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindak lanjut yang memiliki indikator keberhasilan.

Andry juga menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan di bidang koperasi perlu didukung oleh koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data dan bukti yang memadai, serta proses evaluasi yang berkelanjutan. Ia berharap FKK dapat berfungsi sebagai mekanisme kerja bersama untuk mengidentifikasi persoalan kebijakan, menguji bukti, membahas alternatif solusi, hingga menyepakati rekomendasi dan tindak lanjut.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BSK Hukum atas inisiasi penyelenggaraan Dialog Kebijakan tersebut. Menurutnya, forum ini memiliki arti penting dan manfaat strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya di bidang koperasi. Melalui dialog dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, diharapkan dapat terbangun keselarasan kebijakan serta dukungan regulasi yang memadai untuk memastikan program-program prioritas berjalan optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor koperasi.

Lebih lanjut, interoperabilitas sistem kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai keterhubungan antaraplikasi atau sistem digital, tetapi juga mencakup keselarasan proses kerja, standar dan kualitas data, serta keterhubungan pengetahuan dan informasi kebijakan. Dalam hal ini, FKK berperan sebagai ruang koordinasi dan komunikasi kebijakan, Legal Policy Hub sebagai penghubung informasi dan pengetahuan kebijakan, sedangkan JDIHN mendukung ketersediaan informasi hukum yang terintegrasi. Ketiganya diharapkan dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih terhubung.

Dialog Kebijakan menghadirkan empat narasumber, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi RI, Koko Haryono; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Prof. Wicipto Setiadi; Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto; serta Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, Machyudhie. Diskusi dipandu oleh Amrih Wigiati dari INAKI.

Melalui diskusi dan pertukaran gagasan, para narasumber dan peserta membahas berbagai perspektif terkait kebijakan di bidang koperasi yang merupakan salah satu isu prioritas nasional, tata kelola regulasi, serta interoperabilitas sistem kebijakan. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengidentifikasi tantangan, merumuskan alternatif penyelesaian, serta menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong penguatan tata kelola kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada proses penyusunan, tetapi juga memperhatikan implementasi dan dampak kebijakan bagi masyarakat.

Melalui Dialog Kebijakan dan penandatanganan PKS ini, Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi berkomitmen memperkuat sinergi dan interoperabilitas sistem kebijakan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kebijakan di bidang koperasi yang lebih terpadu, adaptif, dan berbasis bukti, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan program prioritas pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Forum Bisnis Paten Indonesia 2026, Dorong Hilirisasi Inovasi dan Komersialisasi Patenfasili...
03/11/2026

Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Forum Bisnis Paten Indonesia 2026, Dorong Hilirisasi Inovasi dan Komersialisasi Paten

fasilitasi kekayaan intelektual di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

FBPI 2026 dihadiri lebih dari 3.000 peserta yang berasal dari berbagai unsur, meliputi kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, investor, lembaga keuangan, UMKM, mahasiswa, serta masyarakat umum.

Berbagai agenda strategis turut diselenggarakan, di antaranya pameran inovasi dan layanan paten, Patent Townhall Pitching, IP Valuation & IP Financing, sharing best practices, Inspirasi Komersialisasi, Indonesia Patent Award, serta Dialog Kebijakan.

Selain itu, DJKI bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan penghargaan Indonesia Patent Awards kepada para inventor dan pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem paten nasional.

Melalui penyelenggaraan FBPI 2026, diharapkan terbangun kolaborasi konkret antara inventor, pemegang paten, perguruan tinggi, dan dunia industri melalui kerja sama lisensi, pengembangan teknologi, investasi, serta akses pembiayaan.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Babel dalam forum ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan Kementerian Hukum dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha, potensi inovasi di Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat berkembang menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

-----------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)
Kanwil Kemenkum Babel




Kanwil Babel Pasti Kredibel

Kanwil Kemenkum Babel Terima Supervisi Pelaksanaan Anggaran Ditjen AHU, Capaian IKPA Sentuh 100Pangkal Pinang, 3 Novembe...
03/11/2026

Kanwil Kemenkum Babel Terima Supervisi Pelaksanaan Anggaran Ditjen AHU, Capaian IKPA Sentuh 100

Pangkal Pinang, 3 November 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menerima kunjungan Tim Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka Supervisi Pelaksanaan Anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2026, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Kaswo, didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU, M. Bang Bang, serta jajaran pejabat fungsional, pelaksana, dan petugas helpdesk Bidang AHU.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU, Adhi Kuntjoro Sutarmanto, bersama Tim Ditjen AHU yang terdiri atas Letyaningtyas, Felinda, Hilmi, Ina Setyaningtyas, dan Yudit. Sementara itu, Tim Inspektorat Jenderal diwakili oleh Auditor Ahli Madya, Niken Ayu, dan Auditor Ahli Muda, Falentina Paramita Sari.

Dalam arahannya, Kaswo menyampaikan gambaran umum pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Bidang AHU sepanjang Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terus dioptimalkan melalui pengelolaan anggaran yang terukur, efektif, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja.

Kaswo mengungkapkan bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah mencapai nilai 100. Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai sekitar Rp800 juta.

Menurut Kaswo, capaian tersebut menunjukkan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Babel dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Capaian IKPA yang telah mencapai nilai 100 merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Namun, capaian ini harus terus diimbangi dengan optimalisasi penyerapan anggaran, peningkatan kinerja, serta kualitas pelayanan Administrasi Hukum Umum yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Kaswo.

Lebih lanjut, Kaswo menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang AHU. Menurutnya, peningkatan kualitas fasilitas pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap melalui supervisi ini dapat diperoleh masukan, evaluasi, dan dukungan yang konstruktif dari Ditjen AHU maupun Inspektorat Jenderal, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan anggaran serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan demikian, pelaksanaan program dan layanan AHU di wilayah dapat berjalan semakin optimal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU, Adhi Kuntjoro Sutarmanto, menyampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran DIPA AHU pada Kanwil Kemenkum Babel telah mencapai sekitar 79 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang dievaluasi dalam pelaksanaan supervisi guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Adhi menjelaskan bahwa kegiatan supervisi tidak hanya berfokus pada evaluasi realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi sarana untuk mendengarkan secara langsung berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui dialog dan evaluasi bersama, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, mempercepat penyelesaian kegiatan, serta memastikan seluruh program berjalan secara akuntabel dan memberikan hasil yang optimal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan AHU, M. Bang Bang, memaparkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang AHU, termasuk realisasi anggaran, capaian layanan, serta sejumlah kendala teknis dan operasional yang dihadapi dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Pemaparan tersebut menjadi bahan diskusi bersama Tim Ditjen AHU dan Tim Inspektorat Jenderal untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan kualitas layanan AHU.

Kegiatan supervisi berlangsung melalui pembahasan dan koordinasi antara seluruh pihak terkait, dengan fokus pada optimalisasi penyerapan anggaran, pencapaian indikator kinerja, penyelesaian kendala pelaksanaan kegiatan, serta identifikasi kebutuhan dukungan sarana dan prasarana.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sinergi bersama Ditjen AHU dan Inspektorat Jenderal diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi dengan DPRD Kabupaten Bangka dalam Penyusunan RanperdaPangkal Pinang – Kantor Wila...
03/11/2026

Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi dengan DPRD Kabupaten Bangka dalam Penyusunan Ranperda

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bangka terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan rencana pembentukan peraturan daerah Tahun 2027, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) tersebut dihadiri Kepala Divisi P3H, Slamet Iman Santoso, mewakili Plt. Kakanwil Kemenkum Babel, Kaswo, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Muhamad Iqbal dan Ismail.

Sementara itu, rombongan DPRD Kabupaten Bangka dipimpin Ketua Bapemperda, Rizal Mustakim, bersama Wakil Ketua Bapemperda, Deni Martadiansyah, serta anggota Bapemperda dan perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.

Pertemuan membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Propemperda Tahun 2026 yang masih dalam proses pembahasan dan direncanakan berlanjut pada Tahun 2027. Selain itu, Bapemperda menyampaikan rencana pengusulan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Tahun 2027 yang akan disusun bekerja sama dengan Kanwil Kemenkum Babel.

Pembahasan juga mencakup materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai upaya memperkuat pelindungan terhadap kreativitas, inovasi, dan potensi kekayaan intelektual masyarakat Kabupaten Bangka.

Plt. Kakanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Bangka dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas.

"Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen mendukung pembentukan peraturan daerah yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sinergi ini penting agar setiap regulasi mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Kaswo.

Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Slamet Iman Santoso, menekankan pentingnya koordinasi sejak tahap perencanaan guna memastikan ketepatan substansi dan kesesuaian regulasi dengan kebutuhan daerah.

"Penyusunan Ranperda perlu memperhatikan aspek yuridis, substansi, serta kebutuhan masyarakat. Kami siap memberikan pendampingan dan penguatan dalam proses pembentukan regulasi, khususnya terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pelindungan kekayaan intelektual," ungkap Slamet.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap kerja sama dengan DPRD Kabupaten Bangka semakin erat dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
KANWIL KEMENKUM BABEL
-----------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Kanwil Kemenkum Babel Serahkan Sertifikat Hak Cipta Karya Ilmiah Pegawai, Dorong Kesadaran Pelindungan Kekayaan Intelekt...
03/11/2026

Kanwil Kemenkum Babel Serahkan Sertifikat Hak Cipta Karya Ilmiah Pegawai, Dorong Kesadaran Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pangkal Pinang, 3 November 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) terus mendorong peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), termasuk di lingkungan internal instansi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan Sertifikat Pencatatan Hak Cipta atas karya tulis ilmiah berupa tesis kepada salah satu pegawai Kanwil Kemenkum Babel, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilaksanakan atas arahan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Kaswo, yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Elwan Wijaya. Sertifikat Pencatatan Hak Cipta diserahkan kepada Ismail, yang merupakan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya sekaligus pencipta karya tulis ilmiah yang didaftarkan pencatatannya.

Penyerahan sertifikat ini menjadi bentuk apresiasi Kanwil Kemenkum Babel terhadap pegawai yang telah menunjukkan kesadaran dalam melindungi hasil karya intelektualnya. Langkah tersebut juga mencerminkan pemanfaatan layanan Kekayaan Intelektual yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, tetapi juga dapat dioptimalkan oleh aparatur sipil negara dalam melindungi karya yang dihasilkan.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Kaswo, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pegawai yang telah melakukan pencatatan Hak Cipta terhadap karya ilmiahnya. Menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual perlu terus ditumbuhkan, terutama di kalangan aparatur yang memiliki potensi menghasilkan berbagai karya inovatif, akademis, maupun profesional.

"Pencatatan Hak Cipta merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual. Kami mengapresiasi inisiatif pegawai yang telah mencatatkan karya ilmiahnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pegawai lainnya untuk terus berkarya, berinovasi, dan memahami pentingnya pelindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang dihasilkan," ujar Kaswo.

Lebih lanjut, Kaswo menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan menghargai hasil pemikiran serta kreativitas individu. Menurutnya, setiap karya yang dihasilkan melalui proses penelitian, pengembangan, maupun pemikiran ilmiah merupakan bentuk kontribusi yang patut diapresiasi dan dijaga keberlanjutannya.

"Kami ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga mendorong lahirnya karya-karya intelektual yang bermanfaat. Melalui kesadaran terhadap Hak Cipta, diharapkan semakin banyak pegawai yang terdorong untuk menghasilkan karya berkualitas dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pelayanan publik," tambah Kaswo.

Sementara itu, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Elwan Wijaya, menjelaskan bahwa pencatatan Hak Cipta menjadi salah satu langkah administratif yang dapat dilakukan pencipta untuk memperoleh bukti pencatatan resmi atas karya yang dihasilkan. Meskipun pelindungan Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, pencatatan dapat memperkuat pembuktian kepemilikan dan memberikan kepastian administratif apabila di kemudian hari terjadi permasalahan terkait pemanfaatan karya.

Melalui pencatatan karya ilmiah berupa tesis tersebut, Ismail menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual dapat dimulai dari lingkungan kerja sendiri. Langkah ini sekaligus menjadi contoh positif bahwa hasil penelitian dan karya akademik memiliki nilai intelektual yang perlu dihargai serta dilindungi dari penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kanwil Kemenkum Babel berharap penyerahan Sertifikat Pencatatan Hak Cipta ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong aparatur untuk semakin aktif menghasilkan karya ilmiah, inovasi, dan berbagai bentuk kreativitas yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Melalui komitmen tersebut, Kanwil Kemenkum Babel terus berupaya memperkuat budaya sadar Kekayaan Intelektual sekaligus mengoptimalkan layanan pencatatan Hak Cipta sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

03/11/2026

💐 Akhir Masa Bakti, Awal Estafet Kepemimpinan.

Momen penuh haru dalam pelepasan purnabakti Bapak Johan Manurung dan serah terima jabatan kepada Bapak Kaswo sebagai Plt. Kakanwil Kemenkum Babel.

Terima kasih atas pengabdian, selamat melanjutkan amanah. 🤝

⸻

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)

Address

Jalan Pulau Bangka
Air Itam

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Saturday 08:00 - 16:00
Sunday 08:00 - 16:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil Kemenkum Babel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Nearby government services


Other Government Organizations in Air Itam

Show All