Kemenkum Maluku

21/10/2026

PENDALAMAN MATERI
PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN
Bersama Kakanwil Kemenkum Maluku

21/10/2026

SILATURAHMI KAKANWIL KEMENKUM MALUKU DENGAN PEGAWAI KANWIL KEMENHAM PAPUA BARAT PERWAKILAN MALUKI

21/10/2026

Arahan Kakanwil Kemenkum Maluku pada Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri di Lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku

19/10/2026

⚖️ Layanan kekayaan intelektual yang kuat menjadi kunci dalam memastikan karya dan inovasi masyarakat memperoleh akses pelindungan yang tepat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sentra Layanan Kekayaan Intelektual untuk menyamakan persepsi, memperjelas peran, dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan KI di daerah.

Bersama, kita wujudkan layanan kekayaan intelektual yang semakin optimal untuk mendukung pelindungan karya dan pengembangan potensi lokal di Maluku! 🤝⚖️

19/10/2026

Pelaksanaan Kinerja Kanwil Kemenkum Maluku selama sepekan
( 12 s.d 17 Oktober 2026 )

Kami akan terus berkomitmen memberikan kinerja yang PASTI Ber-AKHLAK dan berdampak bagi masyarakat. 🙏😇

17/10/2026

📌 Melindungi kekayaan intelektual berarti menjaga nilai kreativitas sekaligus membuka peluang usaha untuk tumbuh lebih kompetitif.

Melalui Teras AKSI di Kecamatan Banda, Kemenkum Maluku mendampingi pelaku usaha mengajukan permohonan KI sebagai langkah konkret melindungi merek dan karya, memperkuat identitas produk, serta meningkatkan daya saing produk lokal. ⚖️🤝

17/10/2026

15/10/2026

📌 Sinergi yang produktif dan komunikasi yang konstruktif menjadi kunci membangun kolaborasi antarlembaga yang berdampak nyata.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menjalin silaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku untuk mempererat hubungan kelembagaan, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. 🤝✨

15/10/2026

⚖️ Penyelesaian sengketa yang baik mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa tanah secara damai dengan mengutamakan komunikasi dan kepentingan para pihak. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran layanan bantuan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat dalam mewujudkan akses keadilan yang mudah, humanis, dan berkeadilan. 🤝✨

14/10/2026

⚖️ Pembangunan hukum nasional membutuhkan arah kebijakan yang terukur, regulasi yang berkualitas, dan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku berpartisipasi dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Nasional (FNPH) Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bersama, kita perkuat fondasi pembangunan hukum dan wujudkan tata hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat! 🤝⚖️