Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berbagai hambatan investasi mulai dari perizinan, koordinasi, hingga berbagai kendala di lapangan perlu ditangani secara cepat dan terintegrasi agar realisasi investasi tetap berjalan. 🚀

Karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan ✨Kanal Debottlenecking✨ sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di tengah ketidakpastian global saat ini.

Selengkapnya, simak di berikut ya!

Repost

Berbagai hambatan investasi mulai dari perizinan, koordinasi, hingga berbagai kendala di lapangan perlu ditangani secara cepat dan terintegrasi agar realisasi investasi tetap berjalan. 🚀

Karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan ✨Kanal Debottlenecking✨ sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di tengah ketidakpastian global saat ini.

Selengkapnya, simak di berikut ya!

Selamat Hari Lahir Pancasila 🇮🇩
Di tengah keberagaman, kita tumbuh dalam semangat gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai.
Pancasila bukan sekadar dasar negara, tapi nilai hidup yang menyatukan kita semua.

Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE.
Semoga cahaya kebijaksanaan menerangi hati, menumbuhkan cinta kasih, serta menghadirkan kedamaian dalam setiap langkah kita. Mari sejenak merenung, berbagi kebaikan, dan memperkuat harmoni dengan sesama. 🕊️✨

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terus menunjukkan akselerasi sebesar 37,1% dari APBN

Pemerintah juga memberikan tambahan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Untuk lebih lengkapnya yuk simak informasi APBN Kita berikut ini.

Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu.

Sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang, KEM-PPKF menjadi bagian dari proses Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2027, sekaligus memuat arah kebijakan ekonomi dan fiskal Pemerintah ke depan.

Yuk, swipe untuk simak poin-poin pentingnya!

Sumber