Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Belu

Home
Indonesia
Atamboea
Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Belu

Call Directions Website Contact the organization

Halaman Resmi Milik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu
Kontak : [email protected]
Instagram : protokol_belu
TikTok : prokopim.belu

05/11/2026

Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Kabupaten Belu

05/11/2026

Kajari Belu Ingatkan Kepala Desa: Jangan Main-main dengan Dana Desa, Korupsi Pasti Tinggalkan Jejak

ATAMBUA – Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mirra Kanahau, S.H., mengingatkan seluruh kepala desa agar mengelola Dana Desa secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan. Ia menegaskan, setiap penyimpangan anggaran negara memiliki konsekuensi hukum dan dapat diproses meskipun masa jabatan kepala desa telah berakhir.
Penegasan tersebut disampaikan Kajari Belu saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Wanita Bete Lalenok, Kamis (5/11/2026).

Kajari Belu menekankan bahwa kepala desa harus menjadikan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman utama dalam melaksanakan setiap program. Anggaran yang telah disepakati dan dituangkan dalam dokumen resmi harus dilaksanakan sesuai peruntukannya, bukan diubah atau dialihkan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"Ikuti apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam dokumen anggaran. Tinggal dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan coba-coba menyimpang. Dalam pengelolaan anggaran, kita bisa membedakan mana kesalahan administrasi dan mana perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi," tegasnya.

Kajari Arif Kanahau mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi selalu meninggalkan jejak dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang tersedia. Karena itu, kepala desa tidak boleh merasa aman hanya karena penyimpangan belum terungkap atau masa jabatannya telah selesai.
"Jangan berpikir kalau hari ini tidak ketahuan berarti aman. Dua tahun lagi bisa saja ditemukan. Bahkan ketika masa jabatan sudah berakhir, kalau perbuatannya diketahui, proses hukum tetap dapat dilakukan," ujarnya.

Selain persoalan pengelolaan anggaran, Kajari Belu juga menyoroti pentingnya keharmonisan hubungan kerja antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tenaga pendamping. Menurutnya, ketidakharmonisan dan lemahnya koordinasi dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan serta berdampak pada pertanggungjawaban keuangan desa.

Ia juga mengingatkan mengenai pemenuhan hak perangkat desa melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang telah disiapkan pemerintah untuk perlindungan tenaga kerja tersebut harus dimanfaatkan sesuai ketentuan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Dalam kesempatan itu, Arif meminta seluruh kepala desa mengaktifkan komunikasi melalui grup koordinasi yang telah disiapkan. Saluran tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan informasi, kendala, hambatan, serta persoalan yang dihadapi pemerintah desa agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kajari Belu juga membuka ruang konsultasi seluas-luasnya bagi seluruh kepala desa. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Belu merupakan institusi milik masyarakat yang siap memberikan pendampingan dan menerima konsultasi terkait persoalan hukum maupun tata kelola pemerintahan desa.
"Saya ingin kepala desa datang ke kantor kejaksaan. Kalau ada masalah, sampaikan. Kantor kejaksaan bukan milik pribadi saya, tetapi milik masyarakat. Kami siap menerima dan membantu mencari solusi atas kendala yang dihadapi," ungkapnya.

Lebih jauh, Arif mengingatkan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan untuk dilayani. Pelayanan harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat, mulai dari desa, dusun hingga lingkungan RT.

Menurutnya, kemajuan Kabupaten Belu harus dimulai dari desa. Pengelolaan Dana Desa yang benar dapat mendorong pembangunan infrastruktur, membuka akses masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
"Ketika Bapak dan Ibu dilantik menjadi kepala desa, ingat bahwa tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Turun ke desa, turun ke dusun, sampai ke RT. Kalau desa kuat, masyarakat sejahtera, maka Kabupaten Belu juga akan maju," pesannya.

Ia berharap seluruh kepala desa dapat bekerja secara profesional, memahami regulasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan pemerintah daerah.
"Kalau bingung, datang dan konsultasikan. Kita saling mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. Saya ingin Bapak dan Ibu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik, dan membangun sejarah yang baik di desa masing-masing tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum," tutupnya. (Prokopimbelu)

05/11/2026

Wabup Belu Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan dan Akuntabel, Pendamping Desa Diminta Bertanggung Jawab

ATAMBUA – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan para kepala desa, bendahara, serta pendamping desa agar tidak bermain-main dengan uang negara yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Wanita Bete Lalenok, Kamis (5/11/2026).

Wabup Vicente Hornai secara khusus menyoroti tanggung jawab tenaga pendamping desa. Menurutnya, pendamping desa memiliki tugas dan kompetensi untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa sesuai ketentuan. Karena itu, pendamping tidak boleh lepas tangan apabila terjadi persoalan dalam pengelolaan keuangan desa.
"Pendamping itu dibayar oleh negara untuk mendampingi desa agar bisa mengelola uang desa dengan baik. Kalau ada kesalahan, jangan hanya kepala desa atau bendahara yang dimintai pertanggungjawaban. Pendamping juga harus bertanggung jawab sesuai tugasnya," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Dana Desa bukan uang pribadi kepala desa maupun perangkat desa, melainkan uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Wabup Belu juga meminta kepala desa dan bendahara agar tidak mudah menuruti permintaan pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar yang jelas, mengikuti aturan, serta didukung administrasi dan bukti pertanggungjawaban yang benar.

Terkait pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Setiap pekerjaan harus diperiksa, didokumentasikan, dan dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis.
Jika berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, pemerintah desa diminta berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis agar pelaksanaannya memenuhi standar dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Jangan sampai administrasinya bagus, tetapi fisiknya tidak ada atau tidak sesuai. Kalau pekerjaan fisik, harus turun langsung ke lapangan dan dokumentasikan dengan baik. Koordinasikan dengan dinas teknis supaya pekerjaan benar-benar sesuai ketentuan," ujarnya.

Wabup juga mengingatkan pengelolaan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dilakukan secara benar. Penggunaan anggaran harus sesuai peruntukan, didukung bukti pengadaan, serta dipastikan barang atau kegiatan yang dibiayai benar-benar terealisasi.

Untuk memperkuat pencegahan penyimpangan, ia meminta agar evaluasi pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berkala setiap enam bulan dengan melibatkan Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian, pemerintah kecamatan, dan pihak terkait lainnya.

Menurutnya, koordinasi dan konsultasi sejak awal jauh lebih baik daripada membiarkan persoalan berkembang hingga berujung pada proses hukum.
"Kalau belum paham, silakan bertanya. Datang ke Inspektorat, Kejaksaan, atau Kepolisian untuk berkonsultasi. Jangan mengambil keputusan sendiri kalau belum memahami aturan. Kita ingin mencegah persoalan sejak awal, bukan menunggu sampai ada yang berhadapan dengan hukum," tandasnya.

Sementara itu, Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, Marselus Koli, S.Sos., dalam laporannya menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus mencegah tindak pidana korupsi.

Ia mengungkapkan, selama kurang lebih 11 tahun penyaluran Dana Desa, pemerintah pusat telah mengucurkan sekitar Rp1,2 triliun untuk desa-desa di Kabupaten Belu. Namun, berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama ketertiban administrasi keuangan desa, pengelolaan APBDes, serta tata kelola BUMDes.

Plt. Inspektur menegaskan, Dana Desa harus dikelola secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa fungsi Inspektorat tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi mencakup monitoring, evaluasi, dan konsultasi sebagai ruang pembinaan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan. (Prokopimbelu)

04/11/2026

Gubernur NTT Pastikan Tour de EnTeTe Jadi Agenda Tahunan

TASIFETO BARAT – Tour de EnTeTe tidak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi akan dikembangkan menjadi gerakan kolaborasi, promosi potensi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga aksi sosial yang menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, kegiatan Tour de EnTeTe etape I daratan Timor yang dimulai dari Kabupaten Malaka dan berakhir di Kabupaten Belu akan menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi NTT. Bahkan, pada tahun 2027 mendatang, kegiatan ini direncanakan menjelajahi seluruh wilayah NTT, mulai dari daratan Timor, Flores, Sumba hingga kabupaten-kabupaten kepulauan.
Penegasan ini disampaikan Gubernur NTT saat memberikan sambutan pada kegiatan Tour de EnTeTe di Kabupaten Belu, Rabu (4/11/2026).

Gubernur Melki Laka Lena mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Belu dan Malaka serta seluruh unsur yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, persiapan yang dilakukan dalam waktu singkat, sekitar lima hari, menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan BUMN mampu mewujudkan kegiatan besar.
"Ini membuktikan bahwa kalau pemerintah, masyarakat, BUMN, dan seluruh unsur bergabung, apa saja yang kita mau lakukan di NTT bisa terwujud. Yang penting kita punya kesepakatan dan bekerja bersama," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Tour de EnTeTe ke depan akan dikembangkan dengan konsep perjalanan selama tiga hingga empat bulan mengelilingi NTT. Peserta tidak hanya berjalan kaki dan berlari, tetapi juga singgah di berbagai desa untuk berinteraksi dan terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat.
Dalam konsep tersebut, peserta akan diajak mengambil bagian dalam aktivitas masyarakat, melihat aktivitas peternakan hingga mengenal potensi dan kehidupan sosial setiap daerah yang dilalui.

Gubernur NTT juga menekankan bahwa kegiatan ini harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Pengalaman selama pelaksanaan perdana menunjukkan bahwa aktivitas peserta turut menggerakkan perdagangan lokal, salah satunya terlihat dari meningkatnya pembelian semangka dan kelapa milik pedagang di sepanjang rute perjalanan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui perangkat daerah terkait juga telah melihat kebutuhan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Belu, dengan rencana awal minimal lima unit.

Gubernur Laka Lena berharap, pelaksanaan berikutnya dikemas lebih menarik melalui kegiatan olahraga, malam budaya, promosi UMKM, serta dukungan sponsor dan mitra pembangunan. Dengan demikian, setiap daerah yang menjadi tempat persinggahan dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Terkait konektivitas wilayah, Gubernur juga menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan penguatan pembangunan jalan lintas selatan dan lintas utara, termasuk konektivitas wilayah daratan Timor.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bupati Belu, Bupati Malaka, para pimpinan perangkat daerah, panitia, pelajar, guru, serta seluruh peserta yang telah menyukseskan pelaksanaan perdana Tour de EnTeTe etape I Daratan Timor.
Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum membangun semangat kebersamaan dan gotong royong.
"Ayo bangun Belu, ayo bangun Malaka, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Ini perbatasan Negara Indonesia," serunya. (Prokopimbelu)

04/11/2026

Tour de EnTeTe Jadi Agenda Tahunan, Bupati Belu Dorong Kolaborasi dan Penguatan UMKM di Wilayah Perbatasan

TASIFETO BARAT – Bupati Belu, W***ybrodus Lay, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Tour de EnTeTe sebagai gerakan bersama membangun budaya hidup sehat, mempererat persaudaraan antardaerah, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.
Dukungan ini disampaikan Bupati Belu saat menyambut kedatangan rombongan Tour de EnTeTe bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Malaka di Lapangan Kantor Camat Tasifeto Barat, Rabu (4/11/2026).

Bupati W***ybrodus Lay mengapresiasi Gubernur NTT yang telah menggagas kegiatan Tour de EnTeTe dengan melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat, pelajar, serta berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Bupati Belu dua periode ini, kegiatan jalan sehat dan estafet antardaerah bukan sekadar aktivitas olahraga, tetapi menjadi momentum membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan kebersamaan.
"Kami dari kabupaten perbatasan mendukung 101 persen. Kalau bisa, tahun depan dibuat lebih meriah lagi. Setelah pagi berolahraga dan jalan santai, malam harinya ada night market sehingga masyarakat bisa bersantai dan UMKM semakin bertumbuh," ungkapnya.

Menurut Bupati Belu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti ini harus terus diperluas karena selain menyehatkan, juga membuka ruang promosi bagi produk lokal dan pelaku usaha kecil.

Diakhir sambutannya, Bupati Belu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dan menyelesaikan rangkaian Etape I Tour de EnTeTe, khususnya para pelajar, guru, panitia, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi.

W***y Lay berharap semangat kebersamaan yang terbangun dari wilayah perbatasan Belu dan Malaka dapat menjadi awal gerakan yang lebih besar untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang semakin maju.

Pantauan media, pada titik finish etape I daratan Timor ini juga dilakukan berbagai kegiatan seperti penanaman anakan pohon, pemberian bantuan sarana pendukung usaha perikanan, pemberian bantuan Pendidikan untuk anak sekolah serta doorprice bagi peserta. (Prokopimbelu)

04/11/2026

Semarak Tour de EnTeTe, Gubernur NTT, Bupati Belu dan Bupati Malaka Jalan Kaki 15 Kilometer Bersama Pelajar dan Masyarakat

MALAKA – Mengawali rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Bupati Belu, W***ybrodus Lay dan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran secara resmi melepas peserta Tour de NTT 2026 Etape I Daratan Timor, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang mengambil titik start di Desa Meotroi, Kabupaten Malaka, ini menempuh perjalanan sejauh 15 kilometer dengan garis finish di Kantor Camat Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Tour de EnTeTe tidak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi juga dirancang sebagai gerakan bersama untuk mempromosikan potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkenalkan budaya lokal, serta memperkuat kepedulian sosial dan lingkungan.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa perayaan HUT ke-68 Provinsi NTT harus menghadirkan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah NTT.

Menurutnya, Tour de EnTeTe menjadi salah satu cara untuk membangun kebersamaan sekaligus menggerakkan berbagai sektor pembangunan, mulai dari olahraga, pariwisata, UMKM, hingga aksi sosial.
"Ulang tahun NTT kali ini harus betul-betul dirasakan gaung, cerita dan manfaatnya oleh masyarakat. Kita tidak hanya berjalan kaki atau berolahraga, tetapi juga melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi daerah di sepanjang perjalanan," ungkap Gubernur.

Ia mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti perjalanan sesuai kemampuan fisik masing-masing, tanpa memaksakan diri. Menurutnya, kegiatan ini harus berlangsung dengan semangat sukarela, penuh kegembiraan, dan mengutamakan keselamatan.

Gubernur NTT juga menjelaskan bahwa Tour de EnTeTe akan dilaksanakan secara bertahap dengan menjangkau berbagai kabupaten di Pulau Timor, Sumba, Flores, Lembata, Alor, Sabu dan Rote. Rangkaian kegiatan tersebut akan diisi dengan jalan sehat, lari 10 kilometer, kegiatan sosial, promosi UMKM, serta pameran pembangunan.

Lebih dari itu, Tour de EnTeTe juga menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gubernur meminta rombongan peserta dan pendukung kegiatan memanfaatkan rumah-rumah warga sebagai tempat menginap serta membeli produk dan kebutuhan masyarakat setempat.
"Melalui kegiatan ini kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat, menghidupkan pariwisata, dan memperkenalkan potensi daerah. Jadi, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H., menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT yang telah memulai perjalanan Tour de EnTeTe dari Kabupaten Malaka. Ia menyebut kehadiran Gubernur dan rombongan yang menginap di rumah masyarakat menjadi pengalaman berharga dan sejarah tersendiri bagi warga Malaka.
"Kehadiran Bapak Gubernur di tempat ini memberikan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi cerita yang akan dikenang dan diceritakan turun-temurun," ujarnya.

Ketua Panitia Etape I, Stanislaus Moat, S.STP., dalam laporannya menjelaskan bahwa Tour de EnTeTe 2026 memiliki beberapa tujuan utama, yakni menyemarakkan HUT ke-68 Provinsi NTT, mempererat kebersamaan masyarakat, mempromosikan keindahan alam dan budaya lokal, menggerakkan UMKM melalui transaksi digital, serta melaksanakan aksi kepedulian sosial.

Tour de NTT Etape Daratan Timor diikuti sekitar 1.200 peserta yang terdiri atas pelajar SD, SMP, SMA/SMK dari Kabupaten Belu, Malaka, dan wilayah sekitar, ASN, serta peserta lainnya.
Sepanjang rute perjalanan, peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok tidak hanya berjalan kaki, tetapi juga diarahkan untuk melakukan berbagai aksi sosial, termasuk mengunjungi rumah tidak layak huni (RTLH).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur NTT juga dijadwalkan meninjau masing-masing lima unit RTLH di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. Selain itu, kegiatan dilengkapi dengan posko pemeriksaan kesehatan, pelayanan Samsat Keliling dan aksi penanaman anakan pohon, serta dorrprose menarik.

Usai pelepasan peserta Tour de EnTeTe, Gubernur NTT, Bupati Belu dan Bupati Malaka serta undangan lainnya juga turut bersama berjalan menuju titik finish di Kantor Camat Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. (Prokopimbelu)

03/11/2026

Bupati dan Wabup Belu Instruksikan Seluruh OPD Wajib Berinovasi

ATAMBUA – Bupati Belu, W***ybrodus Lay, S.H., bersama Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, S.T., menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah agar wajib menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga mampu melahirkan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah melalui inovasi Prisma Liurai bersama pimpinan perangkat daerah dan para Camat se-Kabupaten Belu, di Gedung Wanita Bete Lalenok, Selasa (3/11/2026).

Bupati W***y Lay menegaskan, inovasi harus menjadi komitmen dan tanggung jawab setiap pimpinan perangkat daerah. Inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat dikembangkan dan dipersiapkan untuk mengikuti ajang Innovation Award.
"Ini perintah. Kalau tidak ada inovasi, lebih baik mundur sendiri daripada diundurkan," tegas Bupati.

Menurutnya, inovasi bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi, melainkan harus menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat serta membawa perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu terobosan yang diharapkan mampu mendorong perubahan tersebut adalah Prisma Liurai, sebuah proyek perubahan yang digagas Kepala BP4D Kabupaten Belu, Frederikus Bere Mau, S.T., untuk membenahi tata kelola perencanaan pembangunan daerah.

Prisma Liurai diharapkan menjadi langkah transformasi menuju sistem perencanaan pembangunan yang lebih responsif, terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, berdampak, serta berbasis data dan bukti. Melalui inovasi ini, setiap usulan masyarakat diharapkan dapat diverifikasi dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan serta prioritas pembangunan yang jelas.

Sementara itu, Kepala BP4D Kabupaten Belu, Frederikus Bere Mau, S.T., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu juga akan menyelenggarakan lomba inovasi tingkat kabupaten pada tahun 2027 mendatang.

Lomba tersebut diharapkan menjadi ruang bagi seluruh perangkat daerah untuk menunjukkan kreativitas, menghadirkan solusi atas persoalan pelayanan publik, sekaligus membangun budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.

Melalui dorongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan lahirnya berbagai inovasi yang tidak hanya menjadi gagasan di atas kertas, tetapi dapat diterapkan, dirasakan manfaatnya, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Rai Belu. (Prokopimbelu)

03/11/2026

Bupati Belu Dorong Transformasi Perencanaan Pembangunan Lewat Prisma Liurai, Usulan Masyarakat Harus Berbasis Data dan Tepat Sasaran

ATAMBUA – Bupati Belu, W***ybrodus Lay, S.H., menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, didukung data dan bukti yang akurat, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Setiap usulan pembangunan harus melalui proses verifikasi dan penentuan prioritas yang objektif agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Belu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah melalui inovasi PRISMA LIURAI bersama pimpinan perangkat daerah dan para Camat se-Kabupaten Belu, di Gedung Wanita Bete Lalenok, Selasa (3/11/2026).

Prisma Liurai merupakan proyek perubahan yang digagas Kepala BP4D Kabupaten Belu, Frederikus Bere Mau, S.T., sebagai terobosan untuk membenahi tata kelola perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif, terintegrasi, inklusif, dan berbasis data.

Bupati W***y Lay menjelaskan, Kabupaten Belu selama ini telah memiliki mekanisme perencanaan pembangunan secara berjenjang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Namun, proses tersebut masih membutuhkan sejumlah penyempurnaan, terutama terkait kualitas usulan, standardisasi verifikasi, keterlibatan perangkat daerah teknis, serta pemanfaatan data dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, perencanaan pembangunan bukan sekadar menghimpun usulan dan menyusun daftar kegiatan, tetapi merupakan proses strategis dalam mengalokasikan sumber daya daerah yang terbatas agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Prisma Liurai bukan semata-mata aplikasi atau digitalisasi, tetapi merupakan langkah pembenahan cara kerja. Perubahan tata kelola dan kedisiplinan kerja harus berjalan terlebih dahulu, sedangkan teknologi menjadi alat untuk memperkuatnya," tegasnya.

Bupati Belu menegaskan agar para Camat berperan aktif mengawal kualitas usulan masyarakat, memastikan kebutuhan kelompok miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan turut terakomodasi dalam proses perencanaan.
Sementara itu, pimpinan perangkat daerah teknis diminta terlibat sejak awal untuk memberikan pendampingan, telaahan teknis, serta memastikan setiap usulan sesuai kewenangan, kebutuhan lapangan, dan kelayakan pelaksanaan.

Bupati juga menekankan pentingnya penentuan prioritas secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan urgensi masalah, jumlah masyarakat terdampak, ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
"Jadikan Prisma Liurai sebagai agenda pembenahan bersama, bukan hanya beban kerja BP4D. Perubahan ini harus menjadi komitmen seluruh perangkat daerah dan para Camat, serta diterjemahkan dalam mekanisme kerja, pedoman, regulasi, dan praktik rutin," pesannya.

Melalui penerapan Prisma Liurai, Bupati berharap terbangun sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Belu yang lebih responsif, inklusif, terintegrasi, berbasis data dan bukti, serta berorientasi pada hasil demi mewujudkan pembangunan yang semakin berkualitas dan tepat sasaran. (Prokopimbelu)

31/10/2026

Launching Kanal Suara Belu, DPRD Buka Akses Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Lebih Mudah dan Transparan
ATAMBUA – Masyarakat Kabupaten Belu kini memiliki akses lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengaduan kepada DPRD melalui Sistem Usulan Aspirasi dan Ragam Aduan (Suara Belu). Platform digital ini dihadirkan untuk memperkuat keterbukaan pelayanan publik sekaligus memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditelusuri proses penanganannya.
Peluncuran Suara Belu berlangsung di Pelataran Plaza Perizinan, Sabtu (31/10/2026), dirangkaikan dengan kegiatan Car Free Day, Zumba, Cek Kesehatan Gratis, dan Talkshow. Suara Belu merupakan proyek perubahan yang digagas Sekretaris DPRD Belu, Vinsensius Mau, S.T., M.T.
Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, menyambut baik peluncuran aplikasi tersebut. Menurutnya, Suara Belu menjadi salah satu bentuk keterbukaan DPRD dalam mendekatkan pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui platform digital.
Ketua DPRD Belu menjelaskan, keunggulan Suara Belu terletak pada kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan masyarakat melacak perkembangan pengaduan yang disampaikan hingga tahapan penanganannya.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengetahui sudah sejauh mana pengaduan mereka ditindaklanjuti. Ini merupakan bagian dari keterbukaan DPRD kepada masyarakat,” ujarnya.
Theodorus Djuang juga menyoroti persoalan jarak dan biaya yang selama ini menjadi kendala masyarakat, khususnya warga dari wilayah kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Tidak sedikit warga harus mengeluarkan biaya transportasi untuk datang langsung ke DPRD, bahkan terkadang harus kembali karena pengaduannya belum dapat ditindaklanjuti saat itu juga.
Dengan hadirnya Suara Belu, kendala tersebut diharapkan dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara lebih efisien tanpa harus selalu datang ke kantor DPRD.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran resmi tersebut dan tidak hanya mengandalkan akun media sosial tidak resmi atau akun anonim untuk menyampaikan persoalan publik.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Drs. J.T. Ose Luan, menilai Suara Belu merupakan langkah modern dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ia berharap setiap aspirasi yang masuk dapat dikelola dan dipilah sesuai kewenangan, baik yang menjadi tanggung jawab DPRD maupun pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara lembaga legislatif dan eksekutif agar setiap pengaduan memperoleh respons dan kepastian tindak lanjut.
Menurutnya, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga kolaborasi dalam merespons kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Kehadiran Suara Belu diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus mendorong pelayanan aspirasi yang cepat, transparan, dan akuntabel demi pembangunan Kabupaten Belu yang semakin baik. (Prokopimbelu)

Address

Kantor Bupati Belu, Jalan El Tari No. 1
Atamboea
85711

Telephone

+6238922049

Website

https://prokopim.belukab.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Belu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.