JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

TABIK PUN!! Pada hari ini telah dilaksanakan penutupan kegiatan magang mahasiswi Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Lampung, yang telah melaksanakan praktik kerja di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan magang ini menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa dalam mengenal dunia kerja sekaligus menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

Penutupan kegiatan magang tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mahasiswi magang selama menjalankan tugas di lingkungan Biro Hukum.

Bandar Lampung – Dosen Dr. Zainuddin Hasan, S.H., M.H. dari Universitas Bandar Lampung melakukan kunjungan ke Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka silaturahmi sekaligus melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang di instansi tersebut.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di lingkungan kantor Setda Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Zainuddin Hasan menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya universitas untuk memastikan mahasiswa yang sedang menjalani program magang dapat memperoleh pengalaman belajar yang maksimal, khususnya dalam memahami proses penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah.

Pemprov Lampung Raih Penghargaan dari Kemen PANRB atas Keberhasilan Meningkatkan SAKIP 2025 dan RSJD juga Raih Penghargaan Zona Integritas WBK dan WBBM Perdana Tahun 2025

JAKARTA ----- Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 menjadi predikat BB atau sangat baik.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dari Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025 di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Justitia Fortis bersama akademisi dan dosen Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta menyerahkan bantuan buku kepada Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada hari ini.
Penyerahan bantuan buku tersebut diwakili oleh Dr. Hidayatullah, M.H., selaku perwakilan Justitia Fortis sekaligus akademisi dan dosen BINUS Jakarta. Bantuan ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Bantuan buku ini merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung penguatan literasi hukum serta peningkatan kualitas referensi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Koleksi buku yang diserahkan diharapkan dapat memperkaya Perpustakaan Hukum JDIH, khususnya dalam menunjang kebutuhan referensi terkait peraturan perundang-undangan dan pengembangan ilmu hukum.
Dr. Hidayatullah, M.H. menyampaikan bahwa sinergi antara praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong penguatan sistem hukum yang responsif dan berbasis keilmuan. Melalui bantuan ini, diharapkan Perpustakaan Hukum JDIH Provinsi Lampung dapat semakin optimal dalam memberikan layanan informasi hukum kepada aparatur dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Menurutnya, dukungan dari kalangan akademisi dan lembaga hukum sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Lampung.

Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antara Justitia Fortis, akademisi BINUS Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pembangunan hukum daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Bandar Lampung — Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung pada Rabu, 24 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Perpustakaan JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.H., M.M., C.L.A. Kegiatan ini dihadiri oleh Arief Nugroho, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, fungsional Biro Hukum, serta perwakilan dari JDIH Kota Metro.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., menghadiri kegiatan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPJS Kesehatan, sekaligus pembahasan penetapan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Hari ini, Senin 15 Desember 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi kerja sama agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Lampung. Pembahasan difokuskan pada ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembiayaan, serta penetapan jumlah kepesertaan yang akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Erman Syarif menekankan pentingnya kejelasan aspek hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

koordinasi tenaga ahli DPRD Provinsi Lampung dan akademisi FH UNila terkait penyelarasan regulasi peraturan bahasa Lampung dan adat istiadat Lampung ke Biro Hukum Pemprov Lampung dan rencana audensi ke Sekda Provinsi yang direncanakan pada hari kamis, tanggal 12 Desember 2025 di ruang kerja sekda Provinsi

Kepala Biro Hukum Hadiri FGD Uji Publik Draft Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Terkait Dana Bersama Penanggulangan Bencana Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Yudhi Alfadri, S.H., M.M., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Uji Publik Draft Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Formulasi Besaran Partisipasi dan Manfaat bagi Daerah dalam Dana Bersama Penanggulangan Bencana, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Kegiatan FGD tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat mekanisme pendanaan terpadu dalam penanggulangan bencana, khususnya melalui skema dana bersama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan dalam forum ini difokuskan pada evaluasi awal terhadap formulasi besaran partisipasi daerah serta manfaat yang akan diterima dalam implementasi kebijakan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta para pimpinan Bappeda dan BPKAD dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas sektor tersebut menjadi langkah penting untuk menyelaraskan pemahaman sekaligus memberikan masukan substantif terhadap rancangan regulasi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung , Yudhi Alfadri,S.H.,M.M menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif dan berpihak pada kebutuhan daerah, terutama dalam memastikan kesiapsiagaan serta keberlanjutan pendanaan ketika terjadi bencana. Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendukung proses perumusan kebijakan nasional yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung hari ini melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat keterlibatan publik dalam memahami, memanfaatkan, dan mengawal kebijakan hukum di daerah.

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Lampung yang ditugaskan mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas, terutama melalui penyediaan informasi hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berbentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga peningkatan literasi hukum, keterlibatan dalam konsultasi publik, serta pemanfaatan kanal informasi resmi yang disediakan pemerintah. Dengan semakin terbukanya akses ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembentukan maupun implementasi kebijakan hukum.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Bapak Dr. Erman Syarif, S.H.,M.M.,M.H.,CLABmenghadiri kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Optimalisasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran tersebut merupakan penugasan resmi untuk mewakili Pemerintah Provinsi Lampung.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025 mengenai percepatan pembentukan kebijakan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di seluruh daerah.
Acara dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 3 Desember 2025 pukul 14.00 WIB bertempat di De Boekit Villas, Hambalang, Kabupaten Bogor, dengan agenda utama:
Asistensi dan monitoring–evaluasi terhadap pembentukan dan pelaksanaan Perda/Perkada mengenai Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pembahasan kesepakatan pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.
Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mencapai target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepala Biro Hukum Menerima Kunjungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hak Adasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum,Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan RI dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-undangan pada hari selasa tanggal 2 desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.