JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

25/08/2026

31/07/2026

Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) guna memperkuat payung hukum pembangunan di daerah. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., memimpin langsung Rapat Pembahasan Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung tertib dan akuntabel.

Rapat strategis ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Perangkat Daerah teknis terkait, di antaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung, serta Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH).

02/07/2026

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., melaksanakan rapat pembahasan rencana pembangunan SPKL di Terminal Tipe B Provinsi Lampung.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Provinsi Lampung, serta para pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan aspek hukum, administratif, dan teknis dalam rangka mendukung rencana pembangunan SPKL di lingkungan Terminal Tipe B. Melalui rapat tersebut, seluruh peserta memberikan masukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna memastikan proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25/06/2026

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Dr. Erman Syarif, S.H., M.H., M.M., menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dalam rangka memperkuat sinergi dan pengembangan layanan perpustakaan hukum di Provinsi Lampung.

Kunjungan yang berlangsung di Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung tersebut menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan literasi hukum, dokumentasi hukum, serta pemanfaatan koleksi kekayaan intelektual sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Perpustakaan Hukum JDIH Provinsi Lampung sendiri telah berkembang sebagai pusat informasi hukum yang menyediakan berbagai koleksi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan referensi ilmiah untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

24/06/2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung menggelar kegiatan pendampingan perspektif HAM atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku LGBT pada hari ini, Rabu (24/6).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyusunan produk hukum daerah tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Hadir sebagai narasumber utama dalam forum tersebut, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H. Dalam pemaparannya, Dr. Erman Syarif menekankan pentingnya akomodasi nilai-nilai lokal dan ketertiban sosial tanpa mengabaikan batasan-batasan hukum serta hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

23/06/2026

Dalam upaya memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Lampung hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Lampung dengan tema “Peran Mitra Polri dan Masyarakat dalam Optimalisasi Rembug Pekon Guna Menjaga Harkamtibmas Polda Lampung yang Kondusif”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung.

Dalam paparannya, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa rembug pekon merupakan salah satu sarana strategis dalam membangun komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian berbagai persoalan sosial di tingkat masyarakat. Melalui forum tersebut, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan diselesaikan secara dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat serta pemerintah daerah.

18/06/2026

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Webinar Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan pada Kamis (18/6/2026) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan luring di Ruang Rapat Ragom Gawi Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung diwakili oleh Analis Hukum Ahli Madya Heli Noviyanto, S.H., M.H. dan Analis Hukum Ahli Pertama Muhammad Rifaldi Suhendro, S.Tr.IP., M.Si.
Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola JDIH dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, memperkuat koordinasi antaranggota JDIH, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan informasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan serta akuntabel di bidang hukum.
Partisipasi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum guna mendukung pembangunan hukum di Provinsi Lampung.

08/05/2026

Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, menerima Tim dari Provinsi Sumatera Selatan (yang terdiri dari Dinas Pariwisata, BPKAD, Biro Hukum, Dinas Kominfo, TGUUP Sumsel dan Asosisasi Pengusaha Advertising Sumsel) dalam rangka untuk memperoleh informasi terkait implementasi aristektur bangunan gedung khas daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah terutama yang sepanjang jalan milik pemerintah provinsi dan perizinan reklame terutama di tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini Biro Hukum didampingi oleh unsur BPKAD, Dinas Pariwisata dan Eknomi Kreatif dan Dinas PKCPK
kegiatan pertemuan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2026 pukul 08.30 WIB s.d. Selesai, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setdaprov Lampung

09/03/2026

TABIK PUN!! Pada hari ini telah dilaksanakan penutupan kegiatan magang mahasiswi Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Lampung, yang telah melaksanakan praktik kerja di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan magang ini menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa dalam mengenal dunia kerja sekaligus menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

Penutupan kegiatan magang tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mahasiswi magang selama menjalankan tugas di lingkungan Biro Hukum.