KPP Pratama Teluk Betung

Hingga Oktober 2021, masyarakat di berbagai sektor usaha telah memanfaatkan insentif pajak sebesar Rp60,57 triliun.

Pemberian insentif pajak ini sebagai keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam masa pandemi.

Semoga dengan pemanfaatan insentif pajak, ekonomi masyarakat lekas berderap dan iklim usaha kembali melaju.


--
Up to October 2021, the community has taken advantage of tax incentives of Rp. 60.57 T in various sectors.

This tax incentive is part of the government's assistance to the community during the pandemic.

Hopefully, by utilizing tax incentives, the community's economy will accelerate and the business sector will continue to improve.

Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H. 🕋🕌

Semoga keteladanan Rasulullah bisa dijadikan pedoman dalam setiap sendi kehidupan kita.
--
Celebrating the Prophet Muhammad SAW's Birthday 1443 H.

Hopefully, the Prophet's example can serve as a guide in all aspects of life.

Hi,

Dalam UU HPP, ketentuan terkait sanksi administrasi dari SKPKB hasil pemeriksaan diturunkan.

Detail penurunan sanksi administrasi tersebut bisa cek di infografis berikut.
--
Hello, .

Provisions relating to administrative sanctions based on SKPKB examination results have been reduced in the UU HPP.

Details on the reduction in administrative sanctions can be found in the following infographic.

[AGENDA KANWIL]

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II di Bengkulu (Rabu-Kamis,13-14/10)

Rakorda ini membahas mengenai strategi dan komitmen dalam mengamankan penerimaan negara dan dalam hal peningkatan pelayanan perpajakan.










Berita tentang Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
www.pajak.go.id
IG :
FB : Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Twitter :
Youtube : Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan Wajib Pajak yang diadakan oleh KPP Madya Bandar Lampung.

Survei ini tentunya akan menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan sarana prasarana serta pelayanan kepada Wajib Pajak.

Semoga kedepannya KPP Madya Bandar Lampung dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.

KawanPajak tahu ga istilah Ultimum Remedium itu maksudnya apa?

Nah, UU HPP ini mengatur soal Ultimum Remedium terkait pidana pajak.

Untuk tahu aturan terkait Ultimum Remedium di UU HPP, geser kiri infografis ini ya.
--
do you know what the term Ultimum Remidium means?

Well, UU HPP governs the issue of the Ultimum Remidium in relation to tax crimes.

Swipe left on this infographic to learn about the UU HPP's rules for the Ultimum Remidium.

Selamat pagi

Dalam UU HPP diatur kembali mengenai kuasa Wajib Pajak dalam lingkup perpajakan.

Seperti apa ketentuannya? Silakan simak infografis berikut.
--
Good morning .

The taxpayer's representative in the scope of taxation is re-regulated in the UU HPP.

What are the conditions like? Please see the following infographic.

Bagaimana perlakuan PPN atas sembako di UU HPP.

Dalam UU HPP, sembako dibebaskan pengenaan PPN-nya, selain itu jasa kesehatan, dan jasa pendidikan juga termasuk yang dibebaskan pengenaan PPN-nya.
--
How is the VAT treatment on nine basic foods in UU HPP?

In the UU HPP, those are exempt from VAT, in addition to health services, and education services are also exempted from VAT.

Pemanasan global merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara dan mengancam keberlangsungan alam. Karenanya pemerintah membuat regulasi untuk mengurangi dampak pemanasan global dalam bentuk Pajak Karbon.

Dalam UU HPP, pemerintah mengatur tentang pajak karbon yang akan diterapkan mulai bulan April 2022.

Selengkapnya tentang pajak karbon, silakan cek di infografis berikut.
--
Global warming is a problem that affects all countries and threatens nature's sustainability. As a result, the government enacts regulations in the form of a Carbon Tax to mitigate the effects of global warming.

The government regulates the carbon tax in the UU HPP, which will go into effect in April 2022.

Please see the infographic below for more information on the carbon tax.

Tahu enggak kalau ada perubahan lapisan (bracket) penghasilan untuk pengenaan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di dalam UU HPP?

Perubahan ini untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah dan memberikan sisi keadilan dengan mengenakan tarif lebih besar untuk masyarakat berpenghasilan tinggi.

Lebih lengkapnya ada di infografis berikut.
--
Did you know that the UU HPP has changed regarding income brackets for personal income tax rates?

This change is intended to protect lower-middle-class people while also providing a side of justice by imposing higher tariffs on high-income individuals.

More information can be found in the following infographic.

Bagi para pelaku UMKM, di UU HPP ada aturan terkait bagian penghasilan bruto yang tidak dikenai pajak khusus untuk UMKM.

Detail aturannya bisa disimak di infografis berikut.
--
For MSMEs, in the UUHPP there are rules regarding the share of gross income that is not subject to MSMEs taxes.

Details of the rules can be found in the following infographic.

Bagaimana ketentuan NIK dan NPWP di UU HPP?

Simak di infografis berikut.
--
What are the new rules for ID card number and TIN in the UU HPP?

Check out the following infographic.