08/10/2026
Bawaslu Kota Bandar Lampung terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas pengawasan, termasuk pada masa non tahapan pemilihan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Kajian Hukum dengan tema “Sinkronisasi Regulasi: Legalitas Penerimaan Hibah Non Tahapan Pemilihan Kepala Daerah”, yang dilaksanakan pada Kamis (8/10/2026) di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Kepala Sekretariat, para Kasubbag, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kajian hukum tersebut menjadi ruang penting bagi jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk membedah dan menyelaraskan berbagai ketentuan regulasi yang berkaitan dengan penerimaan hibah, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas kelembagaan pada masa non tahapan Pemilihan Kepala Daerah.
Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Hasanuddin Alam, menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi agar setiap kebijakan dan langkah kelembagaan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kajian hukum ini penting untuk memastikan setiap proses penerimaan dan pengelolaan hibah berada dalam koridor regulasi yang tepat. Kita tidak hanya berbicara mengenai aspek administratif, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap prosesnya,” ujar Hasanuddin Alam.
Menurutnya, dinamika regulasi menuntut jajaran Bawaslu untuk terus memperbarui pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Sinkronisasi menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Bawaslu harus memastikan bahwa setiap langkah kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu, pemahaman regulasi harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan dukungan anggaran untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan,” tambahnya.
Melalui kajian ini, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak hanya berupaya memahami aspek normatif dari regulasi, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman di lingkungan internal, baik pada jajaran pimpinan maupun sekretariat.
