Kantah Kab Bandung Barat

.atrbpn Halo , Kementerian ATR/BPN bersama KPK terus memperkuat transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Manado, Selasa (12/05/2026).

Melalui kerja sama ini, diharapkan layanan pertanahan menjadi lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel, sekaligus mendukung penyelesaian persoalan pertanahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Utara.

Yuk simak dan bagikan informasi ini di: https://www.atrbpn.go.id/berita/kementerian-atrbpn-dan-kpk-jadikan-sulut-lokasi-percontohan-transformasi-pelayanan-publik-di-bidang-pertanahan

.atrbpn Halo , kamu pasti punya rumah impian, kan? Sebelum mulai membangun, pastikan tanahmu sudah terdaftar dan memiliki sertipikat, ya..

Soalnya, tanpa perlindungan hukum yang jelas, tanah bisa berisiko terkena sengketa, konflik warisan, klaim pihak lain, bahkan praktik mafia tanah.

Yuk, simak infografis di atas untuk tau kenapa sertipikat tanah itu penting, Sob☝🏼

.atrbpn Halo , Kementerian ATR/BPN terus mendorong transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) guna meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa transformasi OTK perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis kewilayahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah yang beragam. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Konsep OTK Kantor Pertanahan yang berlangsung secara daring, Senin (11/05/2026).

Melalui transformasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap mampu memperkuat pemahaman kondisi lapangan, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial demi menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat.

Yuk simak dan bagikan informasi ini di: atrbpn.go.id

.atrbpn Halo , alih fungsi sawah memang menjadi bagian dari perkembangan pembangunan. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat mengurangi lahan pertanian yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, pengawasan perlu dilakukan agar pembangunan tetap berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, kesejahteraan petani, dan ketersediaan pangan di masa depan.

Yuk jaga bersama ya, Sob!
Sawah Terjaga, Indonesia Berdaya ✊🏼

.atrbpn Halo , capaian pendaftaran tanah di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan positif sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa hampir 50% bidang tanah di Sulawesi Tengah telah terdaftar dan bersertipikat. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan sejumlah sertipikat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Minggu (10/05/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga mengingatkan jajaran BPN agar terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data. Menurutnya, percepatan layanan harus tetap dilakukan secara cermat agar memberikan manfaat dan kepastian hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Yuk simak dan bagikan informasi ini di: https://www.atrbpn.go.id/berita/50-bidang-tanah-di-sulteng-sudah-bersertipikat-wamen-ossy-ini-menunjukkan-sulteng-terus-bertumbuh

.atrbpn Halo , pemimpin memiliki amanah untuk menghadirkan pelayanan yang memudahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten, Sabtu (09/05/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin harus mampu mengangkat harkat masyarakat dan tidak mempersulit urusan rakyat, termasuk dalam pelayanan administrasi dan pertanahan.

Selain menghadiri pengajian, Menteri Nusron juga menyerahkan sejumlah sertipikat tanah wakaf untuk rumah ibadah di Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk dukungan terhadap kepastian hukum aset keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Yuk simak dan bagikan informasi ini di: https://www.atrbpn.go.id/berita/bicara-soal-amanah-pimpinan-dalam-pengajian-di-pandeglang-menteri-nusron-permudah-rakyat