19/10/2026
Sampurasun, Sahabat Statistik.
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bertajuk Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penguat Kelembagaan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di Horison Hotel, Kota Tasikmalaya, pada Minggu (18/10). Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mahasiswa, serta masyarakat umum sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan statistik nasional.
Kegiatan diawali dengan welcome speech oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa statistik merupakan gambaran kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat yang menjadi dasar dalam memahami persoalan pembangunan. Data statistik yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, serta merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Selain itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan data berkualitas. Menurut beliau, keberhasilan penyelenggaraan statistik tidak hanya bergantung pada BPS sebagai penyelenggara, tetapi juga pada kesediaan responden untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyampaikan keynote speech mengenai evaluasi pelaksanaan SE2026 dan penguatan kelembagaan BPS. Beliau menyoroti pentingnya evaluasi yang mencakup cakupan pendataan, akurasi dan kelengkapan data, pendataan UMKM, perkembangan ekonomi digital, kualitas petugas, pemanfaatan teknologi informasi, efisiensi anggaran, serta partisipasi masyarakat.
Beliau juga menekankan perlunya penguatan kelembagaan BPS agar penyelenggaraan statistik nasional semakin profesional, independen, terintegrasi, dan dapat dipercaya. Penguatan tersebut perlu didukung oleh regulasi yang memadai, koordinasi dan integrasi data antarinstansi, transformasi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta jaminan kualitas dan keamanan data. Sinergi BPS dan DPR RI turut menjadi perhatian, khususnya dalam mendorong pembaruan regulasi statistik guna memperkuat landasan hukum penyelenggaraan statistik nasional.
Memasuki sesi paparan materi, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Tasikmalaya, Panca Oktianti, menyampaikan evaluasi pelaksanaan SE2026 serta materi mengenai peran BPS dalam penyelenggaraan statistik resmi (official statistics). Berdasarkan pemantauan dashboard BPS RI yang disampaikan dalam paparan, pendataan SE2026 di Kota Tasikmalaya telah selesai dilaksanakan. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, berbagai pemangku kepentingan, pelaku usaha, masyarakat, dan petugas lapangan.
Meski demikian, Panca menjelaskan bahwa tantangan pendataan tetap perlu menjadi perhatian, terutama dalam menjangkau sentra UMKM dan menyesuaikan strategi pendataan dengan karakteristik wilayah serta ketersediaan responden. Pendekatan operasional seperti kunjungan pada malam hari atau akhir pekan dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan untuk meningkatkan jangkauan pendataan dan kelengkapan informasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan serta bertukar pandangan mengenai penyelenggaraan statistik nasional. Salah satu isu yang dibahas adalah perkembangan Rancangan Undang-Undang Statistik. Dalam diskusi tersebut, pembaruan regulasi dipandang penting untuk memperkuat kelembagaan BPS dan mendukung penyelenggaraan statistik nasional yang berkualitas, terpadu, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.
Melalui kegiatan ini, BPS Provinsi Jawa Barat berharap evaluasi SE2026 dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan sensus dan kegiatan statistik selanjutnya. Kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi statistik, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan terus diperkuat agar data yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
