Jdihkpu JABAR

Directions Website

Jdihkpu JABAR Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat
Dikelola oleh Bagian Hukum

21/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

๐Ÿ’ก MH SERI #26 RECAP! ๐Ÿ’ก

Selasa (20/10/2026), KPU Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Program Membahas Hukum (MH) Seri #26 dengan fokus:
1. Optimalisasi pascapemilihan. Memanfaatkan momentum pascapemilihan untuk membenahi dan memperkuat inovasi layanan informasi hukum JDIH.
2. Sinergi KPU dan Pemerintah Daerah. Membuka peluang kolaborasi strategis antarlembaga guna memperkuat akses dan kualitas layanan hukum di Jawa Barat.
3. Inovasi tanpa Batas. Menegaskan komitmen bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk terus berinovasi dan meraih prestasi.

[Simak video ini untuk melihat semangat sinergi dan kolaborasi dalam memajukan layanan informasi hukum di Jawa Barat!]

Hatur Nuhun๐Ÿ™



Sampurasun  ๐Ÿ‘‹โœจ KPU Provinsi Jawa Barat Mempersembahkan โœจSOSIALISASI REGULASI KEPEMILUAN / JDIH GOES TO CAMPUS PADA PERGU...
20/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

โœจ KPU Provinsi Jawa Barat Mempersembahkan โœจ

SOSIALISASI REGULASI KEPEMILUAN / JDIH GOES TO CAMPUS PADA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI JAWA BARAT

Pendidikan hukum dan literasi kepemiluan merupakan fondasi utama dalam merawat demokrasi yang sehat dan berintegritas. Melalui ruang akademik, KPU Provinsi Jawa Barat hadir menjalin kolaborasi strategis bersama perguruan tinggi guna memperluas pemahaman regulasi pemilu serta memperkenalkan peran penting JDIH kepada kalangan sivitas akademika di tanah Pasundan.

forum ini menjadi ruang dialog konstruktif yang menghadirkan narasumber kredibel di bidang hukum dan kepemiluan. Bersama jajaran pimpinan divisi, akademisi, serta mahasiswa, mari kita bersinergi merajut visi kolektif demi tegaknya keadilan dan pemahaman hukum kepemiluan yang kokoh.

Catat detail acaranya:
๐Ÿ—“๏ธ Rabu, 21 Oktober 2026
โฐ 09:00 โ€“ 12:30 WIB
๐Ÿ“ Aula Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

Pemberi Sambutan:
๐Ÿ—ฃ๏ธ Aneu Nursifah (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat)

Narasumber:
๐Ÿ‘ฅ Novy Hasbhy Munawar (Kepala Biro Hukum KPU RI)
๐Ÿ‘ฅ Beny Ruhiman (Ketua Pengelola JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
๐Ÿ‘ฅ Devy Suryani (Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)
๐Ÿ‘ฅ Fauzan Ali Rasyid (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati)

Mari kita melangkah bersama demi transparansi dan akuntabilitas kinerja guna memperkuat pondasi hukum kepemiluan di masa depan!

Hatur Nuhun๐Ÿ™๐Ÿป



Sampurasun  ๐Ÿ‘‹Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail didampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan Ke...
20/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail didampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan Ketua Pengelola JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ke Ruang JDIH KPU Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (20/10/2026).

Pada kegiatan ini, dilakukan penguatan dan sinergitas pengelolaan dan pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hatur Nuhun๐Ÿ™



Sampurasun  ๐Ÿ‘‹KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri  #26 den...
20/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #26 dengan topik Penguatan Akses Informasi Hukum di Jawa Barat serta Sharing Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (20/10/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya, Aneu mendorong KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk memanfaatkan masa pascapemilihan sebagai momentum pembenahan dan optimalisasi pengelolaan JDIH, termasuk penguatan inovasi layanan informasi hukum dan kerja sama antarlembaga dalam menghadapi tahapan pemilihan mendatang.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Yogi Gautama Jaelani mengenai Penguatan Akses Informasi Hukum di Jawa Barat, serta Ketua Pengelola JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Beny Ruhiman mengenai Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kedua narasumber juga membuka peluang kolaborasi antara KPU dan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memperkuat sinergi kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum.

Dalam penutupannya, Aneu berharap materi dan pengalaman yang dibagikan narasumber dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. Aneu juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk terus berinovasi dan meraih prestasi.

Kegiatan ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian dan Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH.

Hatur Nuhun๐Ÿ™



Sampurasun  ๐Ÿ‘‹Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menjadi Keynote Speaker pada kegiat...
19/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Sukabumi, pada Senin (19/10/2026) melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Sukabumi Imam Sutrisno, dilanjutkan Keynote Speech oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Aneu dalam paparannya menekankan pentingnya pengendalian gratifikasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap KPU. Aplikasi Jaga KPU diharapkan menjadi sarana peringatan dini terhadap potensi gratifikasi, sekaligus memperkuat pengawasan internal.

Aneu juga menegaskan tiga langkah penting dalam pencegahan gratifikasi, yaitu digitalisasi dan transparansi layanan, keteladanan pimpinan dalam menjaga integritas, dan optimalisasi kanal pengaduan masyarakat melalui aplikasi Jaga KPU. Seluruh jajaran KPU diharapkan memahami ketentuan gratifikasi dan menerapkannya secara konsisten.

Setelah itu, dilanjutkan penyampaian materi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Siti Holija Harahap dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Andi Muhammad Nur Indra Mahavira Arief.

Kegiatan ini dihadiri Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural, dan Pegawai KPU Kota Sukabumi. Turut mengikuti melalui Zoom Meeting Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat.

Hatur Nuhun๐Ÿ™



19/10/2026

๐Ÿ“‘ Penyelenggara SPIP di KPU (2)

Sampurasun ๐Ÿ‘‹๐Ÿป
Tahukah kamuโ“

๐Ÿ“Œ Dalam menyelenggarakan SPIP, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1๏ธโƒฃ Melakukan pengisian kartu kendali SPIP;
2๏ธโƒฃ Menjalankan manajemen risiko;
3๏ธโƒฃ Mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan
4๏ธโƒฃ Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP.

๐Ÿ’ก Selain wewenang dan tanggung jawab tersebut, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP.

๐Ÿ“ฌ Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi:
1๏ธโƒฃ Pengisian kartu kendali SPIP setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
2๏ธโƒฃ Penyelenggaraan SPIP setiap 6 (enam) bulan sekali.

โœ๏ธ Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi, serta disetujui oleh anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

๐Ÿ“– Sumber: Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PKPU 8/2023 juncto Lampiran I Keputusan KPU 855/2025

Hatur Nuhun๐Ÿ™๐Ÿป



Sampurasun  ๐Ÿ‘‹โœจ KPU Provinsi Jawa Barat Mempersembahkan โœจPROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI  #...
19/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

โœจ KPU Provinsi Jawa Barat Mempersembahkan โœจ

PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #26
Penguatan Akses Informasi Hukum di Jawa Barat serta Sharing Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Sudahkah tata kelola informasi hukum di lingkungan penyelenggara pemilu beradaptasi secara optimal dengan tuntutan transparansi dan kemajuan teknologi? MH Seri #26 hadir untuk membedah strategi inovasi layanan publik melalui tema "PENGUATAN AKSES INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT SERTA SHARING PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JDIH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT".

Melalui kolaborasi lintas instansi ini, kita akan menelaah praktik terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH, serta optimalisasi penyediaan literasi hukum bagi masyarakat. Forum ini menjadi ruang strategis bagi jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk mengevaluasi praktik pengelolaan JDIH di satuan kerja sekaligus meningkatkan standar kualitas pelayanan informasi hukum kelembagaan. Mari jadikan forum berbagi pengetahuan ini sebagai pembelajaran (lesson learned) dan komitmen bersama dalam memperkokoh kepastian hukum serta integritas penyelenggaraan pemilu yang lebih kuat.

Acara ini akan menghadirkan narasumber:
๐Ÿ‘ค Bapak Yogi Gautama โ€“ Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
๐Ÿ‘ค Bapak Beny Ruhiman โ€“ Ketua Pengelola JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Catat detail acaranya:
๐Ÿ—“๏ธ Hari/Tanggal: Selasa, 20 Oktober 2026
โฐ Waktu: 09:00 WIB โ€“ Selesai
๐Ÿ“ Platform: Zoom Meeting
๐Ÿ†” Meeting ID: 950 414 9923
๐Ÿ”‘ Passcode: MHKPU26

Mari bergabung dan siapkan ruang diskusi terbaik Anda demi mewujudkan tata kelola informasi hukum yang unggul!

Hatur Nuhun๐Ÿ™๐Ÿป



Sampurasun   ๐Ÿ‘‹Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail didampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat P...
17/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail didampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Persiapan Sosialisasi Regulasi Kepemiluan/JDIH Goes to Campus bersama PERMAHI Komisariat UIN Sunan Gunung Djati dan PERMAHI Komisariat Universitas Pasundan, pada Sabtu (17/10/2026) melalui Zoom Meeting.

Rapat ini membahas pemantapan konsep kegiatan, perkembangan persiapan, kelengkapan administrasi dan persuratan, serta pembagian peran dan dukungan fasilitasi antara KPU Provinsi Jawa Barat dan kedua komisariat PERMAHI pada pelaksanaan kegiatan nantinya pada Rabu dan Kamis, 21 dan 22 Oktober 2026.

Melalui koordinasi ini, diharapkan kegiatan JDIH Goes to Campus dapat terlaksana dengan lancar sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap regulasi kepemiluan dan pemanfaatan JDIH KPU.

Hatur Nuhun ๐Ÿ™



16/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

๐Ÿ“ข DOKTOR: Doktrin dan Teori Hukum
๐Ÿ“šAFFECTIO TUA NOMEN IMPONIT OPERI TUO

Sobat JDIH tahukah kamu? ๐Ÿค”
Dalam hukum pidana, niat batin dan dorongan seseorang memegang peranan penting dalam menentukan corak kesengajaan atas suatu perbuatan pidana.

Mari kita pelajari maknanya:
๐Ÿ”น Affectio Tua Nomen Imponit Operi Tuo: Asas yang bermakna bahwa motivasi seseorang sangat memengaruhi perbuatannya.
๐Ÿ”น Opzet als Oogmerk (Kesengajaan sebagai Maksud): Salah satu bentuk kesengajaan dalam hukum pidana, di mana pelaku melakukan suatu tindakan memang bertujuan untuk mencapai akibat tertentu.
๐Ÿ”น Keterpaduan Unsur Pidana: Dalam konteks kesengajaan sebagai maksud, seluruh rangkaian mulai dari motivasi, niat, perbuatan, hingga akibat yang ditimbulkan haruslah terwujud secara nyata.

โš–๏ธ Hukum pidana tidak sekadar melihat perbuatan fisik semata, melainkan menyelami motif dan dorongan batin yang melatarbelakangi lahirnya perbuatan tersebut.

๐Ÿ“– Sumber: Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2023)

Jangan lupa, DOKTOR (Doktrin dan Teori Hukum) hadir setiap hari Jumat di media sosial JDIH KPU Jawa Barat!

๐Ÿ“ฑ IG: jdihkpu_jabar | FB: Jdihkpu JABAR | X/YT:
๐ŸŒ jdih.kpu.go.id/jabar

Hatur Nuhun๐Ÿ™



Sampurasun  ๐Ÿ‘‹Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, Sekretaris Eko Iswantoro, Kepala Bagian Teknis Penyelengga...
14/10/2026

Sampurasun ๐Ÿ‘‹

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, Sekretaris Eko Iswantoro, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Noviansyah Adzany Akbar mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan serta Pengendalian di Lingkungan KPU, pada Rabu (14/10/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan diawali dengan sambutan Inspektur Utama KPU RI Wida Nurfaida dan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita. Dalam arahannya, Iffa menegaskan pentingnya evaluasi berkala setiap bulan untuk memastikan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, BPKP, dan APIP, sekaligus memperkuat integritas, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan kelembagaan.

Selain itu, Iffa menekankan optimalisasi SPIP, SPI, SAKIP, manajemen risiko, pengelolaan keuangan, penyusunan produk hukum, dan penanganan permasalahan hukum. Penguatan koordinasi dengan APH, Pemda, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, tertib administrasi, inovasi, dan mitigasi risiko.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil sementara penilaian JDIH KPU se-Indonesia, dengan KPU Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sementara 90 poin yang masih dapat berubah hingga pengumuman resmi pada November atau Desember 2026. Sementara itu, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan KPU Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat BB. Implementasi manajemen risiko juga dilaporkan telah mencapai lebih dari 90 persen.

Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita, dengan menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan secara akuntabel.

Kegiatan ini diikuti oleh Inspektorat KPU RI, Biro Hukum KPU RI, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi se-Indonesia.

Hatur Nuhun๐Ÿ™



Address

Jalan Garut No. 11
Bandung
40271

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:30
Friday 07:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jdihkpu JABAR posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share