14/10/2026
Sampurasun ๐
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, Sekretaris Eko Iswantoro, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Noviansyah Adzany Akbar mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan serta Pengendalian di Lingkungan KPU, pada Rabu (14/10/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan diawali dengan sambutan Inspektur Utama KPU RI Wida Nurfaida dan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita. Dalam arahannya, Iffa menegaskan pentingnya evaluasi berkala setiap bulan untuk memastikan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, BPKP, dan APIP, sekaligus memperkuat integritas, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan kelembagaan.
Selain itu, Iffa menekankan optimalisasi SPIP, SPI, SAKIP, manajemen risiko, pengelolaan keuangan, penyusunan produk hukum, dan penanganan permasalahan hukum. Penguatan koordinasi dengan APH, Pemda, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, tertib administrasi, inovasi, dan mitigasi risiko.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil sementara penilaian JDIH KPU se-Indonesia, dengan KPU Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sementara 90 poin yang masih dapat berubah hingga pengumuman resmi pada November atau Desember 2026. Sementara itu, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan KPU Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat BB. Implementasi manajemen risiko juga dilaporkan telah mencapai lebih dari 90 persen.
Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita, dengan menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan secara akuntabel.
Kegiatan ini diikuti oleh Inspektorat KPU RI, Biro Hukum KPU RI, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi se-Indonesia.
Hatur Nuhun๐