Jdihkpu JABAR

📑 Penetapan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota

Sampurasun 👋🏻
Tahukah kamu❓

📌 Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

📖 Sumber: Lampiran Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022

Hatur Nuhun🙏🏻

📑 Penetapan Pengelola JDIH KPU Provinsi

Sampurasun 👋🏻
Tahukah kamu❓

📌 Pengelola JDIH KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

📖 Sumber: Lampiran Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022

Hatur Nuhun🙏🏻

Sampurasun 👋

📢 DOKTOR: Doktrin dan Teori Hukum
📚DEFINISI ASAS HUKUM (2)

Sobat JDIH tahukah kamu? 🤔
Melanjutkan pembahasan sebelumnya, ternyata para ahli sepakat bahwa asas hukum bukanlah "aturan teknis" yang biasa kita baca di pasal-pasal, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari itu.

Mari kita simak penjelasan lanjutannya:
🔹 Sudikno Mertokusumo: Menegaskan bahwa asas hukum bukanlah peraturan konkret, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum. Ia adalah "latar belakang" yang bersembunyi di balik peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
🔹 Van Eikema Hommes: Berpendapat serupa, bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma konkret, melainkan harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

⚖️ Jadi, jika undang-undang adalah "tubuhnya", maka asas hukum adalah "jiwa" atau pikiran dasar yang menjiwai aturan tersebut agar tetap berdiri kokoh.

📖 Sumber: Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2023)

Jangan lupa, DOKTOR (Doktrin dan Teori Hukum) hadir setiap hari Jumat di media sosial JDIH KPU Jawa Barat!

📱 IG: jdihkpu_jabar | FB: Jdihkpu JABAR | X/YT:
🌐 jdih.kpu.go.id/jabar

Hatur Nuhun🙏

Sampurasun 👋

Pernah terpikir kalau ruang JDIH bisa se-aesthetic ini? Yuk, ikutan virtual room tour singkat di Ruang JDIH KPU Provinsi Jawa Barat! Dari Signage JDIH, sudut perpustakaan yang nyaman, tempat baca, sarana dan prasarana, tempat santai, fasilitas Interactive Flat Panel (IFP), sampai deretan piagam prestasi dari JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun. Semuanya kami siapkan untuk membuat pengalaman literasi hukum Sobat JDIH jadi lebih seru dan jauh dari kata membosankan. 🏢📚✨

Ruangan ini dibangun untuk membuktikan bahwa memahami regulasi bisa dilakukan dengan cara yang asyik, modern, dan tentunya nyaman. Nah, dari cuplikan tadi, spot mana nih yang paling ingin Sobat JDIH kunjungi duluan? Tulis di kolom komentar ya! 🛋️💻💡

Hatur Nuhun🙏

📑 Penetapan Pengelola JDIH KPU

Sampurasun 👋🏻
Tahukah kamu❓

📌 Pengelola JDIH KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.

📖 Sumber: Lampiran Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022

Hatur Nuhun🙏🏻

Sampurasun 👋
Tahukah kamu❓

Portal JDIH yang kita gunakan saat ini berawal dari sebuah mandat besar tentang transparansi? Jauh sebelum secanggih sekarang, ada perjalanan panjang yang menjadikannya landasan utama dalam mengawal produk hukum demokrasi kita. Kira-kira, titik mana yang menjadi awal transformasinya?🤔📖

Yuk, kita bedah bersama sejarah dan evolusi JDIH KPU dari masa ke masa melalui video singkat ini! Mari lebih mengenal fondasi keterbukaan informasi yang terus bertransformasi demi pelayanan publik yang lebih cerdas dan inovatif. 🏛️🚀✨

Hatur Nuhun🙏

📑 Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota

Sampurasun 👋🏻
Tahukah kamu❓

👥 Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1️⃣ Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2️⃣ Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
3️⃣ Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

🛠️ Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dapat melibatkan subbagian di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas.

📖 Sumber: Lampiran Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022

Hatur Nuhun🙏🏻

Sampurasun 👋

Pernahkah Sobat membayangkan bagaimana regulasi yang kaku bertransformasi menjadi konten segar yang menyapa layar gawai Sobat JDIH setiap hari? Di balik setiap infografis dan video edukasi yang hadir, terdapat Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat yang bekerja untuk menjembatani rumitnya aturan hukum menjadi informasi yang ringan dan mudah dipahami. Kami bukan sekadar pengelola regulasi, melainkan rekan digital Sobat JDIH untuk terus belajar memahami peraturan hukum melalui konten hukum yang kreatif dan tidak membosankan.

Video profil ini adalah undangan bagi Sobat JDIH untuk menengok dapur kreatif kami, tempat di mana inovasi dan integritas bertemu untuk mewujudkan semangat smart governance. Kami percaya bahwa transparansi informasi adalah hak setiap warga, dan dedikasi tim di balik layar inilah yang memastikan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat tetap menjadi sumber rujukan yang modern, inklusif, dan terpercaya. Mari terus melangkah bersama kami dalam mengawal demokrasi Jawa Barat melalui literasi hukum yang lebih cerdas dan inovatif.

Hatur Nuhun🙏

Sampurasun 👋

📢 DOKTOR: Doktrin dan Teori Hukum
📚DEFINISI ASAS HUKUM

Sobat JDIH tahukah kamu?🤔
Pernahkah kamu mendengar tentang "asas hukum"? Sederhananya, asas hukum adalah jantung dari sebuah peraturan. Tanpa asas, hukum kehilangan arah dan maknanya.

Berikut adalah pandangan para ahli mengenai definisi asas hukum:
🔹Bellefroid: Menyebutnya sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan dianggap berasal dari aturan-aturan yang bersifat lebih umum.
🔹Van der Velden: Menjelaskan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang menjadi tolok ukur untuk menilai suatu situasi atau menjadi pedoman bagi kita dalam berperilaku.

Jadi, asas hukum berfungsi sebagai "kompas" agar aturan hukum tetap konsisten dan memiliki landasan nilai yang kuat. ⚖️

📖Sumber: Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2023)

Jangan lupa, DOKTOR (Doktrin dan Teori Hukum) hadir setiap hari Jumat di media sosial JDIH KPU Jawa Barat!

📱IG | FB | Twitter:
🌐jdih.kpu.go.id/jabar

Hatur Nuhun🙏

Sampurasun 👋

📱MH SERI #21 RECAP!📱

Kamis (30/04/2026), KPU Provinsi Jawa Barat memperkuat profesionalisme pegawai melalui Program Membahas Hukum (MH) Seri #21 dengan fokus utama:
1. Netralitas & Kode Etik. Menguatkan komitmen ASN KPU yang terikat pada aturan berlapis (UU ASN, UU Pemilu, PKPU, hingga aturan etik DKPP) demi menjaga integritas lembaga.
2. Integritas Digital. Menekankan perluasan makna integritas dalam bermedia sosial berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, termasuk kewajiban menghindari ujaran kebencian serta judi online.
3. Komitmen Bijak Bermedsos. Mendorong peningkatan profesionalisme dalam menjaga lisan, tulisan, dan aktivitas digital guna mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan terpercaya.

[Simak video ini untuk melihat komitmen jajaran KPU se-Jawa Barat dalam menjaga netralitas dan etika di era digital!]

Hatur Nuhun🙏