Kanwil DJPb Jawa Barat

Directions Website

Kanwil DJPb Jawa Barat Akun resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan RI.

⚠️PENGUMUMAN PENTING⚠️Wargi Satker, jangan lewatkan batas waktunya! 👀Sejumlah pengajuan revisi anggaran Tahun 2026 memil...
22/10/2026

⚠️PENGUMUMAN PENTING⚠️

Wargi Satker, jangan lewatkan batas waktunya! 👀

Sejumlah pengajuan revisi anggaran Tahun 2026 memiliki batas akhir 23 Oktober 2026, termasuk beberapa ketentuan yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Satker BLU.

Pastikan kebutuhan revisi sudah dicek dan usulan segera disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yuk, simak rincian jenis revisi dan ketentuan untuk Satker BLU pada slide di atas.

Sampurasun, Wargi !Dalam rangkaian Road to Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80, Perwakilan Kementerian Keuangan ...
21/10/2026

Sampurasun, Wargi !

Dalam rangkaian Road to Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

Melalui aksi sederhana yang penuh makna ini, semangat pengabdian tak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga melalui kepedulian nyata yang dapat memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, mari terus tebarkan kebaikan, tumbuhkan kepedulian, dan perkuat solidaritas dalam menyambut HORI ke-80.

   

21/10/2026

Kinerja masih on track, upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus berjalan. 📊

Hingga September 2026, dikelola untuk mendukung perekonomian dan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga kesehatan.

Digunakan untuk apa saja?

Simak edisi Oktober 2026 ini ya!

Sumber:

Sampurasun, Wargi !Bagaimana kondisi perekonomian Jawa Barat saat ini? Sejauh mana APBN berkontribusi terhadap pembangu...
20/10/2026

Sampurasun, Wargi !

Bagaimana kondisi perekonomian Jawa Barat saat ini? Sejauh mana APBN berkontribusi terhadap pembangunan daerah? Dan program apa saja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?

Tiga hal tersebut menjadi fokus pembahasan Anggota Komite IV DPD RI, Ibu Jihan Fahira, dalam kegiatan reses melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara () Jawa Barat (20/10).

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa ekonomi Jawa Barat pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,73%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,29%. Sementara itu, inflasi Jawa Barat pada September 2026 tercatat sebesar 3,16%, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 3,28%.

Selain membahas kondisi perekonomian dan kinerja APBN di Jawa Barat, pertemuan ini juga menyoroti perkembangan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), serta program prioritas pemerintah lainnya guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sampurasun, Wargi !Kemenkeu Satu Jawa Barat terus berkomitmen mengawal pelaksanaan APBN sebagai instrumen fiskal yang a...
19/10/2026

Sampurasun, Wargi !

Kemenkeu Satu Jawa Barat terus berkomitmen mengawal pelaksanaan APBN sebagai instrumen fiskal yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut perkembangan kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga 30 September 2026.

Hingga 30 September 2026, APBN Regional Jawa Barat mencatatkan surplus sebesar Rp18,12 triliun, dengan Pendapatan Negara mencapai Rp105,21 triliun (65,58% dari target) dan Belanja Negara sebesar Rp87,09 triliun (76,98% dari pagu). Pendapatan Negara tumbuh 2,53% secara tahunan (yoy), sementara Belanja Negara tumbuh 0,06% (yoy).

Perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,73% (yoy), dengan PDRB ADHK sebesar Rp486,11 triliun dan ADHB sebesar Rp833,95 triliun. Pada September 2026, inflasi tercatat 3,16% (yoy), sedangkan Neraca Perdagangan Agustus 2026 membukukan surplus USD2,75 miliar.

APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal melalui pendapatan yang kuat, belanja yang efektif dan produktif, serta defisit yang sehat dan terkendali.

Selengkapnya kunjungi: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id atau youtube.com/Kanwil DJPb Jawa Barat

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
Kanwil DJP Jawa Barat II
Kanwil DJP Jawa Barat III
Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
Balai Diklat Keuangan Cimahi

     

Sampurasun, Wargi ! 👋🏻Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Triw...
19/10/2026

Sampurasun, Wargi ! 👋🏻

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Triwulan III Tahun 2026 pada Jumat, 16 Oktober 2026 di Aula KPPN Bogor.

Bersama jajaran Kanwil dan KPPN lingkup Jawa Barat, forum ini menjadi ruang untuk mengevaluasi capaian kinerja, mencermati pengelolaan risiko, sekaligus memperkuat arah pengelolaan organisasi. Pembahasan mencakup kinerja Kemenkeu-Two dan Kemenkeu-Three KPPN, Rapat Berkala Unit Pemilik Risiko, serta arahan strategis terkait pengelolaan organisasi pada Kanwil dan KPPN.

Evaluasi yang konsisten dan pengelolaan risiko yang semakin kuat diharapkan dapat terus menjaga kualitas kinerja organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas dan layanan perbendaharaan yang semakin baik. ✨

Sampurasun, Wargi !Dana Desa yang dikelola sesuai ketentuan dan prioritas penggunaannya menjadi salah satu upaya untuk ...
16/10/2026

Sampurasun, Wargi !

Dana Desa yang dikelola sesuai ketentuan dan prioritas penggunaannya menjadi salah satu upaya untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman atas mekanisme penyaluran, pertanggungjawaban, dan penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan diperlukan agar pengelolaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Majalengka, Ibu Fahma Sari Fatma, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, menyampaikan materi terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk mekanisme penyaluran dan pertanggungjawabannya.

Pada TA 2026, penggunaan Dana Desa perlu memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan, termasuk dukungan terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program sektor prioritas lainnya. Selain itu, pemahaman terhadap ketentuan serta larangan penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui pemahaman dan tata kelola yang baik, Dana Desa diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, mendukung prioritas pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Sampurasun, Wargi !Di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus bergerak dinamis, APBN 2027 disusun sebagai instrumen pel...
15/10/2026

Sampurasun, Wargi !

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus bergerak dinamis, APBN 2027 disusun sebagai instrumen pelindung masyarakat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Pemerintah dan DPR, pengesahan RUU APBN 2027 menjadi UU pada 29 September 2026 menegaskan komitmen untuk menjaga disiplin fiskal, menekan tingkat kemiskinan, serta memperluas lapangan kerja formal.

Mari bersama mengawal implementasi APBN 2027 agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sumber: DJPb Kemenkeu RI

Sampurasun, Wargi ! Kelancaran fasilitas publik yang kita nikmati sehari-hari tidak lepas dari tata kelola anggaran yan...
14/10/2026

Sampurasun, Wargi !

Kelancaran fasilitas publik yang kita nikmati sehari-hari tidak lepas dari tata kelola anggaran yang terus dijaga.

Sinergi APBN dan APBD bekerja langsung untuk memastikan kegiatan belajar di sekolah berjalan baik, pelayanan RSUD makin andal, akses jalan daerah makin lancar, serta hak para tenaga pendidik dan aparatur daerah terpenuhi.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan daerah agar alokasi benar-benar hadir memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Dari fasilitas publik di daerahmu, mana yang dampaknya paling terasa untuk aktivitasmu sehari-hari? Yuk, cerita di kolom komentar!

Sumber: DJPb Kemenkeu RI

Satu tempat, lihat APBN lebih dekat.Temankeu sekarang dapat melihat perkembangan lebih lengkap di situs resmi .Termas...
13/10/2026

Satu tempat, lihat APBN lebih dekat.

Temankeu sekarang dapat melihat perkembangan lebih lengkap di situs resmi .

Termasuk juga materi yang bisa diunduh dan tayangan ulang konferensi pers APBN KiTa. 📄📺

Selengkapnya, langsung meluncur ke tautan yang ada di salindia paling akhir ya! ✨

Sumber:

Address

Jalan Diponegoro No. 59
Bandung
40123

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil DJPb Jawa Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category