Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Jabar

Selamat memasuki masa Purna Tugas untuk Yth. Bapak Haerul Karya, S.T., M.A.P., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Majalengka. Terimakasih dan apresiasi untuk seluruh kerja keras dan dedikasi selama memimpin Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Majalengka.

Target Peta Bidang Tanah (PBT) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2022 sebesar 63.726 telah selesai 100 % sebelum memasuki masa purna tugas.

Selamat berkarya dalam kegiatan baru, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta.

Hesekiel Sijabat, S.T.
Kepala Bidang Survei dan Pemetaan

- Reposted From .atrbpn -



Jakarta - Demi mewujudkan administrasi pertanahan dan ruang yang disusun dengan tujuan mendorong untuk berorientasi pada output dalam bekerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) sebagai pengampu tugas, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Survei Dan Pemetaan Untuk Administrasi Pertanahan Dan Ruang, di Hotel Aston Simatupang, Jakarta 10-13 November 2022 silam. FGD dihadiri oleh perwakilan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan seluruh Indonesia.

Membuka sekaligus memberikan arahan, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya mengatakan, bahwa Penyusunan Rapermen tentang Survei dan Pemetaan untuk Administrasi Pertanahan dan Ruang ini bisa menjadi lebih matang dengan memperoleh masukan dari para Kepala Bidang Survei dan Pemetaan,” Diharapkan adanya perubahan mindset bahwa Kepala Bidang harus lebih mengenal peta dasar atau bisa membuat peta dasar dengan benar dan teliti,” lugas Virgo Eresta Jaya.

Ia menambahkan bahwa, pengukuran yang dilakukan tidak boleh sporadik, tetapi harus sistematis juga kedepan tidak ada lagi surat ukur fisik, melainkan semua akan berbentuk digital, hal ini juga mendukung ATR/BPN yang sedang dalam menuju transformasi digital, “kita punya Bhumi.atrbpn.go.id, didalamnya harus berisi bahan legal hasil pengukuran yang telah dilakukan block adjustment, sehingga nantinya tidak ada lagi peta bidang, surat ukur,dll,” tambahnya.

FGD ini juga menghadirkan ahli hukum untuk membantu Penyusunan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Survei Dan Pemetaan Untuk Administrasi Pertanahan Dan Ruang diantaranya Vito Prihartono; Sekretariat Kabinet; Tuti Rianingrum dari Kementerian Hukum dan HAM dan Joko Subagyo; Biro Hukum.

Selanjutnya, hasil dari diskusi ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dalam rangka percepatan penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia di bidang pertanahan dan ruang.

- Reposted From -

Halo SobATRBPN, dalam rangka mendukung transformasi digital, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat merangkum informasi-informasi terkait layanan pertanahan dalam konten "Tahu Gak Sih". Penasaran kan Sob informasi seperti apa sih yang akan diberikan? Yuk, simak videonya berikut ini😊

- Reposted From .atrbpn -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memudahkan proses pengurusan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Telah banyak masyarakat di Indonesia yang merasa terbantu dengan adanya program PTSL. Salah satunya Suarna (38), seorang guru di Kabupaten Bandung yang antusias menceritakan pengalamannya mengikuti program PTSL.

Suarna mengungkapkan, ia awalnya membeli sebuah tanah lalu merasa alas hak yang dimilikinya kurang kuat. Lantas ia pun mencari tahu bagaimana cara mengurus sertipikat. Kemudian, ia mendengar terdapat program dari pemerintah, yaitu PTSL, yang mana dalam proses pembuatannya tidak dikenakan biaya yang mahal.

"Saya waktu itu membeli tanah, setelah itu ada pemberitahuan bahwa ada program dari pemerintahan Pak Jokowi, yaitu PTSL yang mana pembuatan sertipikatnya secara gratis. Saya pun berinisiatif mendaftar dan persyaratan-persyaratannya saya penuhi dari KTP, KK, dan lainnya, sehingga akhirnya hari ini saya mendapatkan sertipikat," ujar Suarna pada Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI di Hotel Puri Khatulistiwa, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (12/11/2022).

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id

- Reposted From .atrbpn -

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Salah satu program yang disosialisasikan, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berlangsung di Hotel Puri Khatulistiwa, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (12/11/2022), sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami mengenai program PTSL.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Yadi Srimulyadi menyampaikan bahwa program PTSL ini perlu didukung. Demikian ia katakan karena Presiden Joko Widodo begitu berkomitmen dalam menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia. Seperti diketahui, semenjak diluncurkan pada tahun 2017, program PTSL dapat menyelesaikan jutaan bidang tanah hingga saat ini.

"Perhatian pemerintah sekarang begitu bagus, yang jelas juga didukung DPR RI, karena bagi masyarakat kita, tanah itu persoalan hidup dan mati. Untuk itu, program PTSL atau penyertipikatan tanah sendiri begitu penting," ucap Anggota Komisi II DPR RI, Yadi Srimulyadi.

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id

- Repost From .atrbpn -

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama kurang lebih lima tahun. Diawali dari 2017, PTSL mulai membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jutaan sertipikat tanah hingga saat ini. Memasuki tahun kelima, Kementerian ATR/BPN terus memastikan agar target pendaftaran tanah yang diberikan dapat dituntaskan dengan tetap berkualitas.

"Kerjaan PTSL ini sudah dilaksanakan dari tahun 2017, ini sudah masuk tahun kelima. Harusnya, sudah bisa lari, tetapi ternyata untuk tahun ini masih ada ketertinggalan di beberapa wilayah," sebut Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana saat menutup kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan PTSL Tahun 2022 dan Rencana Kegiatan PTSL Tahun 2023 yang bertempat di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (11/11/2022).

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Dirjen PHPT mengatakan, perlu adanya penyamaan persepsi dengan para pelaksana di lapangan terkait apakah adanya perbedaan pola antara PTSL saat ini dengan awal dilaksanakannya PTSL. "Saya ingin bertemu dengan para Kasi, Puldadis, Puldatan, supaya ada persamaan persepsi," ujar Suyus Windayana.

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id

- Repost From .atrbpn -

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dirasakan kemudahannya oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, Asep Saehuridwan (46), seorang petani dari Desa Padaluyu, Kabupaten Cianjur membagikan kisah dalam mendapatkan sertipikat tanah miliknya. Ia mengaku sudah lama ingin membuat sertipikat, namun kurangnya informasi membuat ia urung mendaftarkan tanah miliknya.

"Dulu ada informasi kalau ngurus sertipikat itu sulit. Setelah dari pihak desa saya memberikan informasi kalau ada program PTSL, saya berpikir harus bergerak cepat dan segera memanfaatkan PTSL ini dan daftarkan tanah saya. Alhamdulillah dalam proses pembuatannya begitu dipermudah," ungkap Asep Saehuridwan pada Sosialisasi Program Strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Hotel Gino Feruci, Kabupaten Cianjur, Kamis (10/11/2022).

Petani padi tersebut menerangkan, sekarang dapat lebih tenang dan nyaman dalam bekerja, karena sebelumnya ia merasa jika tanah tempat tinggal yang ia miliki belum bersertipikat. "Alhamdulilah sekali sekarang ini tanah saya sudah bersertipikat, saya bersyukur dan banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur," ujar Asep Saehuridwan.

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id

- Repost From .atrbpn -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Gino Feruci, Kabupaten Cianjur, pada Kamis (10/11/2022). Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat memahami dan turut menyukseskan program strategis, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman menjelaskan kepada para kepala desa di Kabupaten Cianjur yang hadir pada sosialisasi ini bahwa peran kepala desa memiliki peran penting dalam program PTSL. Menurutnya, kepala desa dapat mengakomodir dan mengetahui karakteristik setiap masyarakat di desa itu sendiri. Untuk itu, keterlibatan kepala desa perlu dimaksimalkan dalam kegiatan PTSL.

"Untuk menyelesaikan PTSL, saya sangat serius di wilayah Cianjur untuk mendalami permasalahan pertanahan, dan yang hadir di sini adalah kepala desa supaya bisa saling berdialog dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur kalau ada permasalahan," tutur Irwan Ardi Hasman.

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id

- Repost From -

Hallo Dermayu,

dengan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Tahun 2022.

bertempat di Aula Kantor Desa Krangkeng, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Ketua Tim 2 PTSL PM 2022, beserta Kuwu Desa Krangkeng telah menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah Kegiatan PTSL kepada masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah (10/11/2022).

atrbpn

- Repost From -

Sosialisai Program Strategis Kementerian ATR/BPN bertempat di Hotel Gino Feruci Cianjur

- Repost From -

Hai ! Memenuhi amanat Peraturan Persiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 guna terwujudnya Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Hak Guna Usaha yang berkualitas dan memiliki data digital baik spasial maupun tekstual valid, serta menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jendral Survei dan Pemetaan Nasional terkait penyelenggaraan kegiatan verifikasi lapangan data informasi geospasial tematik Hak Guna Usaha di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat menggelar kegiatan Survei Verifikasi Lapang HGU di Kab. Bandung Barat (09/11/2022).

Dalam kegiatan ini tim verifikator dari Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat mendatangi langsung ke lapangan kepada beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kab. Bandung Barat. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pemegang HGU di Kab. Bandung Barat. Kegiatan verifikasi lapangan ini akan berjalan mulai dari 12 s/d 16 November 2022 untuk wilayah Kab. Bandung Barat. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur akan digelar pada tanggal yang berbeda, oleh masing-masing tim verifikasi dari Kantor Pertanahannya.