Pejuang Demokrasi

Bukannya mikirin rakyat malah mikirin kekuasaan 😆

Pramono Anung gubernur DKI Jakarta mampu menggratiskan sekolah swasta sejumlah 103 sekolah di DKI Jakarta

Usulan agar iuran BPJS Kesehatan digratiskan kembali menjadi pembahasan

Usulan ini di sampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai negara mampu menanggung seluruh iuran demi pemerataan layanan kesehatan.

Menurutnya, klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi sering menimbulkan masalah pendataan dan membuat warga yang layak dibantu justru terlewat.

Charles menyarankan pemerintah segera merancang skema pembiayaan penuh oleh negara agar persoalan iuran tidak terus menjadi perdebatan. Ia juga menilai anggaran negara cukup untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Usulan ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan merata. 🌋💯

Inikah yang namanya efisiensi!

Ini apalagi cuma skenario, kirain beneran.

Makin hari makin puyeng

Pentingnya koordinasi seperti yang disarankan Rafael Situmorang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat walaupun sempat di fitnah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya ada solusi yang bermanfaat untuk seluruh wilayah Indonesia.

Ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang SH, berkat surat edaran Gubernur dan masukan Anggota DPRD jadi berlaku seluruh indonesia.

Inilah yang dimaksud Dewan Rafael Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menyarankan Gubernur KDM berkordinasi dengan Korlantas Polri agar dilapangan berjalan lancar.

Walaupun Dewan Rafael di fitnah menolak kebijakan Gubernur oleh oknum2 yang tidak bertanggung jawab, Semoga dengan viralnya fitnahan kepada Dewan Rafael tersebut ada khikmah nya bisa diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Terima Kasih Dewan Rafael.

Selengkapnya di komentar.

Semesta akan bekerja dengan sendirinya,
Interaksi itu yang utama

Para pedagang online di marketplace harap bersiap. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menjalankan kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.

Ia menjelaskan, implementasinya sempat ditunda karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Kini, seiring membaiknya perekonomian, pemerintah membuka peluang untuk kembali melanjutkan rencana tersebut.

"Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction kan. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi nanti, sekarang udah lumayan nih," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4).

Jika kinerja ekonomi pada kuartal II-2026 tetap positif, kebijakan tersebut akan dipertimbangkan untuk diterapkan.
________________