Galeri XTC

ilayah XTC INDONESIA adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II
ASAS, TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 2
Organisasi XTC INDONESIA berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3
Tujuan organisai XTC INDONESIA adalah mewujudkan cita-cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4
Tugas pokok XTC INDONESIA adalah:
1. Mengembangkan keberadaan organisasi sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
2. Membina sumberdaya manusia yang ada di organisai XTC INDONESIA untuk diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat serta demokratis bardasarkan Pancasila.
3. Menggalang solidaritas masyarakat Indonesia serta memperkokoh Persatuan dan Kesatuan. BAB III
SIFAT, FUNGSI DAN SETATUS

Pasal 5
XTC INDONESIA bersifat kekeluargaan, kejujuran, dan rasa tangung-jawab. Pasal 6
XTC INDONESIA adalah gerakan patriotnisme sebagai wadah untuk menghimpun dan mempersatukan aspirasi anak bangsa yang memiliki persamaan kehendak untuk berkreasi demi terciptanya masyarakat adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BAB IV
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 7
XTC INDONESIA mempunyai lambang dan atribut yang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB V
KEDAULATAN

Pasal 8
Kedaulatan XTC INDONESIA berada di tangan anggota dan dilaksanakan oleh Musyawarah Besar. BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 9
1. Anggota adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh organisasi.
2. Tata cara penerimaan anggota seperti yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 10
Setiap anggota bekwajiban untuk:
1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Organisasi.
3. Aktif melaksanakan program-program organisasi. Setiap anggota mempunyai hak:
1. Bebicara dan bersuara untuk mengemukakan pendapat.
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri. BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11
Susunan organisasi terdiri atas:
1. Organisasi Tingkat pusat berkedudukan di Bandung.
2. Organisasi Tngkat Kota/Kabupaten berkedudukan di Kota/Kabupaten.
3. Organisasi Tingkat Kesatuan Wilayah berkedudukan di kecamatan.
4. Diluar Provinsi Jawa Barat, dapat di bentuk Pengurus Perwakilan. Pasal 12
Susunan kepengurusan terdiri atas:
1. Kepengurusan Tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat.
2. Kepengurusan Tingkat Kota/Kabupaten adalah Pengurus Kota/Kabupaten.
3. Kepengurusan Tingkat Kecamatan adalah Pengurus Kesatuan Wilayah. Pasal 13
Setiap Tingkat Kepengurusan memerlukan pengesahan dari:
1. Pengurus Pusat oleh Musyawarah Besar.
2. Pengurus Kota/Kabupaten dan Kesatuan Wilayah setingkat lebih atas. Pasal 14
XTC INDONESIA dalam rangkat melaksanakan program, dapat membentuk lembaga/badan otonom yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15
XTC INDONESIA menjalin hubungan baik dengan organisasi, club, komunitas, lainnya dalam bermasyarakat yang mempunyai kesamaan. BAB IX
WEWENAMG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 16
Pengurus Pusat mempunyai wewenang:
1. Menentukan kebijakan dan peraturan organisasi.
2. Mengesahkan susunan Kepengurusan Kota/Kabupaten.
3. Menetapkan unsur penggantian Pengurus Kota/Kabupaten. Pasal 17
Pengurus Pusat berkewajiban:
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Besar dan Rapat Tingkat Pusat.
2. Memberi laporan hasil kegiatan kerja kepada Dewan Penasehat.
3. Memberikan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Besar
Pasal 18
Pengurus Kota/Kebupaten mempunyai wewenang:
1. Menentukan kebijakan organisai dan ketentuan organisasi sesuai kebijakan dari Pengurus Pusat, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Penasehat Daerah.

2. Mengesahkan susunan kepengurusan Kesatuan Wilayah.
3. Menetapkan penggantian kepengurusan Kesatuan Wilayah. Pasal 19
Pengusus Kota/Kabupaten berkewajiban:
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Memberikan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Kota.
3. Memberikan laporan hasil kerja kepada Pengurus Pusat Dan Dewan Penasehat Kota/Kebupaten.
4. Melaksanakan pengarahan dan bimbingan terhadap para Kader dibawah. Pasal 20
Untuk Pengurus Rayon kewenangan dan kewajiban, sama seperti kepengurusan Kota/Kabupaten. Akan tetapi memberi laporan hasil kerja hanya kepada kepengurusan Kota/Kabupaten. BAB X
MAJELIS PENDIRI

Pasal 21
Majelis Pendiri adalah wadah non stuktural tempat berhimpunnya para pendiri XTC INDONESIA yang sebenarnya. BAB XI
DEWAN PEMBINA

Pasal 22
1. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan organisasi.
2. Ke anggotaan, kedudukan dan wewenangnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Pembina berasal dari unsur masyarakat yang sangat mengenal XTC INDONESIA XTC INDONESIAdari awal berdirinya dan deklarsi.


4. Dewan Pembina mempunyai wewenang untuk memberi saran dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi serta menentukan kebijakan yang akan dijadikan dasar arahan organisasi kepada Penasehat Pusat. BAB XII
DEWAN PELINDUNG

Pasal 23
1. Dewan Pelindung merupakan badan yang memberikan perlindungan organisasi.
2. Keanggaotaan, kedudukan dan wewenangnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Pelindung berasal dari unsur Tokoh masyarakat, Muspida, unsur Kepolisian dan unsur TNI yang ikut berpartisipasi dan mendukung segala kegiatan positif XTC INDONESIA.
4. Dewan Pelindung mempunyai wewenang untuk memberi Perlindungan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi. BAB XIII
DEWAN PENASEHAT

Pasal 24
1. Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan nasehat, bimbingan dan pengayoman kepada pengurus organisasi pada masing-masing tingkatnya.
2. Keangotaan, kedudukan dan wewenang Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Penasehat Pusat dapat menetapkan penggantian unsur Pengurus Pusat, Kota/Kabupaten dan Kesatuan Wilayah. BABXIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

Pasal 25
Musyawarah rapat terdiri dari:
1. Musyawarah Besar.
2. Musyawarah Luar Biasa.
3. Rapat Pengurus Pusat.
4. Rapat Pengurus Kota/Kabupaten.
5. Rapat Pengurus Kesatuan Wilayah.
6. Rapat Dewan Pembina.
7. Rapat Dewan Penasehat.
8. Rapat rapat lainnya. Pasal 26
Musyawarah Besar Pemegang kedaulatan Tertinggi Organisasi.
1. Menetapkan/Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Menetapkan Program Umum.
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus.
4. Memilih dan mengangkat Ketua Pusat dan Pengurus Pusat.
5. Musyawarah Nasional setidaknya dilaksanakan 1 kali dalam 4 tahun. Musyawarah Luar Biasa
1. Musyawarah Luar Biasa merupakan forum yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam oeganisasi dan memiliki kewenagan dan kekuasaan kedaulatan tertinggi dalam organisasi dan memiliki kewenangan dan kekuasaan sama halnya dengan Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Luar Biasa dapat diselengarakan aras pengajuan usul tertulis dari 2/3 jumlah Perwakilan Kota/Kabupaten dan disertrakan Surat Keputusan dari Dewan Penasehat Pusat manakala Kepengurusan Pusat XTC INDONESIA mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan tidak bisa bekerjasama dengan ketua Umum XTC INDONESIA dan atau ketua Umum XTC INDONESIA berhalangan tetap dalam kurun waktu dari sisa masa baktinya selama 12 bulan. Rapat Pengurus Pusat
1. Merupakan forum tertinggi organisasi setingkat dibawah Musyawarah Nasional.
2. Berhak mengambil segala keputusan yang secara khusus bukan merupakan wewenag yang dimiliki Musyawarah Nasional.
3. Diadakan setidaknya 1 tahun sekali. Rapat Pengurus Kota/Kabupaten
1. Memegang kedaulatan tertinggi di tingkat Kota/Kabupaten.
2. Menyusun program kerja tingkat Kota/Kabupaten dalam rangka menjabarkan program umum organisai.
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Kepengurusan Kota/Kabupaten.
4. Rapat Dewan Pembina dan Rapat dewan Penasehat
1. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program kerja Pusat dan Program kerja Kota/Kabupaten.
2. BAB XV
QUOROM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN