LKKP Indonesia

https://m.rri.co.id/go/hRYBx0g

Pengamat Politik: Debat Publik Wahana Edukasi Pemilih Pengamat Politik: Debat Publik Wahana Edukasi Pemilih

Jika debat publik merupakan sarana masing-masing paslon mendapat simpati masyarakat yang nanti akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas.

Debat yang digelar akan menentukan keyakinan masyarakat dalam memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan.

Pengamat Berharap Paslon Cabup Bandung Melakukan Debat Berkualitas dan Jangan Tebar Janji yang Tak Rasional NOTIF.ID, BANDUNG - Debat publik paslon bupati Bandung oleh KPU Kabupaten Bandung memasuki tahap kedua. Debat publik rencananya akan berlangsung pada Sabtu 14 November 2020, pukul 19.00 WIB yang ditayangkan oleh stasiun TVRI. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Polit...

Jelang Pilkada 2020 Kabupaten Bandung banyak figur baru bermunculan. Hal tersebut dianggap sebagai upaya mengakhiri politik dinasti di Kabupaten Bandung.

Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), Adiyana Slamet, melihat sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung, sudah melakukan penjaringan nama bakal calon bupati/wakil bupati Bandung untuk kontestasi Pilkada 2020.

figur baru bermunculan mulai dari kalangan aktivis, birokrat, hingga artis. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur adanya keinginan perubahan. “Figur-figur baru muncul karena setidaknya ada keinginan perubahan dan mengakhiri politik dinasti yang sudah ada puluhan tahun ini,” kata Adiyana, Senin (17/2/2020).

Sistem politik dinasti menjadikan sebuah daerah tidak akan berkembang. Baik dari segi ekonomi, birokrasi, politik, bahkan berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah tersebut. Pada akhirnya, masyarakat semakin menyadari jika politik dinasti tidak akan membawa kemajuan sebuah daerah.

“Sebenarnya ini angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang pro perubahan. Memang pada akhirnya masyarakat akan semakin sadar. Hadirnya figur-figur baru ini tentu saja tidak terlepas dari keluh kesah masyarakat itu sendiri selama dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang sudah cukup lama berkuasa,” jelas Adiyana.

Semenjak pilkada serantak gelombang pertama pada tahun 2015, menurut Adiyana, pesta demokrasi di Kabupaten Bandung disoroti sebagai pesta demokrasi yang sunyi. Dengan demikian, kejadian serupa tidak boleh terjadi pada pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020.

Beberapa figur yang kini muncul untuk maju pada kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung juga memiliki bekal pengalaman untuk menjadi kepala daerah yang baik. Sebab, mereka memiliki beberapa latar belakang yang mumpuni untuk memajukan Kabupaten Bandung.

Masyarakat Kabupaten Bandung tinggal mengkaji visi dan misi calon bupati yang berasal dari luar partai penguasa. Dirinya berharap, masyarakat tidak kembali tertipu oleh janji-janji politik calon bupati.

“Pahami dan kaji visi misinya nanti setelah KPU menetapkan. Lihat juga bagaimana reaksi para calon pemimpin ini membangun hubungan dengan konstituen. Jangan sampai masyarakat salah pilih,” katanya.

Rakyat harus berdaya dalam memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaya itu salah satu kategori melek politik, supaya jadi subjek dan objek dalam pesta demokrasi. Adiyana pun berharap partai politik yang mengusung calon bupati juga harus bersikap obyektif. Jangan hanya karena adanya transaksi, partai politik mengusung figur yang tidak kompeten.

“Pilkada ini taruhannya adalah citra partai politik. Partai yang mengusung atau mendukung harus betul-betul memilih calon yang kompetensi dan mumpuni memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan. Kalau salah memilih figur, ini bisa jadi boomerang,” pungkasnya.

Figur Baru Akhiri Politik Dinasti - Pojok Bandung POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Jelang Pilkada 2020 Kabupaten Bandung banyak figur baru bermunculan. Hal tersebut dianggap sebagai upaya mengakhiri politik dinasti di Kabupaten Bandung. Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), Adiyana Slamet, melihat sejumlah partai politik di ...

Jelang Pilkada 2020 Kabupaten Bandung banyak figur baru bermunculan. Hal tersebut dianggap sebagai upaya mengakhiri politik dinasti di Kabupaten Bandung.

Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), Adiyana Slamet, melihat sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung, sudah melakukan penjaringan nama bakal calon bupati/wakil bupati Bandung untuk kontestasi Pilkada 2020.

figur baru bermunculan mulai dari kalangan aktivis, birokrat, hingga artis. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur adanya keinginan perubahan. “Figur-figur baru muncul karena setidaknya ada keinginan perubahan dan mengakhiri politik dinasti yang sudah ada puluhan tahun ini,” kata Adiyana, Senin (17/2/2020).

Sistem politik dinasti menjadikan sebuah daerah tidak akan berkembang. Baik dari segi ekonomi, birokrasi, politik, bahkan berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah tersebut. Pada akhirnya, masyarakat semakin menyadari jika politik dinasti tidak akan membawa kemajuan sebuah daerah.

“Sebenarnya ini angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang pro perubahan. Memang pada akhirnya masyarakat akan semakin sadar. Hadirnya figur-figur baru ini tentu saja tidak terlepas dari keluh kesah masyarakat itu sendiri selama dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang sudah cukup lama berkuasa,” jelas Adiyana.

Semenjak pilkada serantak gelombang pertama pada tahun 2015, menurut Adiyana, pesta demokrasi di Kabupaten Bandung disoroti sebagai pesta demokrasi yang sunyi. Dengan demikian, kejadian serupa tidak boleh terjadi pada pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020.

Beberapa figur yang kini muncul untuk maju pada kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung juga memiliki bekal pengalaman untuk menjadi kepala daerah yang baik. Sebab, mereka memiliki beberapa latar belakang yang mumpuni untuk memajukan Kabupaten Bandung.

Masyarakat Kabupaten Bandung tinggal mengkaji visi dan misi calon bupati yang berasal dari luar partai penguasa. Dirinya berharap, masyarakat tidak kembali tertipu oleh janji-janji politik calon bupati.

“Pahami dan kaji visi misinya nanti setelah KPU menetapkan. Lihat juga bagaimana reaksi para calon pemimpin ini membangun hubungan dengan konstituen. Jangan sampai masyarakat salah pilih,” katanya.

Rakyat harus berdaya dalam memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaya itu salah satu kategori melek politik, supaya jadi subjek dan objek dalam pesta demokrasi. Adiyana pun berharap partai politik yang mengusung calon bupati juga harus bersikap obyektif. Jangan hanya karena adanya transaksi, partai politik mengusung figur yang tidak kompeten.

“Pilkada ini taruhannya adalah citra partai politik. Partai yang mengusung atau mendukung harus betul-betul memilih calon yang kompetensi dan mumpuni memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan. Kalau salah memilih figur, ini bisa jadi boomerang,” pungkasnya.

Figur Baru Akhiri Politik Dinasti - RadarBandung.id RADARBANDUNG.id, SOREANG – Jelang Pilkada 2020 Kabupaten Bandung banyak figur baru bermunculan. Hal tersebut dianggap

Sejumlah partai tengah melakukan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Dari partai pengisi parlemen, hanya PKB yang belum melakukan penjaringan. Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP) Adiyana Slamet mengatakan, berlomba-lombanya partai melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, menjadi sebuah pertanda kalau di Kabupaten Bandung muncul semangat perubahan untuk mengakhiri politik dinasti.

"Situasi ini menjadi tolok ukur adanya semangat perubahan untuk mengakhiri politik dinasti," ujar Adiyana, Senin (17/2/2020). Dari penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, muncul nama-nama baru, baik dari kalangan politisi, aktivis, olahragawan sampai artis.

"Menjadi menarik jika dikaji secara seksaama. Figur-figur baru muncul karena setidaknya ada keinginan perubahan dan mengakhiri politik dinasti yang sudah ada puluhan tahun ini," ujarnya. Dengan munculnya nama baru dan semangat perubahan yang terbangun, akan menjadi angin segar bagi masyarakat pro perubahan. "Sebenarnya ini angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang pro perubahan. Memang pada akhirnya masyarakat akan semakin sadar. Hadirnya figur-figur baru ini tentu saja tidak terlepas dari keluh kesah masyarakat itu sendiri selama dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang sudah cukup lama berkuasa," paparnya. Terlebih sepengamatannya, peta politik di Kabupaten Bandung selalu sepi dari pendatang baru. Beberapa figur yang kini muncul untuk maju pada kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung juga memiliki bekal pengalaman untuk menjadi kepala daerah yang baik. Sebab, figur-figur bakal calon bupati yang muncul tersebut memiliki beberapa latar belakang yang mumpuni untuk memajukan Kabupaten Bandung.

Ada Semangat Akhiri Dinasti di Kabupaten Bandung - AyoBandung.com Ada Semangat Akhiri Dinasti di Kabupaten Bandung

Banyaknya figur baru yang muncul untuk mengikuti penjaringan di partai politik (Parpol) maupun menyatakan diri maju melalui jalur independen di Pilbup Bandung dinilai sebagai bukti jika publik menginginkan perubahan.

Demikian pandangan yang disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP) Adiyana Slamet saat dikonfirmasi sejumlah wartawan dalam menyikapi dinamika Pilbup Bandung, Senin (17/2).

Menurut dia, mulai dari kalangan aktivis, birokrat, hingga artis muncul kepermukaan. Di mana secara tidak langsung ingin menjawab bila Kabupaten Bandung bisa lepas dari cengkraman dinasti politik.

“Sistem politik dinasti menjadikan sebuah daerah tidak akan berkembang. Baik dari segi ekonomi, birokrasi, politik, bahkan berpengaruh terhadap iklim investasi di wilayah Kabupaten Bandung,” ucap Adiyana.

Pada akhirnya, lanjut dia, masyarakat semakin sadar jika politik dinasti tidak akan membawa kemajuan sebuah daerah. Untuk itu, kata dia, hadirnya figur baru dalam ajang Pilkada adalah sebuah simbol perlawanan.

“Sebenarnya ini angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang pro perubahan. Kehadiran figur-figur baru ini tentu saja tidak terlepas dari keluh kesah masyarakat akibat kepemimpinan dinasti politik,” kata dia.

Kandidat Doktor Komunikasi Politik Fikom Unpad tersebut menilai, semenjak Pilkada Serentak gelombang pertama pada 2015 lalu, pesta demokrasi di Kabupaten Bandung disoroti sebagai sebuah pesta demokrasi yang sunyi.

“Jangan sampe itu kembali terjadi di Pilbup Bandung tahun 2020 ini. Pesta demokrasi ini hajat rakyat. Harusnya penyelenggaraannya menjadi meriah. Masyarakat juga harus ikut menyambut dengan s**a cita,” pungkasnya.

Figur Baru Bermunculan Di Pilbup Bandung Bukti Rakyat Ingin Perubahan – RMOLJABAR Berita Terbaru Hari Ini Kota Bandung - Jawa Barat

Sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung sudah melakukan penjaringan nama bakal calon bupati/wakil bupati Bandung pada kontestasi Pilkada 2020.

Kehadiran beberapa figur baru mulai dari kalangan aktivis, birokrat, hingga artis ditenggarai sebagai tolak ukur adanya keinginan masyarakat untuk perubahan.

Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP) Adiyana Slamet mengatakan, munculnya figur-figur baru yang diusung sejumlah partai politik selain dari partai penguasa di Kabupaten Bandung menjadi tolak ukur adanya keinginan perubahan.

"Jika dikaji secara seksaama sangat menarik. Figur-figur baru muncul karena setidaknya ada keinginan perubahan dan mengakhiri politik dinasti yang sudah ada puluhan tahun ini," kata Adiyana Slamet, Senin (17/2/2020).

Dikatakan Adiyana, sistem politik dinasti menjadikan sebuah daerah tidak akan berkembang. Baik dari segi ekonomi, birokrasi, politik, bahkan berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah tersebut.

Pada akhirnya, masyarakat semakin menyadari jika politik dinasti tidak akan membawa kemajuan sebuah daerah. Oleh sebab itu, kata dia, hadirnya figur-figur baru kader partai politik hingga munculnya artis di kontestasi Pilkada adalah sebuah simbol perlawanan.

"Sebenarnya ini angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang pro perubahan. Memang pada akhirnya masyarakat akan semakin sadar. Hadirnya figur-figur baru ini tentu saja tidak terlepas dari keluh kesah masyarakat itu sendiri selama dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang sudah cukup lama berkuasa," ujarnya.

Kandidat Doktor Komunikasi Politik Fikom Unpad ini juga menjekaskan, semenjak pilkada serantak gelombang pertama pada 2015 lalu, pesta demokrasi di Kabupaten Bandung disoroti sebagai pesta demokrasi yang sunyi.

"Jangan sampai itu terjadi pada pilkada Kabupaten Bandung tahun ini. Pesta demokrasi ini hajat rakyat. Harusnya penyelenggaraannya jadi meriah. Masyarakat juga harus menyambut dengan s**a cita," katanya.

Dikatakan Adiyana, beberapa figur yang kini muncul untuk maju pada kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung juga memiliki bekal pengalaman untuk menjadi kepala daerah yang baik. Sebab, figur-figur bakal calon bupati yang muncul tersebut memiliki beberapa latar belakang yang mumpuni untuk memajukan Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, kata Adiyana, masyarakat Kabupaten Bandung tinggal mengkaji visi dan misi calon bupati yang berasal dari luar partai penguasa. Ia berharap, masyarakat tidak kembali tertipu oleh janji-janji politik calon bupati.

"Pahami dan kaji visi misinya nanti setelah KPU menetapkan. Lihat juga bagaimana reaksi para calon pemimpin ini membangun hubungan dengan konstituen. Jangan sampai masyarakat salah pilih," ujarnya.

Adiyana pun berharap partai politik yang mengusung calon bupati juga harus bersikap obyektif. Jangan hanya karena adanya transaksi, partai politik mengusung figur yang tidak kompeten.

"Pilkada ini taruhannya adalah citra partai politik. Partai yang mengusung atau mendukung harus betul-betul memilih calon yang kompetensi dan mumpuni memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan. Kalau salah memilih figur, ini bisa jadi boomerang," katanya. (rd dani r nugraha).

Figur Baru Bermunculan di Pilkada Kab Bandung, Tolok Ukur Semangat Perubahan? - inilahkoran Sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung sudah melakukan penjaringan nama bakal calon bupati/wakil bupati Bandung pada kontestasi Pilkada 2020.

Sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung sudah melakukan penjaringan nama bakal calon bupati/wakil bupati Bandung untuk kontestasi Pilkada 2020. Figur-figur baru pun bermunculan. Mulai dari kalangan aktivis, birokrat, hingga artis.

Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP) Adiyana Slamet menuturkan, munculnya figur-figur baru yang diusung sejumlah partai politik selain dari partai penguasa di Kabupaten Bandung menjadi tolak ukur adanya keinginan perubahan.

“Menjadi menarik jika dikaji secara seksaama. Figur-figur baru muncul karena setidaknya ada keinginan perubahan dan mengakhiri politik dinasti yang sudah ada puluhan tahun ini,” kata Adiyana Slamet, Senin 17 Februari 2020.

Menurutnya, sistem politik dinasti menjadikan sebuah daerah tidak akan berkembang. Baik dari segi ekonomi, birokrasi, politik, bahkan berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah tersebut.

Pada akhirnya, masyarakat semakin menyadari jika politik dinasti tidak akan membawa kemajuan sebuah daerah. Oleh sebab itu, kata dia, hadirnya figur-figur baru kader partai politik hingga munculnya artis di kontestasi Pilkada adalah sebuah simbol perlawanan.

“Sebenarnya ini angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang pro perubahan. Memang pada akhirnya masyarakat akan semakin sadar. Hadirnya figur-figur baru ini tentu saja tidak terlepas dari keluh kesah masyarakat itu sendiri selama dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang sudah cukup lama berkuasa,” katanya.

Menurut Kandidat Doktor Komunikasi Politik Fikom Unpad ini, semenjak pilkada serantak gelombang pertama pada tahun 2015, pesta demokrasi di Kabupaten Bandung disoroti sebagai pesta demokrasi yang sunyi.

“Jangan sampe itu terjadi pada pilkada Kabupaten Bandung tahun ini. Pesta demokrasi ini hajat rakyat. Harusnya penyelenggaraannya jadi meriah. Masyarakat juga harus menyambut dengan s**a cita,” kata dia.

Dikatakan dia, beberapa figur yang kini muncul untuk maju pada kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung juga memiliki bekal pengalaman untuk menjadi kepala daerah yang baik. Sebab, figur-figur bakal calon bupati yang muncul tersebut memiliki beberapa latar belakang yang mumpuni untuk memajukan Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, kata Adiyana, masyarakat Kabupaten Bandung tinggal mengkaji visi dan misi calon bupati yang berasal dari luar partai penguasa. Ia berharap, masyarakat tidak kembali tertipu oleh janji-janji politik calon bupati.

“Pahami dan kaji visi misinya nanti setelah KPU menetapkan. Lihat juga bagaimana reaksi para calon pemimpin ini membangun hubungan dengan konstituen. Jangan sampai masyarakat salah pilih,” kata dia.

Rakyat, tambah dia, harus berdaya dalam memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaya itu salah satu kategori melek politik, supaya jadi subjek dan objek dalam pesta demokrasi.

Adiyana pun berharap partai politik yang mengusung calon bupati juga harus bersikap obyektif. Jangan hanya karena adanya transaksi, partai politik mengusung figur yang tidak kompeten.

“Pilkada ini taruhannya adalah citra partai politik. Partai yang mengusung atau mendukung harus betul-betul memilih calon yang kompetensi dan mumpuni memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan. Kalau salah memilih figur, ini bisa jadi boomerang,” kata dia.(put/ell)

Pengamat: Munculnya Figur-Figur Baru di Pilbup Bandung Bukti Adanya Gerakan Mengakhiri Politik Dinasti NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG - Sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung sudah melakukan penjaringan nama bakal calon bupati/wakil bupati Bandung untuk kontestasi Pilkada 2020. Figur-figur baru pun bermunculan. Mulai dari kalangan aktivis, birokrat, hingga artis. Direktur Eksekutif Lingkar Kajian....

Belum lama ini publik dikagetkan dengan pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi yang kontroversial. Tak tanggung-tanggung Yudian menyebutkan agama sebagai musuh terbesar Pancasila.

Namun, tidak dalam waktu lama, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini melakukan klarifikasi atas pernyataannya. Menurutnya, hubungan pancasila dan agama harus dikelola sebaik mungkin.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Adiyana Slamet mengatakan, seharusnya sebagai pejabat publik Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan komunikasi publik. Terlebih dalam isu-isu yang memiliki sentimen tinggi.

"Pejabat itu harus memakai bahasa penghalusan (efeumisme), apalagi isu sensitif, tidak langsung vulgar," ucap Adiyana saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (13/2/2020).

Adiyana menjelaskan, pernyataan Kepala BPIP itu sebenarnya memiliki makna luas. Hal itu terbukti dengan maraknya sentimentalis kelompok yang mengatasnamakan agama namun seringkali mempertentangkan Pancasila.

Rongrongan Ideologi kebangsaan seperti Pancasila, lanjut Adiyana, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di negara luar seperti Amerika pun kerap terjadi perselisihan akibat beda sudut pandang agama, golongan dan ras.

"Tidak hanya di indonesia sebetulnya, di amerika misalnya sentimen agama primodial suku ras dan golongan itu muncul," ujar Adiyana.

Lebih lanjut, Adiyana mengungkapkan, kalimat yang terkesan sentimental kerap kali salah diinterpretasikan oleh publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat di Indonesia paham akan maksud daripada isi dari kalimat yang dilontarkan Kepala BPIP tersebut.

"Pesan ini menjadi liar ketika ditangkap oleh publik, untungnya sudah klarifikasi," ungkap Adiyana.

Dari sisi ilmu komunikasi, Adiyana menilai, pernyataan tersebut diyakini tidak akan mudah hilang dari ingatan masyarakat. Meskipun, sudah ada klarifikasi dari Kepala BPIP Prof. Yudian terkait hal itu.

Oleh karena itu, Adiyana menambahkan, hal ini seyogyanya menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik dalam berkomunikasi ke publik, karena relasi bahasa dan ideologi sangat kuat, Baik secara lisan maupun tertulis.

"Komunikasi kan tidak bisa ditarik, untungnya sudah klarifikasi, tapi kemudian itu tidak bisa menggantikan pesan yang sudah keluar, maaf pun sebenernya tidak bisa menarik ucapan itu, tapi kemudian itu akan menjadi obat bagi masyarakat, yang terlanjur memaknakan itu" pungkas Adiyana.

Kontroversi Pernyataan Kepala BPIP, Begini Tanggapan Direktur LKKP - inilahkoran Belum lama ini publik dikagetkan dengan pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi yang kontroversial. Tak tanggung-tanggung Yudian menyebutkan agama sebagai musuh terbesar Pancasila.

https://www.voaindonesia.com/a/renovasi-taman-gedung-sate-dipertanyakan/5244799.html

Renovasi Taman Gedung Sate Dipertanyakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghabiskan 14,9 miliar untuk merenovasi taman di depan dan belakang Gedung Sate. Penggunaan uang rakyat ini pun dikritik sejumlah pihak.

Bandung, IDN Times – Pada Senin (6/1), warganet ramai-ramai membicarakan tentang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai “Gubernur Terbodoh”. Bahkan, kalimat “Gubernur Terbodoh” yang dikaitkan dengan Anies hingga berita ini diturunkan masih menjadi trending topic di media sosial Twitter.

Warganet ramai-ramai membicarakan hal tersebut tak lepas dari respons Anies terhadap banjir yang melanda Ibu Kota. Anies dianggap tidak berdaya merespons bencana tersebut, hingga janji-janji politiknya tentang Jakarta yang lebih baik hanya dianggap sebagai gimmick belaka.

Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Apa yang mesti segera dilakukan Anies dalam kondisi seperti ini? Pakar Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Adiyana Slamet, mencoba mengupas fenomena tersebut.

Disebut Gubernur Terbodoh, Anies Baswedan Mesti Segera Bikin Kebijakan Figur Anies terbentuk di medsos, dan kini keok di Twitter

Jelang Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di Jawa Barat, Karawang menjadi salah satu perhatian. Pasalnya, Pilkada di Kabupaten ini diprediksi akan menjadi Pilkada yang cukup sengit.
“Akan terjadi pertarungan politik yang cukup sengit di Karawang,” kata Pengamat Politik Jawa Barat, Adiyana Slamet, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (23/12).

Bupati Karawang Cellica Nurachadiana yang kemungkinan besar akan maju kembali di Pilkada nanti. Ada dua calon lain yang diprediksi akan menjadi penantangnya.

Jika itu terjadi, maka langkah Cellica akan diuntungkan untuk kembali memenangkan kontestasi politik ini.

“Cellica akan mendapat langkah berat jika calon penantangnya hanya satu. Face to face,” jelasnya.

Adiyana juga menyebut, ada sejumlah nama di luar Cellica yang mungkin akan muncul dalam kontestasi politik itu.

” Ada Yesi (Yesi Karya Lianti, anak dari tokoh Karawang) dan Jimmy (Jimmy Zamakhsyari Wakil Bupati Karawang),” katanya.

Jawa Barat kembali akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak) pada tahun 2020 mendatang.

Daerah tersebut yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok.

Pilkada Serentak 2020, Pertarungan Politik Karawang Diprediksi Akan Sengit – RMOLJABAR Berita Terbaru Hari Ini Kota Bandung - Jawa Barat