Banteng Kota Sukabumi

*DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Laksanakan Kunjungan Kerja Tinjau Rusunawa Purwakarta*

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Iis Turniasih bersama Pimpinan dan rombongan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rusunawa Cilandak dalam rangka Meninjau Rencana Program kegiatan Tahun Anggaran 2024 terkait Peningkatan PSU Rusunawa Cilandak yang berlokasi di Cibatu Kabupaten Purwakarta.

Iis Turniasih mengatakan, tujuan pembangunan Rusunawa di beberapa daerah di Jabar untuk memenuhi kebutuhan perumahan/tempat tinggal bagi sebagian masyarakat Jabar yang berpenghasilan rendah. Sehingga dapat tinggal dan hidup dilingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

“Hari ini kami dari Komisi IV DPRD Jabar melaksanakan kunjungan kerja ke Rusunawa Cilandak dalam rangka Meninjau Rencana Program kegiatan Tahun Anggaran 2024 terkait Peningkatan PSU Rusunawa Cilandak, Kabupaten Purwakarta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di areal gedung,” ujar Iis Turniasih saat dikonfirmasi, Jumat 1 Maret 2024.

https://pdiperjuangan-jabar.com/dprd-jabar/dprd-jabar-hj-iis-turniasih-laksanakan-kunjungan-kerja-tinjau-rusunawa-purwakarta/

DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Laksanakan Kunjungan Kerja Tinjau Rusunawa Purwakarta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Iis Turniasih bersama Pimpinan dan rombongan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rusunawa Cilandak

Komarudin Watubun Heran soal Ambang Batas Parlemen yang Dikabulkan MK

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengaku heran soal gugatan mengubah ambang batas parlemen yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, menurut dia, MK sudah berulang kali memutus gugatan serupa. Selama itu, MK selalu menyatakan perubahan atau penentuan angka ambang batas parlemen merupakan wewenang pembuat undang-undang.

"Tapi sekarang memang lagi banyak anomali berpikir. Ini sebenarnya tergantung pada kepentingan tertentu, sama seperti batas usia calon presiden dan calon wakil presiden," kata Komarudin, dikutip dari laman Parlementaria, Jumat (1/3/2024).

Sebelumnya, MK telah menghapus ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional.

MK juga telah memerintahkan pembentuk Undang-undang untuk mengubahnya melalui revisi Undang-undang Pemilu. Komarudin menegaskan, ambang batas parlemen merupakan kewenangan institusi DPR dan pemerintah sebagai pembuat Undang-undang.

"Gugatan soal ambang batas parlemen itu sebenarnya sudah pernah diajukan dulu. Tapi ditolak. alasannya karena itu wewenang pembuat UU," kata dia.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, tugas MK adalah menguji UU dengan UUD 1945, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi," ujar dia.

Putusan ini dibuat dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menilai ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Selain itu, MK juga memutuskan bahwa pelaksanaan perubahan Undang-undang ini dilakukan mulai Pemilu 2029.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/komarudin-watubun-heran-soal-ambang-batas-parlemen-yang-dikabulkan-mk-b2k3oZL51

Komarudin Watubun Heran soal Ambang Batas Parlemen yang Dikabulkan MK Menurut Watubun MK sudah berulang kali memutus gugatan serupa

Mahfud MD Sebut Simulasi Makan Siang Gratis Tidak Etis

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyindir simulasi makan siang gratis yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten.

Mahfud menilai simulasi makan siang gratis tersebut tidak etis karena menjadi program capres-cawapres lain tapi diimplementasikan sebelum pelantikan presiden baru setelah 20 Oktober mendatang.

"Seharusnya program itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu presiden baru dilantik, apakah Anies, Prabowo, dan Ganjar yang memenangkan Pilpres," katanya di kawasan Gelora B**g Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga menyindir situasi perbedaan pernyataan antara presiden dan menteri. Ia mengatakan, Presiden Jokowi membantah membahas program makan siang gratis, sementara menteri membenarkan.

"Sekarang bicaranya beda-beda, presiden bilang tidak bicarakan itu, sementara menterinya bilang iya. Sekarang mulai tidak terkoordinasi isunya," ujar Mahfud. Sebelumnya, Jokowi membantah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/mahfud-md-sebut-simulasi-makan-siang-gratis-tidak-etis-b2k3oZL5t

Mahfud MD Sebut Simulasi Makan Siang Gratis Tidak Etis Simulasi makan siang gratis dinilai tidak etis karena program caprescawapres lain tapi diimplementasikan sebelum pelantikan presiden baru

Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Segera Gunakan Hak Angket DPR!

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat lonjakan suara secara tidak masuk akal dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir. Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu. Sampai saat Siaran Pers ini ditulis pada Sabtu (2/3), jam 13.00-an WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal.

Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU. Sebagaimana diketahui bersama, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, SIREKAP KPU RI dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/lonjakan-suara-psi-tidak-masuk-akal-segera-gunakan-hak-angket-dpr-b2k3pZL7F

Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Segera Gunakan Hak Angket DPR! Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat

KD Tegaskan Target Menurunkan Angka Stunting Adalah Tugas Bersama

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti mengatakan bahwa target menurunkan angka stunting di level 14 persen tahun ini merupakan tugas bersama.

Menurut dia, seluruh kementerian dan lembaga punya andil, sebab tugas menangkal kekurangan gizi pada anak itu punya pendekatan multisektor.

"Kami (Komisi IX) menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga, jadi bukan hanya BKKBN saja (leading), tapi seluruhnya dapat terlibat. Hal ini melibatkan banyak pihak dan kita harus semangat," terangnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (29/2).

Hal yang sama diutarakannya usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kemarin.

"Kami (Komisi IX) menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga, jadi bukan hanya BKKBN saja (leading), tapi seluruhnya dapat terlibat. Hal ini melibatkan banyak pihak dan kita harus semangat," terangnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (29/2).

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemerintahan/kd-tegaskan-target-menurunkan-angka-stunting-adalah-tugas-bersama-b2k3oZL4U

KD Tegaskan Target Menurunkan Angka Stunting Adalah Tugas Bersama Seluruh kementerian dan lembaga punya andil sebab tugas menangkal kekurangan gizi pada anak itu punya pendekatan multisektor

Ganjar Pranowo Tegaskan Tidak Akan Masuk Kabinet Jika Resmi Dinyatakan Kalah Pilpres 2024

Capres 03, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan masuk ke dalam kabinet jika resmi dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ganjar saat wawancara dengan Aiman Witjaksono dalam sebuah siaran di INews TV baru-baru ini.

Mulanya Aiman menanyakan Ganjar apakah ia bersedia untuk masuk kabinet jika KPU telah resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024 bukan Paslon Ganjar-Mahfud.

“Ya Tidak (tidak mau)!” kata Ganjar.

Ganjar memastikan dirinya tidak akan masuk ke kabinet jika bukan dirinya yang memenangkan Pilpres 2024. Hal itu termasuk jika Pilpres dimenangkan Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“(Siapa pun Capresnya) tidak,” ujarnya.

Ganjar membeber alasan mengapa dirinya menolak untuk masuk kabinet. Dia mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah memenangkan Pilpres.

“Kami menghormati siapa yang menang dan kami berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh, kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapa pun,” ujarnya, dikutip Rabu (28/2/2024).

Ganjar menepis anggapan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti menolak rekonsiliasi. Justru menurutnya berdiri sebagai oposisi sebagai bentuk penyeimbang pemerintahan.

“Saya khawatir jika kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu tidak ada yang mengontrol. Apa yang akan terjadi?” katanya.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/ganjar-pranowo-tegaskan-tidak-akan-masuk-kabinet-jika-resmi-dinyatakan-kalah-pilpres-2024-b2k2bZL0A

Ganjar Pranowo Tegaskan Tidak Akan Masuk Kabinet Jika Resmi Dinyatakan Kalah Pilpres 2024 Ganjar memastikan dirinya tidak akan masuk ke kabinet jika bukan dirinya yang memenangkan Pilpres 2024

Rafael Pastikan Wacana Hak Angket Terus Berproses

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang mengungkapkan wacana hak angket terus berproses.

Seperti diketahui, wacana hak angket ini pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan didukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

"Hak angket berproses, nanti kita ikuti saja prosesnya seperti apa," Kata Rafael seperti yang dikutip melalui laman tribunnews.

Wacana hak angket atau hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga Rafael setuju dengan wacana ini.

"Kami akan menginventarisasi (dugaan) kecurangan, tapi bukan hanya pada saat pencoblosan saja. Sebelum pencoblosan juga harus diselidiki," kata Rafael.

Ia mengatakan, jika wacana ini benar-benar akan digulirkan, nantinya dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut akan dibongkar pada hak angket di DPR.

"Di hak angket kan nanti dibongkar, nanti kita tunggu saja prosesnya," ucapnya.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/rafael-pastikan-wacana-hak-angket-terus-berproses-b2k2cZL2M

Rafael Pastikan Wacana Hak Angket Terus Berproses Wacana hak angket ini pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan didukung calon presiden nomor urut 01

Pendukung Ganjar-Mahfud Desak Hak Angket DPR, Kris Tjantra: Kecurangan Pilpres Harus Diusut Tuntas

Relawan Ganjarist mendukung hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2024.

Ketua Umum Ganjarist, Krist Tjantra mengatakan, hak angket dapat menyelesaikan masalah kecurangan Pemilu.

"Kami mengajak masyarakat mendukung Hak Angket di DPR agar persoalan-persoalan yang selama ini terus disuarakan oleh banyak pihak terkait pelanggaran Pemilu selama proses Pilpres 2024 dapat diusut tuntas," ujar Krist, Kamis (29/2/2024).

Menurut Krist, hak angket ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses menggugat ketiga ada dugaan Pemilu curang.

Ia mengaku, jika proses demokrasi dibumbui dengan kecurangan, maka yang dirugikan adalah rakyat Indonesia.

"Sejak tahap awal hingga hari pemungutan suara di Pilpres 2024 ini, yang banyak dipersoalkan adalah terkait kecurangan dan manipulasi hasil coblosan. Itu berarti yang dirugikan adalah masyarakat yang punya hak pilih," ungkapnya.

Krist melanjutkan, hak angket yang dilakukan di DPR RI ini sudah dijamin oleh Undang-undang dan sifatnya konstitusional.

Ia menambahkan, DPR RI bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

"Apalagi dugaan kecurangan sudah mengarah pada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diutarakan beberapa pakar politik," tutur Krist.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/pendukung-ganjar-mahfud-desak-hak-angket-dpr-kris-tjantra-kecurangan-pilpres-harus-diusut-tuntas-b2k2cZL1X

Pendukung Ganjar-Mahfud Desak Hak Angket DPR, Kris Tjantra: Kecurangan Pilpres Harus Diusut Tuntas Kami mengajak masyarakat mendukung Hak Angket di DPR agar persoalanpersoalan yang selama ini terus disuarakan oleh banyak pihak

*Pemilu 2024 Carut Marut, PDI Perjuangan Jabar Mendapat Maklumat dari Forum Rakyat Menggugat*

BANDUNG,- PDI Perjuangan Jawa Barat menerima maklumat dari Forum Rakyat Menggugat terkait dinamika demokrasi dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini.

Maklumat ini diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono melalui Bendahara Ineu Purwadewi Sundari di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Sabtu 2 Maret 2024.

"Kami mengapresiasi aspirasi dari teman-teman relawan yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat berupa maklumat yang isinya adalah keresahan dan kegelisahan terkait dinamika politik saat ini," kata Ineu.

https://pdiperjuangan-jabar.com/dpd-pdi-perjuangan-jabar/pemilu-2024-carut-marut-pdi-perjuangan-jabar-mendapat-maklumat-dari-forum-rakyat-menggugat/

Pemilu 2024 Carut Marut, PDI Perjuangan Jabar Mendapat Maklumat dari Forum Rakyat Menggugat BANDUNG,- PDI Perjuangan Jawa Barat menerima maklumat dari Forum Rakyat Menggugat terkait dinamika demokrasi dan politik yang terjadi di Indonesia

PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Telaah Kejanggalan Rekapitulasi Suara Pilpres

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi masih menelaah temuan para saksi terkait kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) di tingkat kecamatan. Hasil temuan tersebut akan menjadi bukti yang akan disuarakan pada pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

Menurut Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, temuan ini akan dibahas di pleno KPU Kabupaten Bekasi. Jika tidak ada tindaklanjut, akan diteruskan ke tingkat provinsi.

“Hasil temuan ini akan kita bahas di pleno KPU Kabupaten Bekasi. Kalau tidak ada tindaklanjut dari pleno KPU Kabupaten Bekasi kita akan teruskan ke Jawa Barat. Untuk disampaikan saat pleno di KPU provinsi. Jadi berjenjang,” ujar Jio-sapaannya- kepada Radar Bekasi, Senin (27/2/2024).

Berdasarkan pantauan Radar Bekasi di lokasi, saksi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menolak hasil pleno rekapitulasi Pilpres yang berlangsung di Kecamatan Tambun Selatan.

Saksi DPC PDI Perjuangan ini melihat adanya kejanggalan di jumlah sisa surat suara setiap TPS. Saksi dari PDI Perjuangan meminta salah satu kotak suara dibuka untuk memastikan kebenarannya. Ketika kotak dibuka, pihaknya mengaku surat suara sisa tidak sesuai jumlahnya.

“Menurut kita Pilpres ini sesuai pengamatan, kurangnya keadilan. Dari sebelum proses pendaftaran, terus kemudian pendaftaran, masa kampanye melibatkan pejabat negara. Pilpres ini benar-benar kurang demokrasi,” ungkap Jio.

Selengkapnya :
https://www.gesuri.id/pemilu/pdi-perjuangan-kabupaten-bekasi-telaah-kejanggalan-rekapitulasi-suara-pilpres-b2k2bZL0a

PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Telaah Kejanggalan Rekapitulasi Suara Pilpres Saksi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menolak hasil pleno rekapitulasi Pilpres yang berlangsung di Kecamatan Tambun Selatan

Masuki Musim Hujan, Hj Elin Suharliah Minta Masyarakat Waspada Terhadap Demam Berdarah

Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bandung Barat, Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si meminta masyarakat waspada terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) dimusim penghujan ini.

Hj. Elin Suharliah memaparkan kasus DBD dapat disebabkan oleh faktor cuaca. Dimana curah hujan yang tidak menentu menyebabkan timbulnya banyak genangan-genangan air yang menjadi tempat tumbuhnya jentik nyamuk aedes aegypti.

“Hal ini karena curah hujan tidak menentu, sehingga bisa meninggalkan genangan yang dipakai sebagai tempat sarang nyamuk,” papar Hj Elin Suharliah Politisi PDI Perjuangan.

Untuk itu, Hj Elin meminta masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menerapkan 3 M, yaitu menguras tempat atau wadah penampung air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan menimbun barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat penampungan air menggenang.

“Dimana bisa dilakukan tambahan dengan mengurangi penyimpanan pakaian dengan cara digantung, menggunakan kelambu penutup dikala tidur dan gunakan obat penghalau nyamuk di dalam rumah,” imbuhnya.

Selengkapnya :
https://hasanah.id/masuki-musim-hujan-hj-elin-suharliah-minta-masyarakat-waspada-terhadap-demam-berdarah

Masuki Musim Hujan, Hj Elin Suharliah Minta Masyarakat Waspada Terhadap Demam Berdarah ADIKARYA PARLEMEN HASANAH.ID – Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bandung Barat, Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si meminta masyarakat waspada terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) d…

Hj Elin Suharliah Imbau Masyarakat Terkait Resiko Stunting

Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bandung Barat, Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si mengimbau masyarakat terkait resiko stunting.

Stunting merupakan penyakit yang disebabkan karena seorang anak mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama.

“Penyakit ini bisa menyebabkan pertumbuhan melambat, berat badan kurang, hingga mudah terserang penyakit,”ujar Hj. Elin Suharliah.

Lanjut Elin menuturkan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun daerah dalam penanganan stunting.

Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya bisa diatasi dengan cara perbaiki gizi saja. Hal ini perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, masyarakat, hingga TNI-POLRI.

Disamping itu juga penyakit stunting ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti lingkungan rumah yang tidak sehat dan sumber air yang tidak sehat.

“Ada faktor dari rumahnya yang tidak layak huni dan yang paling besar adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Jadi tidak bisa dengan perbaiki gizi saja,” pungkasnya

Selengkapnya :
https://hasanah.id/hj-elin-suharliah-imbau-masyarakat-terkait-resiko-stunting

Hj Elin Suharliah Imbau Masyarakat Terkait Resiko Stunting ADIKARYA PARLEMEN HASANAH.ID – Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bandung Barat, Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si mengimbau masyarakat terkait resiko stunting. Stunting merupakan …