FPKS DPRD Kota Bekasi

Directions

FPKS DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi

17/09/2026

Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal menjadi salah satu upaya DPRD Kota Bekasi untuk menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat sebagai konsumen.

Di sisi lain, regulasi ini juga diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin mudah mengembangkan produk halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Pembinaan, pengawasan, edukasi, hingga fasilitasi sertifikasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Produk halal bukan hanya soal label, tetapi juga tentang perlindungan konsumen dan penguatan pelaku usaha.





Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Siti Mukhliso, mendorong perubahan Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun ...
17/09/2026

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Siti Mukhliso, mendorong perubahan Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Setelah hampir satu dekade, keluarga Kota Bekasi menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Persoalan kekerasan dan perundungan terhadap anak, kesehatan mental, penyalahgunaan narkotika, HIV/AIDS, perilaku berisiko, eksploitasi dan kekerasan seksual, serta berbagai persoalan relasi sosial menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan keluarga tidak lagi cukup dilakukan secara normatif dan sektoral. Perubahan Perda diperlukan untuk memperkuat fungsi keluarga dalam pencegahan, pendidikan nilai dan spiritualitas, pengasuhan, deteksi dini, pendampingan serta rujukan kepada layanan yang tepat,” terangnya.

Menurut Siti, setelah hampir satu dekade, tantangan yang dihadapi keluarga di Kota Bekasi semakin kompleks. Ketahanan keluarga tidak cukup hanya diukur dari kemampuan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, psikologis, pengasuhan, perlindungan perempuan dan anak, hingga tantangan dunia kerja.

Ia juga mendorong agar perubahan Perda memberikan indikator ketahanan keluarga yang jelas, komprehensif, dan terukur. Indikator tersebut, kata dia, setidaknya mencakup ketahanan spiritual, sosial-ekonomi, dan mental.





Peristiwa bentrokan hingga aksi adu jotos yang pecah di Helen’s Night Mart (HNM) Jatisampurna pada Minggu (13/9/2026) di...
16/09/2026

Peristiwa bentrokan hingga aksi adu jotos yang pecah di Helen’s Night Mart (HNM) Jatisampurna pada Minggu (13/9/2026) dini hari menyita perhatian publik. Insiden tersebut tidak hanya mencoreng ketertiban umum, tetapi juga menyibak dugaan pelanggaran jam operasional dan lemahnya penegakan hukum daerah.

Berdasarkan laporan Kabar Cibubur 24 Jam, tempat hiburan tersebut diketahui masih beraktivitas hingga pukul 02.00 WIB. Padahal, pembatasan operasional usaha penjualan minuman beralkohol telah diatur secara ketat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Ii Marlina Iie Marlina menyoroti celah pengawasan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melanggar aturan operasional. Ia mendesak Pemkot Bekasi bersama Satpol PP dan kepolisian untuk bertindak tegas terhadap outlet yang mengabaikan ketentuan legalitas maupun batas waktu buka.

Beberapa poin penting yang menjadi dorongan DPRD Kota Bekasi antara lain:

Evaluasi Efektivitas Regulasi: Memastikan Perda No. 17/2024 dijalankan secara konkret di lapangan, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas.

Penindakan Jam Operasional: Menindak tegas tempat usaha yang beroperasi melampaui batas waktu yang ditentukan aturan hukum.
Jaminan Keamanan Warga: Mengedepankan langkah preventif agar kawasan Jatisampurna kembali aman dan kondusif bagi masyarakat sekitar.

“Masyarakat membutuhkan jaminan rasa aman yang berkelanjutan, bukan sekadar penertiban sesaat setelah kejadian viral,” tutupnya.





Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi Bang Sardi Efendi menegaskan bahwa kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...
16/09/2026

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi Bang Sardi Efendi menegaskan bahwa kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (10/09/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sardi mengatakan, perubahan postur anggaran merupakan bagian dari respons pemerintah daerah terhadap dinamika kondisi fiskal, termasuk adanya penyesuaian pendapatan transfer, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penyesuaian pembiayaan melalui proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Menurutnya, besarnya anggaran yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi harus diikuti dengan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang semakin baik.





Realisasi pembangunan Polder Air Kempo di kawasan Pondokgede dinilai makin mendesak.Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, ...
15/09/2026

Realisasi pembangunan Polder Air Kempo di kawasan Pondokgede dinilai makin mendesak.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, M. Saifuddaulah, mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan hambatan proyek ini agar risiko banjir yang membayangi warga sekitar dapat ditekan.

Hadirnya Polder Kempo dirancang sebagai solusi penanganan banjir yang kerap melanda tiga kelurahan di sekitar lokasi.

Namun, proyek infrastruktur penampungan air ini tertahan akibat kendala pembebasan lahan yang berdampak pada penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Terkait hal tersebut Anggota Dewan Dapil 5 yang meliputi Pondok Gede dan Bekasi Barat tersebut menyampaikan bahwa penyelesaian hambatan lahan terkait sengketa pembebasan lahan membuat rencana penganggaran tertunda.

Untuk itu pihaknya mendorong agar pemerintah diminta menyelesaikan persoalan agar Polder Kempo kembali masuk dalam skala prioritas pembangunan.

Selain itu Saifuddaulah juga mendorong agar dilakukannya kajian teknis komprehensif, pembangunan tidak boleh sekedar mengejar tampilan fisik semata.





Kawasan Pondok Surya Mandala, Kelurahan Jakamulya, yang selama ini menjadi langganan banjir saat musim hujan, kini memil...
15/09/2026

Kawasan Pondok Surya Mandala, Kelurahan Jakamulya, yang selama ini menjadi langganan banjir saat musim hujan, kini memiliki titik terang pengendalian banjir.

Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi bersepakat untuk merealisasikan pembebasan lahan Situ Wong Rawa Antung guna dibangun menjadi polder air mulai tahun 2027.

Rencana strategis ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi (Dapil Bekasi Selatan – Bekasi Timur), Adhika Dirgantara Adhika Dirgantara dalam acara puncak Gempita Merdeka di Pondok Surya Mandala, RW 13 Jakamulya, Minggu (06/09/2026).

Adhika Dirgantara menuturkan perihal komitmen anggaran, bahwasannya pembebasan lahan Rawa Antung dialokasikan secara bertahap, dengan anggaran awal disiapkan tidak kurang dari Rp35 miliar pada tahun 2027.





Persiapan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 terus mendapat ...
14/09/2026

Persiapan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 terus mendapat pengawasan ketat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. M. Saifuddaulah secara khusus menyoroti proyek pembangunan fasilitas olahraga di komplek GOR Kota Bekasi agar pengerjaannya tepat waktu dan memenuhi standar kualitas.

Saifuddaulah juga menegaskan bahwa terkait dengan jadwal dan kualitas standar proyek fisik harus selesai sesuai target tanpa ada penundaan, tak hanya itu pihaknya juga meminta agar sarana pertandingan wajib memenuhi spesifikasi teknis standar olahraga.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi ini juga mengingatkan bahwa fasilitas di area GOR Kota Bekasi dirancang tidak hanya untuk ajang Porprov, tetapi juga sebagai investasi sarana publik jangka panjang bagi warga Kota Bekasi.

“Selain arena utama, kesiapan aksesibilitas, infrastruktur lingkungan, dan kenyamanan arena bagi para atlet maupun penonton harus ditata maksimal, karena fasilitas pendukung merupakan hal penting dalam ajang sebesar Porprov Jabar tentunya,” ungkap Saifuddaulah.





Selamat HUT ke-25 Partai DemokratSemangat bersama membangun NKRI, semakin solid, dan terus mengawal demokrasi demi kemaj...
09/09/2026

Selamat HUT ke-25 Partai Demokrat

Semangat bersama membangun NKRI, semakin solid, dan terus mengawal demokrasi demi kemajuan Kota Bekasi dan Indonesia.

Dirgahayu Partai Demokrat.





08/09/2026

Mengkaji QS An-Naml bersama H. Alimudin, S.Pd.I., M.Si., terkait dengan kepemimpinan dalam Al-Qur’an.

Diantaranya adalah: Mereka mampu untuk diatur, dan ditertibkan, mampu untuk mengorganisasi, mendisiplinkan kekuatannya.

Harus peduli, dan harus membantu orang-orang lemah.

Seorang pemimpin harus bersyukur kepada Allah, dan mengoptimalkan amanah tersebut untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.





07/09/2026

Sebuah kehormatan atas kehadiran Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ustadz Ahmad Syaikhu dalam agenda launching E-Bulletin Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi.

Tentu menjadi sebuah masukan yang luar biasa atas apa yang telah disampaikan.

Dan semoga kedepan, apa-apa yang telah terdokumentasikan atas segala kewajiban dan langkah advokasi terhadap aspirasi menjadi perwujudan aksi para dewan PKS dalam melayani masyarakat Kota Bekasi.





Address

Bekasi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FPKS DPRD Kota Bekasi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category