AKSI

Call Directions Website

AKSI Indonesian itu kamu yang masih mau ngetik "Kritik Tajam" di jam segini. Menggali informasi Lebih cepat dan akurat

15/09/2026

Ulama menjilat kepada penguasa bukan terjadi hari ini saja. Tapi jauh sebelum ini mereka udah melakukannya. Dan hari ini ceramah-ceramah di panggung keagamaan lebih banyak diisi oleh cerita-cerita lucu.

Tidak lagi isi dengan ceramah yang mengharuskan kita menegakan (amar makruf nahi mungkar).

Dan yang lebih parah agama dipolitisasi dan ini yang sering terjadi di negeri ini.

15/09/2026

Udah dibilangin masih aja ngeyel. Rasain noh🤣

15/09/2026

"Pak Mahfud bingung. Direktur penyidikan Jampitsus Kejaksaan juga bingung. Kita di DPR bingung. Apalagi rakyat lebih bingung. Jadi kita sedang berada pada negara bingung."

1. "Kalau mau menghancurkan satu negara, hancurkanlah sistem hukumnya"
Dia bilang ini udah terbukti di banyak negara. Dan sekarang... kita tinggal lihat sendiri.
2. "Kerusakan apa lagi yang belum ditunjukkan?"
Polisi? Jaksa? KPK? Hakim? Pengacara? "Saya rasa sudah enggak ada iblis lagi... sudah habis diambil semua kerjaan iblis tuh."
3. Analogi Kolam, Ini yang paling kena.
"Kalau kolam itu isinya lumpur, sebersih apapun orang masuk pasti kotor. Kalau kolam itu bersih, sekotor apapun orang masuk pasti bersih."
Artinya: Masalahnya bukan cuma "oknum". Tapi sistem/lembaganya udah rusak.
4. "Nilai-nilai sudah jadi tulisan di dinding"
Tribrata, Satya Adhi Wicaksana... semua bagus di kertas. Tapi kenyataannya? "Emas bisa ditembok. Dolar bisa ditembok."
5. "Aparat penegak hukum cuma lihat 2 hal: Duit atau Naik Pangkat"
Kalimat ini sakit. Tapi itu yang dia lihat terjadi.

Beliau juga ngutip Aristoteles: "Negara runtuh ketika hukum tidak lagi menjadi pedoman."

Intinya: "Kalau di lembaga penegak hukum rusak, maka negara itu sudah rusak"

15/09/2026

1. Menang Perdata sampai MA 2024
- 2008: Thio beli tanah secara sah pakai uang pribadi, lewat PPAT resmi. BPN juga nyatakan tanah bersih.
- 2012-2024: Sempat dihalangi Kementerian Agama. Thio gugat.
- Hasil: Menang terus. Sampai MA 2024 mutusin dia pemilik sah.

2. Kalah Pidana 2026
- April 2026: Thio divonis 3 tahun penjara + denda. Dituduh "korupsi" dan merugikan negara Rp54 Miliar.
- Padahal dia pembeli swasta. Pakai uang sendiri. Nggak pegang dana negara sama sekali.

Yang bikin janggal banget:
1. Jaksa yang sama. Jaksa yang kalah lawan Thio di perdata, giliran nuntut dia di pidana.
2. "Kerugian" Rp54 M cuma potensi. Padahal putusan MK bilang kerugian negara harus nyata, bukan potensi.
3. Data digelembungkan. Luas tanah dari 13.600 m² jadi 17.200 m² di berkas.
4. Rumah digeledah. Setahun setelah MA bilang tanahnya sah milik dia.

Pertanyaannya: "Ini murni keadilan hukum atau ajang balas dendam?"

Kalimat ini yang paling ngena:
"Hukum pidana korupsi seakan dipelintir buat merampas hak milik warga yang sudah dimenangkan secara sah di pengadilan"

Ini Masalahnya bukan sistem di kertas. Tapi di orang yang mainin sistem.
Kalau udah menang di MA aja masih bisa dipenjara, terus rakyat kecil mau percaya ke mana?

Wajar kalau kita semua kesel dan bilang "hukum setimpal". Karena kasus kayak gini bikin orang takut beli tanah, takut usaha, takut punya hak.

Menurut kamu, dari kasus Thio ini, titik paling busuknya di mana? Di jaksanya, di pasal yang dipakai, atau di sistem yang bisa "nuntut balik" orang yang udah menang?

Video ini bahas Kasus Sengketa Lahan Thio Stefanus di Lampung Selatan. Intinya kebalik banget dari logika hukum.

15/09/2026

Pergantian menteri keuangan melahirkan tanda tanya besar di republik ini. Karena beberapa kali pak Purbaya menyenggol perusahaan besar yang tidak membayar pajak.

15/09/2026

Tujuan pak presiden mengganti Menteri Keuangan seakan tidak beralasan.

15/09/2026

Pak Purbaya Menteri Keuangan Negara Itu orang baik beliau siap menghantam perusahaan perusahaan besar yang menggelapkan pajak.

Maka dari itu beliau di ganti. Karena mengganggu pesta para anjing liar.

12/09/2026

Peluncuran buku "Islam Ala Prabowo" yang dihadiri Ketum MUI & BAZNAS.
________________________

"Sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama.
Sejelek-jelek ulama adalah yang mendekati umara."

1. Kalau umara mendekati ulama Wajar. Tujuannya minta doa, minta nasehat, minta yg baik-baik. Gak ada tendensi.
2. Kalau ulama mendekati umara, menjilat, membebek. Nah ini yg bahaya. "Tentu ada something. Ada sesuatu."

Sindiran jelas ke arah: launching buku ini kenapa harus ada MUI & BAZNAS di atas panggung? Apakah itu bentuk "ulama mendekati umara"?

Simpulan Video ini mewakili keresahan banyak orang:
Agama jangan dipakai buat menguatkan citra politik.
Tugas ulama itu mengoreksi umara, bukan jadi "tim h**e" atau "tim branding" umara.

Kalau umara mau dekat ulama buat minta nasehat biar kebijakan tunduk syariat. Itu bagus.
Tapi kalau ulama yg dipakai buat bikin penguasa keliatan islami. itu yg jadi masalah.

1 Pesan kami: Buku boleh ada, tapi jangan pakai nama agama buat branding politik.

12/09/2026

Ada 2 masalah besar di balik buku "Islam Ala Prabowo" ini:

1. MASALAH PENCATUTAN NAMA
Ini paling fatal.
3 tokoh yg namanya dicatut: Gus Kautsar Ploso, TGB Zainul Majdil dan KH Said Aqil Siradj.
Ketiganya udah klarifikasi: "Gak pernah dilibatkan & gak pernah nulis".
Itu bukan "salah ketik" lagi. Itu udah masuk (kejahatan intelektual / plagiarisme). Di dunia akademik & hukum ini bisa dipidana.
Wajar kalau dia bilang "ganjil, aneh, kontroversial".

2. MASALAH JUDUL "ISLAM ALA..."
Logika beliau ada benernya.
"Islam ala KH Ahmad Dahlan" = masuk akal, karena ada Muhammadiyah.
"Islam ala KH Hasyim Asy'ari" = masuk akal, karena ada NU.
"Islam ala Gus Dur" = masuk akal, karena ada "Pribumisasi Islam".
"Islam ala B**g Karno" = masuk akal, karena ada surat2nya yg progresif & toleran.

Nah "Islam ala Prabowo"?
Pertanyaannya: Corak keislaman Prabowo yg mana?
Selama ini Pak Prabowo memang tidak dikenal sebagai tokoh yg punya karya/wacana keislaman setebal nama2 di atas. Jadi judulnya kesannya dipaksakan buat branding politik.

KESIMPULANNYA: KONTRA PRODUKTIF
Saya setuju sama closing beliau.
Alih-alih mau kasih "apresiasi & pengakuan" ke Pak Prabowo, buku ini malah menimbulkan "kritik keras hingga ejekan".
Karena caranya salah: catut nama ulama + judul yg maksa.

KRITIK TAMBAHAN DARI SAYA:
Selain 2 poin di atas, ada 1 lagi:

AGAMA JANGAN DIJADIIN "AKSESORI KEKUASAAN"
Islam itu bukan buat dipoles2 biar penguasa keliatan islami.
Islam itu harusnya jadi standar. Jadi penguasanya yg tunduk ke Islam, bukan Islamnya yg dibikin "ala" penguasa.
Kalau mau bikin buku apresiasi, judulnya bisa: "Nilai-Nilai Islam dalam Kepemimpinan Prabowo". Itu lebih aman & gak kontroversial.

"Menurut kalian, siapa yg paling dirugikan dari buku ini?

12/09/2026

"ISLAM ALA PRABOWO"

Sejak kapan agama Allah jadi punya "ala" manusia?
Sejak kapan ulama tugasnya jadi tukang poles citra penguasa?
Islam itu standarnya Al-Qur'an & Sunnah. Titik. Bukan ala siapa-siapa."

PROBLEMATIKA JUDUL
"Islam ala..." itu bahaya.
Islam punya 1 standar: Al-Qur'an & Sunnah. Begitu ada embel2 "ala Prabowo", "ala Jokowi", "ala Anies" = artinya Islam jadi lentur, bisa ditekuk sesuai selera penguasa.
Besok ada "Islam ala Koruptor" juga boleh d**g?

INI PEMBALIKAN PERAN
Yang benar: Penguasa tunduk pada Islam.
Yang terjadi di buku ini: Islam yang disuruh "ala" penguasa.
Tugas ulama itu mengoreksi penguasa biar tunduk ke syariat. Bukan malah bikin buku buat melegitimasi semua kebijakan penguasa.

BAHAYA POLITISASI AGAMA
Ini namanya pakai agama buat branding politik.
Pas butuh suara, launching buku agama.
Pas bikin kebijakan, jauh dari nilai agama.
Agama dipakai jadi "aksesori kekuasaan", bukan jadi "kompas kebijakan".

MENGABURKAN KRITIK
Dengan ada buku ini, ulama diposisikan bukan lagi sebagai "penasihat/pengkritik", tapi jadi "Humas Istana".
Padahal sejarahnya: Imam Ahmad dipenjara karena menolak tunduk ke penguasa. Itu baru ulama.

PERTANYAAN INTI
Oke bukunya ada. Sekarang pertanyaannya:
"Apakah kebijakan Prabowo benar-benar tunduk pada Islam? Atau Islam yang disuruh tunduk pada kebijakan Prabowo?"
Kalau jawabannya yang kedua, maka buku ini bukan dakwah. Ini pencitraan.

"Ulama itu bukan tukang poles citra.
Tugasnya bukan bikin penguasa keliatan islami.
Tugasnya bikin penguasa tunduk pada Islam."

Address

Bima
84111

Telephone

+6281238227279

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AKSI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share