Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

Hallo Sobat Hijau! 🌿

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Panduan Inventarisasi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Sekitar KSA, KPA dan Taman Buru dilaksanakan dengan melibatkan para pihak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP).

Kegiatan diawali dengan pembahasan dan pendalaman panduan inventarisasi yang mencakup tujuan, metode serta informasi ekonomi dan sosial budaya yang diperlukan.

Terdapat 7 point utama yang menjadi sasaran tematik dari panduan ini yaitu informasi umum desa, sejarah desa/permukiman, pemanfaatan sumber daya kawasan, sumber pendapatan masyarakat, komoditas budidaya, kearifan lokal, serta inventarisasi lahan terbangun untuk diselesaikan dengan mekanisme kemitraan konservasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan penerapan pengisian kuesioner oleh Penyuluh Kehutanan BBTNNGP dengan mengundang perangkat desa serta perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur sebagai responden. Penyuluh Kehutanan BBTNGGP sebagai pelaksana lapangan yang akan menggunakan panduan mencoba menggali informasi ekonomi dan sosbud kepada responden mengacu kepada 7 point sasaran tematik di panduan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun keselarasan dan keseragaman pemahaman terhadap panduan inventarisasi yg telah disusun serta Tim Fasilitasi Penerapan dari P2SEMH memperoleh masukan dari tingkat tapak sebagai bahan perbaikan panduan lebih lanjut.

Salam Lestari!



KlikWebsiteKehutanan
https://www.kehutanan.go.id/

Sobat Hijau!

Dalam rangkaian kegiatan Dialog Kerja dan 𝘊𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘺 𝘉𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 Lingkup Pusbang Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan di Balai TN Ujung Kulon Carita, Banten, yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Dr. Mahfudz .mochtar dan didampingi Kepala Biro SDM dan Organisasi, Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kepala Pusbang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Dalam arahannya Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa Sumberdaya hutan memiliki 3 fungsi strategis, yaitu 1). Fungsi ekologis, sebagai penyangga system kehidupan, terkait daya dukung dan daya tampung hutan; 2).⁠ ⁠Fungsi ekonomi, sebagai penghasil berbagai produk kayu, HHBK, jasa lingkungan, karbon, biodiversity credit, selain untuk mendukung ketahanan paangan, energi, dan air dan 3).⁠ ⁠Fungsi sosial, dimana banyak masyarakat bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan dan aktifitas sosial

Dalam perkembangannya dan pergeseran paradigma pengelolaan hutan, P2SEMH diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan kajian terkait kondisi sosial dan ekonomi masyakarat sekitar hutan seperti pemberian akses Perhutanan Sosial atau proses penunjukan/penetapan kawasan oleh Ditjen Planologi sehingga tidak ada gejolak setelah pemberian ijin dan kebijakan di tingkat tapak berjalan dengan baik.

Secara Nasional dengan peran dan wewenang Pemerintah Daerah yang semakin kuat, maka perlu dibentuk Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan untuk meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah; mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah; serta untuk mengkoordinasikan kegiatan kehutanan agar terjadi keseimbangan antar kluster.

Salam Lestari!



KlikWebsiteKehutanan
https://www.kehutanan.go.id/

P2SEMH menggelar kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan lewat strategi komunikasi yang kuat dan kemitraan yang harmonis.

​Bertempat di Kantor Balai TNUK, Kepala Pusat P2SEMH, Bapak Dodi Sumardi, S.Hut., M.T., M.PP., mengundang langsung Kepala Balai TNUK, Bapak Ardi Andono, S.TP., M.Sc., untuk mengulik rahasia dapur TNUK dalam mengorkestrasi media sosial dan kemitraan konservasi di tingkat tapak.

​Langkah TNUK yang sukses membangun komunikasi publik yang dekat dengan warga sekitar dalam menjaga habitat Badak Jawa menjadi pemantik diskusi yang hangat. Dari ruang agenda ini, kami membawa pulang banyak insight berharga untuk diterapkan pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat hutan ke depan.

​Terima kasih Balai TNUK atas ruang berbagi dan semangat kolaborasinya! Bersama, kita jaga hutan, kita sejahterakan masyarakatnya. 💪🌲

Salam Lestari!



KlikWebsiteKehutanan
https://www.kehutanan.go.id/

Halo Sobat Hijau!
Sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi lapangan, Kepala Pusat dan Tim P2SEMH pada 25 April 2026 turun langsung ke lokasi Plot Penanaman Agroforestri Petak 15 di Rumpin, Kabupaten Bogor. Langkah ini penting dilakukan di tengah tantangan perubahan iklim akibat fenomena El Nino saat ini, yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman dan ketersediaan air.

Di lokasi, tim mengidentifikasi kondisi aktual tanaman, sistem pengelolaan yang diterapkan, hingga peluang pengembangan agroforestri agar semakin adaptif dan berkelanjutan. P2SEMH terus mendorong agroforestri sebagai solusi dalam menghadapi perubahan iklim—sekaligus menjadi jalan menuju hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Kegiatan ini juga menjadi wujud penguatan sinergi antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Dengan data dan kondisi riil sebagai pijakan, program yang dijalankan diharapkan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata.

Salam Lestari!








KlikWebsiteKehutanan
https://www.kehutanan.go.id/

Halo Sobat Hijau...!!

Catatan Bappenas (2025) bahwa Indonesia memiliki spesies bambu sebanyak 162 jenis dari 1.642 jenis bambu yang ada di seluruh dunia. Luas bambu di kawasan hutan yaitu 2,1 juta hektar, dan 1,4 juta hektar berada di areal kebun. Mengapa bambu sangat penting? Sebab bambu sebagai salah satu alternatif komoditas strategis nasional yang multi manfaat.

Permasalahan bambu saat ini yaitu tata kelola yang belum terintegrasi, rantai nilai bambu belum optimal, serta akses terhadap sumber daya HHBK bambu yang terbatas. Hal tersebut melatar belakangi Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (P2SEMH) melakukan kajian pengembangan HHBK bambu pada tahun 2026 ini untuk mendorong pengembangan dan peningkatan nilai HHBK Bambu .

Tim P2SEMH melaksanakan serangkaian kegiatan koordinasi dan diskusi pendalaman kajian dengan Balai Perhutanan Sosial (BPS) Yogyakarta, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII yang dilanjutkan dengan 𝘧𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪 di Bambooland Indonesia (BLID) yang terletak di Dukuh Ngepring Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY.

Point penting hasil antara lain: 1) Pemetaan potensi, sebaran jenis serta rantai pasok HHBK Bambu 𝘶𝘳𝘨𝘦𝘯𝘵 untuk dilakukan untuk mengetahui model kelembagaan dan regulasi yang dibutuhkan wilayah hulu; 2) Potret model pengembangan potensi bambu berbasis masyarakat serta pembelajaran strategi kolaborasipemanfaatan HHBK bambu seperti di Bambooland Indonesia (BLID) dapat di replikasikan untuk menciptakan rantai nilai lokal bambu;

Halo Sobat Hijau...!!
Selaras dengan semangat untuk terus berinovasi, pada April 2026, Tim P2SEMH bersama BRIN , Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta dan CDK Malang melakukan kunjungan lapangan (field study) ke KTH Bhakti Alam Lestari dan KUPS CMC Tiga Warna di Kabupaten Malang.

Kegiatan ini menjadi ruang belajar strategis untuk memotret praktik terbaik (best practices) pengelolaan ekowisata mangrove oleh masyarakat yang telah diakui di level nasional dan internasional.

Dari para penggerak lokal, Tim P2SEMH menggali pengalaman dalam membangun sistem tata kelola yang tidak hanya kuat secara ekologis, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
Kami melihat bagaimana "Jagongan" atau ruang diskusi rutin yang dilakukan kelompok menjadi budaya yang mempererat konsensus antara kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap langkah kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari aspirasi tingkat tapak.

Perpaduan antara perlindungan hutan mangrove yang ketat dan transparansi manajemen keuangan menjadi kunci utama. Beberapa praktik yang menginspirasi yaitu skema pembagian pendapatan yang jelas antara dana operasional, dana pengembangan, dan dana konservasi serta keberanian masyarakat dalam menjaga kawasan dari ancaman eksploitasi ilegal.

Berbagai temuan lapangan tersebut menjadi modal berharga bagi P2SEMH dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu mendukung ekonomi masyarakat sekitar hutan secara lebih optimal dan berkelanjutan.