20/10/2026
Pemkab Sigi Ajukan Tiga Ranperda, Siapkan Regulasi Pilkades Serentak 2027
SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kabupaten Sigi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Salah satu rancangan tersebut disiapkan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027.
Penjelasan atas ketiga Ranperda disampaikan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sigi di Ruang Sidang Utama DPRD Sigi, Senin (19/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, didampingi Wakil Ketua I Ilham dan Wakil Ketua II Ikra Ibrahim, serta dihadiri anggota DPRD dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketiga Ranperda yang diajukan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, serta pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Menurut Bupati, penyusunan regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, menyelaraskan kebijakan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memperjelas koordinasi dan pembagian kewenangan antarpihak.
Ranperda tentang Desa disusun untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 beserta perkembangan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa pun dipandang perlu ditinjau kembali.
Rancangan ini terdiri atas 18 bab dan 173 pasal, yang mencakup kewenangan dan pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan desa, kerja sama antardesa, lembaga kemasyarakatan dan adat, hingga pembinaan serta pengawasan. Pengaturan tersebut diharapkan memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
Ranperda kedua mengatur pemilihan kepala desa sebagai pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Penyesuaian ini diperlukan untuk menyelaraskan aturan dengan perkembangan regulasi nasional sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak pada 2027.
Rancangan tersebut terdiri atas 11 bab dan 99 pasal, meliputi pembentukan panitia, tahapan pemilihan, persyaratan calon, mekanisme pemilihan dengan satu calon, pemilihan kepala desa antarwaktu, penyelesaian perselisihan, hingga pembiayaan. Pemerintah daerah berharap aturan yang lebih komprehensif dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan masyarakat agar proses pemilihan berjalan tertib sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah diarahkan untuk memperkuat koordinasi serta mendorong pengelolaan dana sosial keagamaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Rancangan ini terdiri atas sembilan bab dan 38 pasal, dengan materi yang mencakup fasilitasi kelembagaan, koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga amil zakat yang sah, pengembangan sistem informasi, partisipasi masyarakat, pelaporan, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang berhak menerima, tanpa mengambil alih kewenangan lembaga pengelola zakat.
Bupati Sigi menyampaikan bahwa ketiga Ranperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Substansi akhir rancangan masih akan mengikuti proses pembahasan sebelum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Melalui pengajuan ketiga Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Sigi berharap terbentuk regulasi yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Pilkades serentak 2027, serta mendukung pengelolaan dana sosial keagamaan yang lebih baik.
Sumber: Humas Pemda Diskominfo Kabupaten Sigi
