PDPPI Kemenkeu

Newsletter Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia Edisi ke 256 Minggu Ketiga Januari 2025

🌐 https://s.id/nkb2025

📈 Dalam beberapa tahun terakhir, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 🤝 telah menjadi salah satu instrumen utama dalam pengembangan di . 🏗️

tidak hanya menawarkan solusi untuk proyek yang seringkali melampaui kemampuan fiskal pemerintah 💰 tetapi juga mendorong partisipasi dalam pembangunan nasional. 🌟

🔎 Namun, untuk memastikan tercapainya nilai guna anggaran yang optimal, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya melalui analisis post value for money ( ).

Urgensi Penerapan Analisis Post Value for Money dalam Pelaksanaan Proyek KPBU
Penulis: Eko Agus Purwanto

Baca selengkapnya 👉 https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1218-1753/

Newsletter Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia Edisi ke 255 Minggu Kedua Januari 2025

🌐 https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1100-1776/umum/newsletter-kantor-bersama-kpbu

📢Direktur Jenderal PPR melakukan pertemuan dengan Kepala Otorita IKN untuk membahas Fasilitas yang diberikan Menteri Keuangan kepada IKN pada 3 Januari 2025 di Kantor OIKN, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PPR didampingi oleh Direktur PDPPI, Direktur Utama PT SMI (Persero) beserta jajarannya.

Dirjen PPR dan Kepala OIKN Bahas Evaluasi Dukungan Kemenkeu untuk Percepatan Pembangunan IKN
✍️ Penulis: Intan Diati Al-Yani

🔗 Baca selengkapnya: https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1777/

Newsletter Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia Edisi ke 254 Minggu Pertama Januari 2025

🌐 https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1100-1776/umum/newsletter-kantor-bersama-kpbu

Happy new year 🎉🎊

Pada edisi ke III tahun 2024, buletin Info Risiko Fiskal (IRF) mengangkat tema "Keberlanjutan Pembiayaan Kreatif dan Inovatif dalam Mendukung Asta Cita Pemerintahan Baru". 🚀

📰 Buletin IRF adalah buletin yang memuat artikel tentang berbagai topik terkait pengelolaan risiko fiskal melalui pendekatan semi-ilmiah yang memberikan analisis sekaligus memperkaya informasi dan pemahaman mengenai isu pengelolaan risiko fiskal terkini yang disusun oleh Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 🇮🇩

Pada edisi kali ini, tim Direktorat PDPPI Kemenkeu | Indonesia PPP Unit berkontribusi pada penyusunan artikel:

📝 KPBU untuk Infrastruktur Sektor Air yang Berkelanjutan di Indonesia oleh Bella Septika Medianti

📝 BUMN Sebagai Equity Sponsor dalam KPBU: Risiko yang Terbagi atau Beban yang Terlupakan? oleh Muhammad Bagus Alfian

📝 Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Mewujudkan Bankability Proyek Infrastruktur Skema KPBU oleh Dadang Jusron

dan ada juga liputan wawancara Redaksi Buletin Info Risiko Fiskal (IRF) kepada Ir. Brahmantio Isdijoso, M.S. sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sekaligus Penanggung Jawab Buletin Info Risiko Fiskal. 🎙️

Unduh 👉 https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/BEDC9A32-75F5-4078-8A4D-2D136416E670

Semoga menambah khazanah dan pengetahuan mengenai arah dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan risiko keuangan negara. 💡

Baca edisi lainnya di website DJPPR 👉 https://www.djppr.kemenkeu.go.id/inforisikofiskal

Jakarta, 18 Desember 2024 – Dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% 📈, bertajuk “Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8%” diselenggarakan oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 2024 di Serumpun Resto, Ascott Thamrin, Jakarta Pusat 🏢. Acara ini mengupas pentingnya 💡 untuk mempercepat pembangunan di tengah tantangan keterbatasan anggaran.

Acara menghadirkan tiga narasumber utama:

1️⃣Ariyo DP Irhamna, Economist dari 📊
2️⃣Lalu Taruna Anugerah, Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR, Kementerian Keuangan RI 💼
3️⃣Pratomo Ismujatmika, Deputi Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ( ) 🤝

Ketiganya berbagi pandangan mengenai peluang ✨, tantangan ❗, dan implementasi yang dipandang sebagai jurus jitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% 🌍.

Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8%
✍️ Penulis: Muhammad Bagus Alfian

📖 Baca selengkapnya: https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1232-1775/

Pembangunan yang terus digenjot Pemerintah Indonesia 🚧 bertujuan untuk meningkatkan konektivitas 🌐 dan kualitas hidup masyarakat 🌟. Namun, keterbatasan anggaran negara 💸 sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat kelancaran berbagai proyek besar 🏗️. Di tengah keterbatasan ini, skema pembiayaan alternatif seperti (AP) dalam ( ) hadir untuk menjawab kebutuhan pendanaan 💡. Skema ini menawarkan fleksibilitas pembayaran berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan yang diberikan oleh ( ) 🤝, bukan dari volume pengguna 📊. Namun, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, apakah skema masih diminati? 🤔

Skema KPBU Availability Payment: Masihkah Diminati di Tengah Tantangan Pembangunan?
Penulis: Agwin Dwiputradi

https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1223-1762/umum/kajian-opini-publik/skema-kpbu-availability-payment-masihkah-diminati-di-tengah-tantangan-pembangunan

Dalam episode terbaru "Ini Untuk Kita", Brahmantio Isdijoso membahas isu yang sangat relevan: dan bagaimana , sebagai negara kepulauan, harus bersiap menghadapinya. Mulai dari pentingnya infrastruktur hingga meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda, semua ini merupakan elemen penting untuk mewarisi bumi yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Simak topik-topik menarik yang dibahas dalam diskusi ini:
✅ Mengapa perubahan iklim menjadi isu krusial bagi Indonesia?
✅ Peran dalam mendukung lingkungan
✅ Pentingnya harmoni dengan alam dalam pembangunan
✅ Kesadaran generasi muda sebagai penggerak perubahan

Jangan lewatkan diskusi yang menginspirasi ini! Tonton sampai selesai dan jadilah bagian dari gerakan untuk masa depan yang lebih hijau. 🌿

[PODCAST] KPBU Untuk Indonesia Menghadapi Tantangan Perubahan Iklim: Peran Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia 🌱Dalam podcast kali ini, Bapak Brahmantio membahas isu yang sangat rele...

Mencapai derajat yang setinggi-tingginya merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( /SDGs) yang mewakili visi bersama bagi penduduk dunia telah menetapkan target yang menantang terkait dengan layanan kesehatan. 3 secara khusus bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Ini merupakan tantangan besar, terutama dalam konteks pasca pandemi yang telah menguji batas kemampuan banyak sistem layanan kesehatan di seluruh dunia.

COVID-19 telah memperlihatkan betapa rentannya sistem kesehatan global, di mana banyak negara menghadapi krisis yang serius, sementara tuntutan untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau terus meningkat. Ketimpangan sosial dalam akses terhadap layanan kesehatan tetap menjadi masalah yang sulit diatasi. Mewujudkan target menjadi hal yang membutuhkan yang besar. Di tengah situasi ini, Pemerintah di berbagai negara semakin didorong untuk mencari solusi dengan menjangkau sektor swasta untuk membentuk kemitraan yang .

Kunci Sukses KPBU Sektor Kesehatan: Pelajaran Berharga dari Proyek KPBU Sektor Kesehatan di Indonesia
Penulis: Erin Astuti

Baca selengkapnya: https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1228-1770/umum/kajian-opini-publik/kunci-sukses-kpbu-sektor-kesehatan-pelajaran-berharga-dari-proyek-kpbu-sektor-kesehatan-di-indonesia

Newsletter Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia Edisi ke 253 Minggu Ketiga Desember 2024

🌐 https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1100-1678/umum/newsletter-kantor-bersama-kpbu

Simak ringkasan artikel "ESG untuk Mewujudkan Infrastruktur Hijau (Green Infrastructure) dalam Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Persampahan" oleh Seta Alfakih BS.

Pembahasannya meliputi:

♻️ Bagaimana upaya pengelolaan sampah yang baik?
🌱 Bagaimana peran dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik?
🤝 Bagaimana komitmen dalam mendorong penerapan ESG?

📖 atau baca selengkapnya di:

🌐 s.id/infrastruktur-hijau

📢 Repost atau share ke lainnya agar menjadi manfaat yang lebih luas atau juga simpan untuk dibaca nanti 💾.

Direktorat PDPPI, DJPPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

🌟 Wilayah Bebas dari Korupsi