Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI

Jangan panik saat didatangi petugas penagihan di jalan. Sebagai konsumen, kita memiliki hak yang wajib dihormati dan dilindungi.

Proses penagihan dan penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dilengkapi identitas petugas, surat tugas resmi, serta tanpa intimidasi, ancaman, maupun kekerasan.

Pahami hak sebagai konsumen, tetap tenang, dan pastikan setiap tindakan dilakukan melalui prosedur yang benar.

Konsumen cerdas adalah konsumen yang memahami haknya dan berani melindunginya.

Pada kegiatan FGD Perlindungan Konsumen terkait Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan BPKN RI yaitu Bapak Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. – Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan beserta Bapak Drs. Radix Siswo Purwono, M.S. dan Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum - selaku Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan.

Pembahasan dalam pertemuan yakni Mengidentifikasi berbagai permasalahan keamanan pangan khususnya Pangan Jajanan Anak Sekolah di kota Semarang Jawa-Tengah.

Melalui diskusi dan kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai bahan penguatan kebijakan terkait keamanan pangan jajanan anak sekolah.

POV: Pas bos mulai marah dan kita cuma bisa mode survival. 😭

Yuk belajar cara meredam emosi sebelum meeting berubah jadi gladiator arena.

BPKN RI yang diwakili Ketua Komisi 4 Lasminingsih, didampingi Wakil Ketua Komisi 4 Ganef Judawati, Anggota Komisi 4 Sudaryatmo, dan Sekretaris BPKN Wisnu menerima kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Italia, yaitu Wakil Duta Besar/Kepala Bidang Politik Massimiliano Bertollo beserta Staf Kedubes Mutiara Ronci.

Pertemuan tersebut membahas fenomena “Italian Sounding”, yaitu penggunaan nama, logo, warna, maupun desain bernuansa Italia pada sejumlah produk yang beredar di Indonesia sehingga berpotensi menimbulkan persepsi keliru terkait asal-usul dan identitas produk.

BPKN RI menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan sebelum memilih atau membeli suatu produk. Oleh karena itu, transparansi informasi produk dan peningkatan literasi konsumen menjadi hal penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut, BPKN RI mendorong koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait guna memperkuat perlindungan konsumen dan pengawasan informasi produk di Indonesia.