JDIH PPATK

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri bersama Direktorat Hukum dan Regulasi serta Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT menggelar rapat internal pada 23 April 2026. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi lintas unit dalam mendukung tata kelola kerja sama yang lebih efektif dan akuntabel.

Pembahasan difokuskan pada evaluasi alur pengajuan dokumen kerja sama. Dari rapat ini, disepakati adanya penyesuaian mekanisme alur pengajuan dokumen guna meningkatkan efisiensi proses, memperjelas tahapan, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana bersama Direktorat Hukum dan Regulasi melaksanakan kunjungan konsultatif ke Kementerian PANRB pada 13 April 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyelarasan Rancangan Peraturan PPATK tentang Pola Karier dengan kebijakan nasional di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur. Diskusi dilakukan secara konstruktif untuk memastikan bahwa arah kebijakan pola karier yang disusun tidak hanya adaptif terhadap kebutuhan organisasi, tetapi juga selaras dengan regulasi dan praktik terbaik yang berlaku secara nasional.

Dalam pertemuan tersebut, PPATK menegaskan komitmennya untuk mengembangkan pola karier yang berbasis sistem merit dan terintegrasi dengan pendekatan Manajemen Talenta. Pola karier ini diharapkan mampu memberikan kejelasan arah pengembangan pegawai, mendorong profesionalisme, serta menciptakan sistem pembinaan ASN yang objektif, transparan, dan berkeadilan.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan terbaru pemerintah melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta, yang menjadi acuan dalam pengelolaan talenta aparatur sipil negara di seluruh instansi pemerintah. Dengan adanya penyelarasan ini, PPATK optimistis dapat memperkuat kualitas SDM serta mendukung kinerja organisasi yang lebih efektif dan akuntabel.

Halo

Menjelang perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya, penting bagi setiap insan untuk tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, PPATK telah menetapkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Larangan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan PPATK.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan serta memperkuat budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan PPATK.

Mari bersama menjaga integritas dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Jika menemukan atau menerima gratifikasi, segera laporkan melalui mekanisme pelaporan yang berlaku.

Semarang, 11 Februari 2026

JDIH PPATK melaksanakan kegiatan studi banding pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi hukum.

Kegiatan ini menjadi sarana berbagi praktik baik terkait tata kelola dokumen hukum, pengamanan sistem, strategi publikasi, serta penguatan partisipasi masyarakat. Diharapkan melalui pembelajaran ini, JDIH PPATK dapat terus berinovasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan JDIH secara profesional, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan publik.

Halo, Fiutizen. ✨

Pada 26 Februari 2026 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi JDIH yang diikuti oleh pengelola JDIH dari Direktorat Hukum dan Regulasi bersama Pusat Teknologi Informasi. 🤝💼

Rapat ini membahas rencana pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) pada website JDIH tahun 2026 yang menjadi salah satu indikator penilaian JDIH, serta berbagai penyesuaian dan penguatan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan indikator penilaian terbaru.

Melalui koordinasi ini, diharapkan pengelolaan JDIH semakin optimal, adaptif, dan mampu memberikan layanan informasi hukum yang lebih berkualitas kepada masyarakat 🚀.

Terima kasih kepada JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah atas sambutan dan diskusi yang inspiratif. Kunjungan ini menjadi langkah bersama dalam meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses dan terpercaya.