JDIHKPU-Cianjur

Halo SobatJDIH 👋🏻
Saatnya segmen *REKAM* (Reportase Kegiatan dan Agenda Mingguan) 🎥📰

Sebagai upaya peningkatan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #17 dengan topik “Reviu Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Bulan Januari Tahun 2026” yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (26/02).

Kegiatan dibuka oleh Aneu Nursifah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa pembahasan Kartu Kendali harus mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. KPU Kabupaten Cianjur turut berpartisipasi secara daring dan diwakili oleh Misbahudin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sanatha Perguna, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta jajaran staf Teknis dan Hukum (Tekhum) dan CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.

Memasuki sesi inti, dilakukan reviu terhadap Kartu Kendali (KK) dan dokumen pendukung yang telah diunggah melalui e-SPIP Monitoring pada 5–6 satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai sampel awal, dengan proses reviu dipandu oleh Diah Ayu selaku Operator SPIP KPU Provinsi Jawa Barat guna memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan kualitas pelaporan berjalan optimal.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sophia Kurniasari Purba, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat dengan menekankan pada pentingnya ketertiban dan ketepatan dalam penyusunan serta pengunggahan dokumen SPIP.

——————————————————
Untuk berita selengkapnya, SobatJDIH dapat langsung mengakses di website jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur/blog/category/berita 🌐✨

Halo SobatJDIH
Saatnya segmen *REKAM* (Reportase Kegiatan dan Agenda Mingguan) 🎥📰

Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat menjadi momentum penting untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pembangunan Zona Integritas.

Hal tersebut disampaikan oleh Aneu Nursifah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, saat membuka kegiatan Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (22/01/2026).

Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. KPU Kabupaten Cianjur turut berpartisipasi secara daring dengan diwakili oleh Misbahudin (Kadiv Hukum dan Pengawasan), Sanatha Perguna (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum), serta jajaran staf dan CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi inti yang disampaikan oleh Sophia Kurniasari Purba, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, serta Hasanuddin Ismail, Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat kerja kemudian ditutup secara resmi oleh Aneu Nursifah.

——————————————————
Untuk berita selengkapnya, SobatJDIH dapat langsung mengakses di website jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur/blog/category/berita 🌐✨

Halo ! 👋🏻
Saatnya Segmen Produk Hukum Baru! 📢

Telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026. 📜

📚 SobatJDIH dapat membaca lebih lanjut dengan scan barcode pada postingan di atas atau langsung mengunjungi laman jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur yaa 🤩🔗

Halo SobatJDIH 👋🏻
Saatnya segmen *REKAM* (Reportase Kegiatan dan Agenda Mingguan) 🎥📰

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Misbahudin, berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #15 dengan topik Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (DPRD Kabupaten Cianjur – Daerah Pemilihan 3) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Kamis (05/02).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. KPU Kabupaten Cianjur turut berpartisipasi secara daring yang diwakili oleh Sanatha Pergunaselaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta jajaran staf Tekhum dan CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.

Kegiatan dibuka secara resmi melalui arahan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba. Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya penguatan literasi hukum kepemiluan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (DPRD KabupatenCianjur – Daerah Pemilihan 3) yang disampaikan oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Misbahudin, sebagai narasumber dan dipandu oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Cianjur, Sanatha Perguna, sebagai moderator.

Dalam penyampaiannya, Misbahudin menguraikan secara komprehensif terkait penanganan sengketa PHPU yang menjadi bagian penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi yang melibatkan partisipasi aktif peserta.

Kegiatan kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba.

——————————————————
Untuk berita selengkapnya, SobatJDIH dapat langsung mengakses di website jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur/blog/category/berita 🌐✨

Halo ! 👋🏻

KPU Kabupaten Cianjur hadir secara daring dalam kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #14 dengan topik Pembahasan Laporan Tahunan di Bidang Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Jumat (19/12/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 27 satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Cianjur, serta seluruh CPNS pada masing-masing satuan kerja.

Kegiatan dibuka dengan pengarahan oleh Sophia Kurniasari Purba, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa laporan tahunan di bidang hukum merupakan pengukur kualitas tata kelola kerja, serta menjadi refleksi sejauh mana inovasi yang telah dilakukan selama satu tahun.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Hasanuddin Ismail, Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Ia menyampaikan materi mengenai Pelaporan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester II, serta Laporan Hasil Pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan ditutup oleh Sophia Kurniasari Purba, yang menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut harus dikerjakan secara bersama-sama dan saling bersinergi, sehingga dapat menghadirkan laporan yang berkualitas serta mencerminkan kinerja KPU, termasuk KPU Kabupaten Cianjur, selama ini.

——————————————————
Untuk berita selengkapnya, SobatJDIH dapat langsung mengakses di website jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur/blog/category/berita 🌐✨

Halo ! 👋🏻
Saatnya Segmen Produk Hukum Baru! 📢

Telah terbit Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 📜

📚 SobatJDIH dapat membaca lebih lanjut dengan scan barcode pada postingan di atas atau langsung mengunjungi laman jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur yaa 🤩🔗

Halo ! 👋🏻
Saatnya Segmen Produk Hukum Baru! 📢

Telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 📜

📚 SobatJDIH dapat membaca lebih lanjut dengan scan barcode pada postingan di atas atau langsung mengunjungi laman jdih.kpu.go.id/jabar/cianjur yaa 🤩🔗