Cinta Depok

SURAT TERBUKA
Segregasi Tidak Sama Dengan Perlindungan

Akhir-akhir ini banyak diberitakan terjadinya praktek segregasi (pemisahan) lahan parkir di wilayah Depok yang memisahkan lahan parkir untuk laki-laki dan perempuan dengan alasan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan. Sementara sebagian masyarakat menyetujui segregasi tersebut, sebagian yang lain menyatakan ketidaksetujuannya. Surat terbuka ini merupakan salah satu pernyataaan ketidaksetujuan praktek segregasi lahan parkir untuk laki-laki dan perempuan dengan alasan sebagai berikut :

1. Praktek segregasi lahan parkir yang dilakukan dengan alasan perlindungan terhadap perempuan dari ancaman kekerasan merupakan alasan yang tidak masuk akal. Jika pengelola parkir memang sungguh-sungguh ingin melindungi perempuan, maka yang harus dilakukan adalah menyediakan tempat khusus parkir perempuan sebagai tambahan dari tempat parkir umum, sehingga perempuan yang merasa terancam ditempat parkir bisa memilih menggunakan tempat parkir yang khusus.

2. Jika perlindungan terhadap perempuan sungguh-sungguh menjadi perhatian pengelola parkir, maka pihak pengelola sebaiknya meningkatkan jumlah dan kualitas petugas kemanannya sehingga petugas-petugas tersebut dapat mengenali ancaman kekerasan terhadap perempuan ditempat parkir dan dapat merespon dengan sigap.

3. Segregasi perempuan dan laki-laki di tempat umum tidak menguntungkan perempuan dan juga laki-laki, tetapi lebih sebagai pembatasan pilihan untuk perempuan yang mengacu pada budaya Arab. Praktek-pratek pembatasan perempuan terhadap pilihan parkir dan lain-lain harus dikaji lebih seksama dengan mendengarkan pandangan berbagai pihak.

Surat terbuka ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan parkir, pengelola bisnis, pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, dan masyarakat Depok.

Depok, 19 Juli 2019
Masyarakat Cinta Depok

https://jakarta.tribunnews.com/2019/07/19/tolak-pemisahan-parkir-pria-dan-wanita-kelompok-warga-cinta-depok-sambangi-kantor-dprd

DPRD Depok Kembali Usulkan Pembahasan Raperda Anti LGBT Anggota Fraksi Gerindra Hamzah mempertanyakan Bapeperda belum menindaklanjuti usulan pembahasan Perda anti LGBT.