JDIH Provinsi Bali

https://www.youtube.com/watch?v=ue21Iy-Z_0o

Memperdengarkan dan/atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2025 tentang memperdengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, SE Gubernur ini bert...

[JDIH PROVINSI BALI BERBASIS MOBILE]

Sejak dirilisnya Aplikasi JDIH Provinsi Bali berbasis mobile, cara masyarakat mengakses informasi hukum telah mengalami perubahan signifikan. Kemudahan akses ini telah meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi hukum di Provinsi Bali. Masyarakat kini dapat memantau perkembangan regulasi secara langsung melalui perangkat mobile mereka, yang sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

keunggulan Inovasi ini yaitu pengguna dapat mengakses layanan atau informasi dengan cepat dan mudah. Aplikasi JDIH Provinsi Bali berbasis Mobile, dilengkapi dengan fitur Notifikasi ketika ada penambahan peraturan terbaru, fitur bookmark peraturan untuk menyimpan atau menandai produk hukum serta fitur diskusi mengenai rancangan produk hukum melalui perangkat/handphone masing-masing pengguna.

Inovasi JDIH Provinsi Bali berbasis Mobile (Android dan iOS) Dalam menjalankan perannya, Biro Hukum Setda Provinsi Bali membantu Gubernur memberikan pelayanan dibidang Hukum yang tugas mengkoordinasikan penghimpunan da...

Segenap jajaran Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan :

Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si sebagai Kepala Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Semoga di bawah kepimpinan Bapak, JDIHN semakin berkembang, maju, inovatif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sukses selalu dalam setiap langkah kepemimpinan Bapak. Selamat bertugas!

Salam JDIHN

Segenap jajaran Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan :

Selamat dan sukses kami ucapkan untuk Bapak Dr. Nofli Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si. yang telah dilantik sebagai Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Terima kasih yang tulus dan tak terhingga atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah Bapak berikan serta pencapaian yang telah kami raih untuk pengelolaan JDIH di Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Semoga Bapak diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam mengemban amanah dan tugas di tempat yang baru.

https://www.instagram.com/p/C2jZGmPvKvJ/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

[FORUM GROUP DISCUSSION TENTANG RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA] Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali menghadiri kegiatan Forum Group Discussion tentang “Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pembagian Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Nusantara” yang dihadiri secara langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Provinsi Bali dan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jumat (26/1) 📍Lokasi : Ruang Rapat Praja Sabha,Gedung Unit 3 Lantai 1, Kantor Gubernur Bali

https://www.instagram.com/p/C2jYjFFv95v/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Reposted from @pemprov_bali Penjabat (Pi) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menebar optimisme bahwa tahun 2024 penyelenggaraan pemnerintahan daerah akan berjalan lebih baik dengan dilakukannya Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kejaksaan Tinggi Bal di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar pada Rabu (24/1). Pemprov Bali harus mengambil kebijakan publik dan agar tidak salah langkah akan sangat baik jika sebelumnya berkonsultasi meminta pendapat hukum dulu dari pihak Kejaksaan sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan lebih firm. kerjasama ini sebagai komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat sinergitas pada penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Juga diberikan pemaparan materi mengenai bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara berkaitan dengan tugas fungsi pejabat pemerintah. #pemerintahprovinsibali #indonesiamaju #banggamelayanibangsa

https://www.instagram.com/reel/C2jW4OAvsoR/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Reposted from @pemprov_bali Penjabat (Pi) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menebar optimisme bahwa tahun 2024 penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan lebih baik dengan dilakukannya Penandatanganan Nota Kesepakatan antaraPemerintah Provinsi Bali dengan Kejaksaan Tinggi Bal di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar pada Rabu (24/1). Pemprov Bali harus mengambil kebijakan publik dan agar tidak salah langkah akan sangat baik jika sebelumnya berkonsultasi meminta pendapat hukum dulu dari pihak Kejaksaan sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan lebih firm. kerjasama ini sebagai komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat sinergitas pada penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.Juga diberikan pemaparan materi mengenai bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara berkaitan dengan tugas fungsi pejabat pemerintah. #pemerintahprovinsibali #indonesiamaju #banggamelayanibangsa

https://www.instagram.com/p/C2jUgcEPwuX/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

[PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ] Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Analis Hukum Ahli Madya (Luh Gde Aryani Koriawan) beserta jajaran meyelenggarakan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Peraturan Internal Rumah Sakit yang dihadiri oleh perwakilan Direktur Rumah Sakit Umum Bali Mandara Provinsi Bali, Perwakilan dari Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Bali. Rabu (24/1) 📍 Lokasi : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Bali Gedung Unit 3 Lantai 2, Kantor Gubernur Bali

https://www.instagram.com/p/C2jUBZnyDrA/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

[MENERIMA KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DIDAMPINGI OLEH PUSAT JDIHN DALAM RANGKA STUDI TIRU PENGELOLAAN JDIH PROVINSI BALI] Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali bersama dengan jajaran menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Kunjungan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Sleman beserta rombongan yang terdiri dari 36 Carik Desa yang didampingi oleh Bagian Hukum Kabupaten Sleman, dan mendapat pendampingan Khusus oleh Kepala Pusat JDIHN. Kamis (18/1) Tujuan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka penguatan dan peningkatan kinerja anggota JDIH Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta guna mendapatkan pengalaman langsung, informasi, dan menambah wawasan. adapun yang menjadi point pembahasan adalah : 1. Strategi yang diterapkan oleh Pemprov Bali dalam keberhasilannya membina dan membangun sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mendapatkan Penghargaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Tahun 2023 2. Startegi Pemprov Bali yang telah menerima penghargaan Terbaik III Predikat Istimewa Atas Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 3. Strategi Pembinaan Anggota JDIH Provinsi Bali dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja/prestasinya 📍 Lokasi : Ruang Rapat Praja Sabha, Gedung Unit 3 Lantai 1, Kantor Gubernur Bali

https://www.instagram.com/p/C1_NsEQv3Cl/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 21 Desember 2023. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000 tentang Jam Kerja pada Instansi/Lembaga Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024•

https://www.instagram.com/p/C18zTo8P1sW/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

[RAPAT TEKNIS PEMBAHASAN PENGGUNAAN APLIKASI ILDIS OLEH DPRD PROVINSI BALI] Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012, pasal 10 ayat (2) huruf f menyebutkan bahwa salah satu tugas/fungsi anggota JDIHN adalah menyampaikan Laporan setiap Tahun kepada Pusat JDIHN melalui aplikasi pelaporan anggota JDIHN (e-reporting). Sehubungan dengan tidak dapat diaksesnya Website JDIH DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali melaksanakan Rapat yang di pimpin secara langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang didampingi oleh Plt. Kabag Umum, Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian, Humas dan Protokol berserta staf yang menangani JDIH dengan mengundang Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta Staf Teknis Pengelola JDIH dan Staf dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Agenda utama dalam rapat ini membahas tentang progres penginstalan Aplikasi ILDIS pada Virtual Machine yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan pelaporan Tahunan JDIH melalui aplikasi e-reporting. Upaya bersama ini diarahkan untuk memastikan kelancaran proses penginstalan, proses pelaporan dan pemenuhan kewajiban dari anggota JDIHN. Kamis (11/1) 📍Lokasi : Ruang Pressroom Sekretariat DPRD Provinsi Bali