Biro Hukum Setda Provinsi Bali

🌟 Satu Keluarga Satu Sarjana 🌟

Wujudkan Krama Bali yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, berlandaskan kearifan lokal.

Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2025 tentang Satu Keluarga Satu Sarjana, Pemerintah Provinsi Bali hadir meringankan biaya pendidikan tinggi demi masa depan Bali yang lebih cerah. 🌺

Resmi! 📜✨

Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pedoman penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pergub ini bertujuan mempercepat pembentukan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi guna memperkuat ekonomi desa/kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.🌾🔥

Perda 5 Tahun 2025 tentang Bale Kerta Adhyaksa di Bali mengatur pembentukan lembaga yang bertugas memaksimalkan penyelesaian perkara hukum umum secara restoratif, berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal Bali dalam wewidangan Desa Adat.

Perda ini juga memperkuat peran masyarakat, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memfasilitasi penyelesaian perkara berbasis budaya Bali. 🛡️

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.jdih.baliprov.go.id

[PENERJEMAHAN PERDA BALI NOMOR 2 TAHUN 2025 KE BAHASA ASING]

Denpasar, 8 Agustus 2025, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali menghadiri rapat penerjemahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, ke dalam bahasa asing. Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting ini melibatkan peran serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Perwakilan Biro Hukum yang hadir antara lain Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, serta staf.

Penerjemahan ini diharapkan dapat memperluas akses informasi hukum, khususnya bagi wisatawan mancanegara, investor, dan pemangku kepentingan internasional lainnya dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku di Provinsi Bali. Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mewujudkan transparansi dan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat global.

https://www.youtube.com/watch?v=ue21Iy-Z_0o

Memperdengarkan dan/atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2025 tentang memperdengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, SE Gubernur ini bert...

Rabu, 15 Januari 2025, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan acara penyerahan Sertifikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, serta perwakilan dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali.

Pj. Gubernur Bali, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada perwakilan Bupati/Walikota dari masing-masing daerah. Kabupaten/Kota yang berhasil meraih penghargaan ini antara lain Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Jembrana dan Kota Denpasar.

Penyerahan Sertifikat ini merupakan bentuk penghargaan atas upaya yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota dalam menciptakan lingkungan yang peduli terhadap hak-hak asasi manusia. Hasil yang baik ini juga tidak terlepas dari peranan dan kerja keras Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dahulu yang berhasil mendorong Kabupaten/Kota di wilayah binaannya menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM.

https://baliilu.com/pemerintah-provinsi-bali-raih-penghargaan-jdih-terbaik-nasional-2024/

Pemerintah Provinsi Bali Raih Penghargaan JDIH Terbaik Nasional 2024
https://baliglobalnews.com/pemerintah-provinsi-bali-raih-penghargaan-jdih-terbaik-nasional-2024/

[JDIH PROVINSI BALI BERBASIS MOBILE]

Sejak dirilisnya Aplikasi JDIH Provinsi Bali berbasis mobile, cara masyarakat mengakses informasi hukum telah mengalami perubahan signifikan. Kemudahan akses ini telah meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi hukum di Provinsi Bali. Masyarakat kini dapat memantau perkembangan regulasi secara langsung melalui perangkat mobile mereka, yang sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

keunggulan Inovasi ini yaitu pengguna dapat mengakses layanan atau informasi dengan cepat dan mudah. Aplikasi JDIH Provinsi Bali berbasis Mobile, dilengkapi dengan fitur Notifikasi ketika ada penambahan peraturan terbaru, fitur bookmark peraturan untuk menyimpan atau menandai produk hukum serta fitur diskusi mengenai rancangan produk hukum melalui perangkat/handphone masing-masing pengguna.

Inovasi JDIH Provinsi Bali berbasis Mobile (Android dan iOS) Dalam menjalankan perannya, Biro Hukum Setda Provinsi Bali membantu Gubernur memberikan pelayanan dibidang Hukum yang tugas mengkoordinasikan penghimpunan da...

SAKSIKAN !!!

Acara Pembukaan sekaligus Pelepasan Pawai (Peed Aya) Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVI Tahun 2024, pada :

🗒 Sabtu, 15 Juni 2024
⏰ Pkl. 16.00 Wita
📍 Depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar

Acara juga dapat disaksikan melalui Live Streaming Youtube Pemerintah Provinsi Bali

LIVE - Pembukaan Sekaligus Pelepasan Pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVI Tahun 2024 Pembukaan Sekaligus Pelepasan Peed Aya (Pawai) Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVI Tahun 2024 akan dilaksanakan pada :Hari/Tgl : Sabtu, 15 Juni 2024Pukul : 16.00 ...