Biro Hukum Setda Provinsi Bali

15/09/2026

📜 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Setiap orang berhak memperoleh penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak secara setara tanpa diskriminasi.

Peraturan Daerah ini menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali, sehingga tercipta kehidupan yang inklusif, setara, bermartabat, dan berkeadilan. ♿

🤝 Bersama mewujudkan Bali yang inklusif, ramah disabilitas, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh masyarakat.

Selengkapnya, akses Produk Hukum Daerah Provinsi Bali melalui JDIH Provinsi Bali.

🌐 jdih.baliprov.go.id

13/08/2026

Denpasar 13 Agustus 2026, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, menerima konsultasi dan koordinasi dari Bagian Hukum Setda Kota Denpasar terkait Indikator Penilaian JDIH serta Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) JDIH Semester I Tahun 2026.

Kegiatan konsultasi dan koordinasi tersebut mengacu pada Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-61, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pembahasan meliputi indikator penilaian kinerja JDIH, pemenuhan data dan dokumen pendukung, serta tata cara pelaporan Monev JDIH Semester I Tahun 2026.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keseragaman dalam pemenuhan indikator penilaian serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

30/07/2026

📍 Denpasar, 28 Juli 2026

Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi membuka kegiatan sekaligus menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta tindak lanjut hasil evaluasi e-Reporting Tahun 2025 dalam rangka memperkuat pembinaan pengelolaan JDIH di Provinsi Bali.

Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola JDIH dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali, serta Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Biro Hukum menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, Ibu Rahma Fitri, S.H., M.Kn., Analis Hukum Ahli Muda, yang menyampaikan materi mengenai Kebijakan Terkini JDIHN dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di Provinsi Bali. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali turut memberikan materi mengenai Kebijakan Terkini JDIHN dan Pelaporan JDIHN melalui e-Reporting.

Melalui kegiatan ini diharapkan para pengelola JDIH semakin memahami kebijakan terbaru, standar pengelolaan, serta mekanisme pelaporan kinerja JDIHN melalui aplikasi e-Reporting. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mendorong kualitas penyelenggaraan JDIH di Provinsi Bali agar semakin transparan, akuntabel, dan menjadi sumber informasi hukum yang terpercaya bagi pemerintah maupun masyarakat.

21/05/2026

🎶 Halo Gubernur Bali 🎶
Lagu sederhana tentang kerja nyata untuk Bali.
Menjaga budaya, merawat alam, menata pulau dewata agar tetap bersih, rapi, dan lestari 🌺🙏
Bali bukan hanya untuk hari ini,
tapi warisan untuk generasi nanti.

16/05/2026

16/05/2026

Om Swastiastu 🙏

The Governor of Bali extends its heartfelt appreciation to all international travelers who have chosen the Island of the Gods as their destination.

Let us together preserve Bali’s natural beauty, cultural heritage, and sacred harmony through quality, respectful, and sustainable tourism.
Bali, the Island of the Gods — our shared home.
Let’s preserve it together. 🌿✨

29/01/2026

🌟 Satu Keluarga Satu Sarjana 🌟

Wujudkan Krama Bali yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, berlandaskan kearifan lokal.

Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2025 tentang Satu Keluarga Satu Sarjana, Pemerintah Provinsi Bali hadir meringankan biaya pendidikan tinggi demi masa depan Bali yang lebih cerah. 🌺

23/01/2026

Resmi! 📜✨

Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pedoman penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pergub ini bertujuan mempercepat pembentukan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi guna memperkuat ekonomi desa/kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.🌾🔥

31/12/2025

Perda 5 Tahun 2025 tentang Bale Kerta Adhyaksa di Bali mengatur pembentukan lembaga yang bertugas memaksimalkan penyelesaian perkara hukum umum secara restoratif, berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal Bali dalam wewidangan Desa Adat.

Perda ini juga memperkuat peran masyarakat, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memfasilitasi penyelesaian perkara berbasis budaya Bali. 🛡️

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.jdih.baliprov.go.id