Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Matangkan Persiapan 'Policy Talk', Kanwil Kemenkum Bali Siap Wujudkan Kebijakan Daerah yang Adaptif dan Inovatif Bagi Masyarakat

DENPASAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan komunikasi kebijakan publik bertajuk Policy Talk. Mengusung tema "Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali", rapat ini dilangsungkan di Ruang Arjuna Kantor Wilayah pada Rabu (3/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, serta dihadiri oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, I Kadek Setiawan, beserta jajaran panitia pelaksana kegiatan. Pertemuan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis maupun substansi demi kesuksesan forum besar yang dijadwalkan berlangsung secara hibrida pada esok hari.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam merumuskan regulasi di tingkat daerah. Dirinya menyampaikan bahwa perumusan sebuah kebijakan di era modern tidak boleh hanya sekadar formalitas administratif, melainkan harus berbasis data empiris (evidence-based policy), responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu menghadirkan solusi yang inovatif dan presisi bagi kebutuhan riil masyarakat.

"Kegiatan Policy Talk ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi masyarakat Bali. Melalui penguatan kapasitas para analis kebijakan, kita sedang membangun fondasi agar setiap regulasi daerah yang lahir ke depan benar-benar adaptif, berpihak pada kepentingan umum, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya meminta seluruh panitia memastikan bahwa sarana literasi hukum ini dapat diakses secara luas, inklusif, dan nyaman oleh publik melalui kanal digital yang disediakan," ujar Eem Nurmanah.

Selain berfokus pada diskusi ilmiah, esensi penting lainnya dari rangkaian acara esok hari adalah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Hukum. Sinergi ini dirancang untuk melibatkan institusi akademis lokal secara aktif dalam mengawal produk hukum daerah.

Guna memberikan bobot substansi yang kuat bagi publik, Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan para pakar terkemuka sebagai narasumber, antara lain Dewi Oktaviani, S.IP., MH (Analis Kebijakan Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara) dan Dr. Komang Adi Sastra Wijaya, S.S., M.AP. (Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Udayana), dengan dipandu oleh moderator A.A. Raka Jayaningsih, S.IKom., M.Med.Kom. (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana).

Di akhir rapat, Eem Nurmanah menyampaikan harapan besar agar pelaksanaan Policy Talk esok hari berjalan dengan lancar tanpa kendala teknis. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi teoritis, melainkan mampu melahirkan rekomendasi konkret dan mempererat kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah demi mendorong iklim hukum yang sehat dan transparan di Provinsi Bali.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Entry Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan audit kinerja yang bertujuan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran terkait. Entry meeting menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara tim auditor dan unit pelaksana program terkait ruang lingkup, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan audit yang akan dilakukan dalam rangka memastikan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (Kapusbudbankum) BPHN Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo, menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen strategis dalam mendekatkan akses keadilan yang berpusat pada masyarakat (people-centered justice). Oleh karena itu, evaluasi secara berkelanjutan diperlukan guna memastikan layanan bantuan hukum dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan hukum.

Pada kesempatan tersebut, tim audit memaparkan hasil survei pendahuluan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026. Hasil survei menunjukkan sejumlah area yang memerlukan perhatian, antara lain optimalisasi standar operasional prosedur dan mekanisme layanan, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan ketepatan sasaran penerima layanan, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan program.

Tim audit juga menjelaskan bahwa audit kinerja memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan bahwa program bantuan hukum telah dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan serta dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, audit menjadi sarana untuk menilai penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan program yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Menanggapi pelaksanaan audit tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan dukungan penuh terhadap proses audit kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bantuan hukum. Menurutnya, audit tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga sarana evaluasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut baik pelaksanaan Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan kualitas layanan. Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen mendukung seluruh proses audit secara terbuka dan kooperatif guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang semakin akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan,” ujar Eem Nurmanah.

Melalui partisipasi aktif dalam Entry Meeting ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas akses terhadap keadilan. Audit kinerja diharapkan dapat menjadi pendorong terciptanya layanan bantuan hukum yang semakin efektif, responsif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bali.

Halo 👋

Dalam rangka memperkuat peran Analis Kebijakan sebagai inisiator kebijakan daerah yang adaptif, presisi, dan inovatif di Provinsi Bali, memahami kearifan lokal serta mampu menyusun Policy Brief berkualitas dilandasi filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi Loka Bali, Kantor Wilayah Kemenkum Bali bangga mempersembahkan:

🗣️ POLICY TALK: "Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali"

Acara ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dalam pembinaan dan pelayanan di bidang hukum. Mari bergabung bersama para narasumber ahli:

👥 Narasumber:
- Dewi Oktaviani, S.IP., MH (Analis Kebijakan Ahli Madya LAN RI)
- Dr. Komang Adi Sastra Wijaya, S.S., M.AP. (Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Udayana)

🎤 Moderator:
A.A. Raka Jayaningsih, S.Ikom., M.Med.Kom. (Dosen Universitas Udayana)

Catat waktunya:
📅 Kamis, 04 Juni 2026
⏰ 08.30 WITA - Selesai

📝 Link Pendaftaran
bit.ly/RegistrasiPolicyTalkBali

💻 Zoom Meeting
- Link: https://us06web.zoom.us/j/5551351144?pwd=A3PqsKP4p08mSo0b08WsYnygau8l3Q.1&omn=84400654407
- ID Zoom: 555 135 1144
- Passcode: BALI2026

Ayo segera daftarkan diri anda dan dapatkan E-Sertifikat Gratis!!

Mari bersama-sama wujudkan kebijakan daerah yang adaptif dan inovatif! 🔥

*Wujudkan Estetika Kota dan Kepastian Hukum, Kanwil Kemenkum Bali Harmonisasikan Ranperda Penyelenggaraan Reklame Gianyar*

GIANYAR – Bertempat di Gedung A Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, Puspem Gianyar, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gianyar tentang Penyelenggaraan Reklame pada Selasa (2/6).

Kegiatan harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 100.3.5.4/17604/HK/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Permohonan Harmonisasi. Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan (Tim Kerja II). Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana; Kabag Hukum Setda Gianyar, I Wayan Madi; serta stakeholderterkait dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, Inspektorat, hingga perwakilan LPPM Universitas Udayana.

Rapat dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana. Dalam kalimat pembukanya, I Ketut Mudana menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran Kakanwil Kemenkum Bali beserta jajaran yang telah memfasilitasi jalannya rapat harmonisasi ini demi menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kakanwil Kemenkum Bali beserta seluruh jajaran tim perancang atas kesediaan dan fasilitasinya dalam menyelenggarakan rapat harmonisasi ini. Sinergi ini sangat penting bagi Pemkab Gianyar agar proses pembentukan regulasi daerah kita berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan benar-benar matang sebelum ditetapkan," ujar I Ketut Mudana.

Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam sambutannya menegaskan bahwa tahapan harmonisasi ini merupakan bagian yang sangat krusial, baik secara administratif maupun substantif. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap norma yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, selaras dengan kepentingan umum, serta memenuhi asas kejelasan tujuan agar dapat dilaksanakan secara efektif di tengah masyarakat.

Eem Nurmanah menjelaskan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Reklame ini disusun dengan visi yang besar untuk tata ruang daerah. Selain itu, ia juga memanfaatkan momentum ini untuk menitipkan program penguatan akses keadilan di tingkat akar rumput.

"Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penyelenggaraan Reklame ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana, terarah, dan terpadu guna mewujudkan keindahan wajah daerah yang sesuai dengan nilai dan norma di Kabupaten Gianyar. Di samping itu, pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menitipkan pembinaan dan pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa atau kelurahan di wilayah Gianyar untuk menjamin dan memperluas akses keadilan yang merata bagi masyarakat," ungkap Eem Nurmanah.

Di akhir kegiatan, jalannya harmonisasi ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. Melalui regulasi yang tertata, masyarakat Gianyar tidak hanya akan menikmati estetika lingkungan dan ruang publik yang lebih indah, tertib, dan aman dari pemasangan reklame yang tidak berizin, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam ruang berusaha. Dukungan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada rakyat ini diharapkan dapat mendorong pembangunan Kabupaten Gianyar menuju daerah yang bahagia, sejahtera, mandiri, serta kondusif bagi pertumbuhan investasi lokal.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Perkump**an Solidaritas Sosial Pemuda Karangasem (PEKAR) ke-8 yang diselenggarakan di Duta Orchid Garden, Arundina Restaurant, Denpasar, Senin (1/6). Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kesadaran hukum, serta pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Peringatan HUT PEKAR ke-8 mengusung tema “Solidaritas Pemuda Karangasem dalam Kebersamaan untuk Berkarya dan Membangun Karangasem.” Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh I Nyoman Suardika, dijelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diwujudkan melalui berbagai aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti donor darah, pembagian bantuan sembako, dan pelatihan paralegal bagi masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen PEKAR dalam memperkuat peran pemuda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PEKAR, I Gusti Putu Budiadnyana, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Bali atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan non-litigasi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kegiatan yang turut dihadiri penyandang disabilitas, meliputi tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, serta kelompok lanjut usia tersebut menjadi cerminan komitmen PEKAR dalam membangun organisasi yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Pembina PEKAR, I Gusti Ngurah Muliarta, dalam sambutannya mengajak seluruh anggota organisasi untuk terus menjaga integritas, solidaritas, semangat pengabdian, serta kepedulian sosial sebagai landasan utama dalam menjalankan organisasi dan melayani masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Nengah Sukadana menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penyandang disabilitas dan lanjut usia yang hadir. Keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam kegiatan tersebut merupakan implementasi semangat kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan sosial, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan akses keadilan bagi masyarakat.

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam peringatan HUT PEKAR ke-8 ini menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi yang telah terjalin, khususnya dalam peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan paralegal, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap dapat mendorong semakin luasnya akses terhadap keadilan serta tumbuhnya budaya sadar hukum.

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 pada hari Senin (01/06) bertempat di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala. Pada peringatan kenegaraan tingkat provinsi ini, Gubernur Bali hadir sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Acara ini mengundang dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan se-Provinsi Bali. Memenuhi undangan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, I Kadek Setiawan.

Gubernur Bali melalui amanatnya menyoroti peran strategis ideologi bangsa, baik di kancah domestik maupun global. Pancasila secara tegas diakui sebagai fondasi utama dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Ditekankan p**a bahwa nilai musyawarah dan mufakat merupakan instrumen diplomasi krusial yang saat ini sangat dibutuhkan oleh dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghasilkan resolusi konflik.

Lebih lanjut, kontribusi Pasukan Perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai wujud nyata pengejawantahan dari sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Indonesia juga dinilai terus menunjukkan kepemimpinan nyata dan konsistensinya dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah, karena perdamaian sejati adalah hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.

Selain menyoroti peran Indonesia di tingkat global, amanat tersebut memberikan pesan tegas terkait arah pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan teknologi dinilai bisa menyesatkan apabila tidak diiringi dengan arah moral yang jelas. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa—terutama generasi muda—diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh dibiarkan hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau sekadar teks usang di buku sejarah.

Sebagai penutup, sebuah instruksi khusus dititipkan kepada para kepala daerah di wilayah Bali. Pemerintah daerah dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dilahirkan dan diterapkan harus melandaskan diri pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di Halaman Lobi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin (1/6). Upacara dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bali, I Wayan Redana, dan diikuti seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama jajaran Kantor Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia Bali.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia." Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia, tetapi juga relevan dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, I Wayan Redana membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan," demikian kutipan amanat Kepala BPIP yang dibacakan oleh I Wayan Redana.

Pidato tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi instrumen penting dalam menjembatani perbedaan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam setiap aspek kehidupan. Generasi muda, khususnya, didorong untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali meneguhkan komitmennya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong diharapkan terus menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

Kanwil Kemenkum Bali
Kantor Wilayah Kemenkum Bali
Kanwil Kementerian Hukum Bali
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Halo Semeton Pengayoman!
Berikut merupakan Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) melalui Aplikasi 3AS BSK Kementerian Hukum Periode Bulan Mei Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Terima Kasih atas kepercayaan kepada Kami sehingga kami memperoleh hasil Nilai Mutu “Sangat Baik” dalam Survei Aplikasi 3AS BSK Kementerian Hukum.

Kami akan terus berupaya memberikan Pelayanan Terbaik guna mewujudkan layanan publik yang prima dan semakin berkualitas untuk mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali beserta jajaran mengucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila

Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan