https://jdih.kpu.go.id/bali/denpasar

JDIH KPU Denpasar Kota, Jalan Raya Puputan, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar (2026)

10/10/2026

Halo JDIH! 👋✨

Di tengah globalisasi, pembaruan hukum perlu terus dilakukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan kedaulatan dan kepentingan nasional. ✨

05/10/2026

, KPU Kota Denpasar melaksanakan Rapat Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Periode September Tahun 2026 secara daring pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya KPU Kota Denpasar dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus memastikan pelaksanaan pengendalian intern berjalan secara efektif, tertib, dan berkelanjutan.

Rapat diikuti oleh jajaran KPU Kota Denpasar secara daring. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar menyampaikan pentingnya pelaksanaan SPIP sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan. Penerapan pengendalian intern perlu dilakukan secara konsisten melalui identifikasi risiko, pelaksanaan langkah pengendalian, dokumentasi, serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap setiap hal yang masih memerlukan perbaikan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan juga menekankan agar seluruh jajaran KPU Kota Denpasar dapat meningkatkan koordinasi dan kepedulian terhadap pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Setiap proses kerja diharapkan dilaksanakan sesuai ketentuan, terdokumentasi dengan baik, serta didukung dengan pengendalian yang memadai untuk meminimalkan risiko dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Melalui rapat evaluasi ini, KPU Kota Denpasar melakukan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan dan dokumen SPIP, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, serta menyusun langkah perbaikan untuk memperkuat penerapan SPIP pada periode berikutnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Kota Denpasar untuk terus memperkuat pengendalian intern, manajemen risiko, kepatuhan, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU yang transparan dan berintegritas.

05/10/2026

,
KPU Kota Denpasar melaksanakan Rapat Pleno Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Periode September Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Denpasar, Jumat 2 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan finalisasi dokumen SPIP periode September 2026. Rapat pleno menjadi forum untuk memastikan dokumen pengendalian intern telah disusun sesuai dengan ketentuan serta menggambarkan proses pengendalian dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Denpasar.

Sebagai bagian dari proses tersebut, dilaksanakan p**a penandatanganan persetujuan dokumen SPIP oleh pihak terkait sebagai bentuk komitmen bersama terhadap penerapan sistem pengendalian intern yang efektif, tertib, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Denpasar terus memperkuat budaya pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

30/09/2026

📢 Informasi Produk Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah menetapkan SK KPU Kota Denpasar Nomor 77 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Denpasar Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2026

29/09/2026

,
KPU Kota Denpasar mengikuti kegiatan Rurung Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali pada Selasa (29/9/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.

Mengangkat tema “Analisis Strategi Kampanye Calon Legislatif dalam Mengelola Citra Politik pada Pemilu Tahun 2024”, kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula.

Kegiatan menghadirkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagai narasumber yang memaparkan hasil kajian mengenai strategi komunikasi politik, pembentukan citra kandidat, dan pendekatan kampanye dalam membangun hubungan dengan pemilih.

Diskusi dipandu oleh Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi selaku moderator, serta turut melibatkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar, I Made Windia, dan Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Kabupaten Gianyar, Gusti Bagus Agung Swandhita, S.Sos., dalam penelitian dan pembahasan makalah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran KPU dapat terus memperkuat wawasan dan kapasitas dalam memahami dinamika demokrasi dan kepemiluan serta mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

27/09/2026

,
KPU Kota Denpasar mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan serta Pengendalian Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali secara daring pada Jumat, 25 September 2026.

Rapat koordinasi menjadi forum untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkungan satuan kerja KPU. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Provinsi Bali, A.A. Gede Raka Nakula, mengenai arah penguatan kinerja pengawasan dan pengendalian pada Tahun 2026.

Pada sesi berikutnya, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, memberikan arahan mengenai langkah percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, serta pengembangan kapasitas dan potensi sumber daya manusia pada jajaran Sekretariat KPU.

Pembahasan juga mencakup penyusunan Mitigasi Risiko Tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Bali, Luh Gede Eka Wahyuni. Materi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengenali, mengendalikan, dan meminimalkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan meliputi penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan potensi benturan kepentingan, percepatan pembangunan Zona Integritas, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Denpasar memperoleh penguatan terkait langkah-langkah pengendalian yang perlu dilaksanakan pada masing-masing satuan kerja, termasuk pemenuhan dokumen dan bukti dukung SPIP, pengelolaan serta pelaporan benturan kepentingan, penerapan manajemen risiko, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPU Kota Denpasar berkomitmen menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, serta terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertib, transparan, dan berintegritas.

18/09/2026

,
KPU Kota Denpasar menghadiri KPU Rapat koordinasi Tindak Lanjut Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL. Kamis, 17 September 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Divisi Terknis KPU Kota Denpasar serta Kepala Subbagian Teknis KPU Kota Denpasar, KPU Kota Denpasar melalui Divisi Teknis menyampaikan Hasil Penyandingan Data Meninggal Dunia (TMS) dalam rakor ini kepada Partai Politik Tingkat Kota Denpasar, dalam rangka memastikan keseragaman, ketertiban, dan akuntabilitas dalam penyusunan serta penyampaian hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan tindak lanjut pemutakhiran data partai politik, kegiatan juga melibatkan Ketua atau yang mewakili Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di tingkat Provinsi Bali.

Rapat koordinasi membahas tindak lanjut pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL, termasuk penyamaan pemahaman, mekanisme koordinasi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung ketertiban dan akuntabilitas data partai politik.

Kegiatan ini diharapkan terwujud koordinasi yang efektif antara KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dalam mendukung pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.

16/09/2026

,
KPU Kota Denpasar mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 878/PL.01.1-SD/06/2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali secara daring melalui Zoom Meeting, pada Kamis, 10 September 2026.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provisi Bali, Luh Putu Sri Widyaatini, mengingatkan Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kewajiban pemutakhiran data partai politik untuk menginformasikan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota se-Bali untuk melakukan update data melalui SIPOL dan mengidebtifikasi data Kepengurusan dan Keanggotaan yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), termasuk perubahan menjadi TNI/Polri maupun data yang di peroleh dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang di sandingakan dengan Aplikasi Sidalih. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari koordinasi dan tindak lanjut atas surat KPU dimaksud, dengan melibatkan jajaran KPU Provinsi Bali serta KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran KPU Kota Denpasar memperoleh arahan dan pemahaman terkait tindak lanjut substansi surat, sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi, konsolidasi, dan tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11/09/2026

,
KPU Kota Denpasar menghadiri Rapat Evaluasi Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Denpasar, dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar I Made Windia. Kamis (10/9/2026). Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam mengawal data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir.

Berbagai dinamika data pemilih menjadi perhatian bersama, mulai dari perubahan status kependudukan, data kematian, perpindahan domisili, hingga akses bagi kelompok rentan, khususnya pemilih penyandang disabilitas.

Melalui evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan, KPU Kota Denpasar berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan Bawaslu serta stakeholder terkait dalam memastikan setiap perubahan data dapat ditindaklanjuti secara tepat dan terkoordinasi.

Penguatan sinergi sejak dini menjadi semakin penting untuk menghadapi dinamika kepemiluan menuju agenda politik lokal 2027 dan Pemilu 2029.

10/09/2026

,
KPU Kota Denpasar Gelar Rapat Konsolidasi Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Selasa, 8 September 2026.
Rapat konsolidasi ini digelar sebagai bentuk komitmen nyata KPU Kota Denpasar dalam mengakselerasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pemaparan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar, I Made Windia, menekankan pentingnya penguatan pada enam area perubahan Zona Integritas. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan pembentukan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Pengawasan internal dan mitigasi risiko benturan kepentingan (conflict of interest) menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.
Kegiatan rapat ini dihadiri oleh:
* Ketua dan Anggota KPU Kota Denpasar
* Plt. Sekretaris KPU Kota Denpasar
* Pejabat Struktural KPU Kota Denpasar
* Pejabat Fungsional KPU Kota Denpasar
* Staf Sekretariat KPU Kota Denpasar
Melalui rapat konsolidasi ini, seluruh jajaran KPU Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan internal, transparansi informasi serta memberikan pelayanan terbaik dan profesional bagi masyarakat.

JDIH KPU Denpasar Kota

10/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

27/09/2026

18/09/2026

16/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request