JDIH KPU Denpasar Kota

, KPU Kota Denpasar melaksanakan Rapat Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester I Tahun 2026 pada Kamis, 4 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, serta evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dalam mendukung kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas. Evaluasi SPIP dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui rapat ini, KPU Kota Denpasar melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan pengendalian intern, identifikasi risiko, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pengawasan dan kinerja organisasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan penguatan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

, KPU Kota Denpasar mengikuti kegiatan "Rurung Demokrasi" yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kegiatan ini mengangkat tema Analisis Proses dan Permasalahan Hukum Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendekatan De Jure dan De Facto, sebagai ruang diskusi dan penguatan pemahaman terkait dinamika hukum dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kapasitas jajaran penyelenggara pemilu dalam mewujudkan tata kelola data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

,
KPU Kota Denpasar mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM serta Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 18 Mei 2026.

Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU RI, Iffa Rosita, yang menyampaikan pentingnya pembangunan Zona Integritas sebagai budaya kerja yang diwujudkan melalui komitmen bersama, khususnya dalam penguatan aspek pengawasan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, narasumber dari Kementerian PANRB, Arif Widodo, memaparkan strategi taktis meraih predikat WBK/WBBM, hasil evaluasi Zona Integritas Tahun 2025, serta lesson learnt dari satuan kerja yang telah maupun belum berhasil memperoleh predikat Zona Integritas.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Denpasar berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas menuju WBK Tahun 2026.

jdihkpu_denpasarkota , KPU Kota Denpasar, mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam Survei Pembangunan Zona Integritas melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP).

Partisipasi masyarakat sangat berarti sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkualitas di lingkungan KPU Kota Denpasar.

Silakan isi survei melalui link maupun QR Code yang tersedia pada poster.

,

KPU Kota Denpasar Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 serta Internalisasi Pengisian Kartu Kendali bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali dilaksanakan pada Selasa, 13 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Teknis dan Operator SPIP. KPU Kota Denpasar sebagai bentuk komitmen dalam penguatan tata kelola pengawasan internal serta peningkatan tertib administrasi di lingkungan penyelenggara pemilu.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terkait penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025, sekaligus melakukan internalisasi tata cara pengisian kartu kendali sebagai instrumen pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, akuntabilitas kinerja, serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

, KPU Kota Denpasar mengikuti Kegiatan Bedah Buku Making Democracy Count: How Mathematics Improves Voting, Electoral Maps, and Representation yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring pada Selasa, 12 Mei 2026, diikuti oleh Kadiv Teknis Penyelenggara Pemiu KPU Kota Denpasar, Kasubag Teknis dan staf Pelaksana, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi demokrasi, pemahaman sistem pemilu, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan representatif.

Kegiatan ini membahas peran matematika dalam sistem pemungutan suara, pemetaan daerah pemilihan, serta representasi politik dalam demokrasi modern.

Sobatjdih, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus oleh KPU untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan berkualitas.

Melalui PDPB, masyarakat dapat melaporkan perubahan data seperti:
1.Pemilih baru memenuhi syarat
2.Perubahan alamat domisili
3.Perubahan status pekerjaan/TNI-Polri
4.Pemilih meninggal dunia
5.Perbaikan elemen data pemilih lainnya.

Yuk, ikut berpartisipasi dalam menjaga kualitas data pemilih demi mewujudkan pemilu yang akurat dan demokratis.

KPU Kota Denpasar mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali secara daring pada Senin, 27 April 2026.

Rapat ini membahas Persiapan Penilaian Mandiri Zona Integritas Tahun 2026 di lingkungan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami langkah-langkah strategis dalam proses penilaian mandiri serta meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja.

📢 Informasi Produk Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah menetapkan SK KPU Kota Denpasar Nomor 60 Tahun 2026 tentang Pemusnahan Arsip Substantif dan Fasilitatif Yang Telah Habis Masa Retensinya Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar