03/11/2026
DUMAI ā DPRD Kota Dumai resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, S.A.B., di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRD Kota Dumai, Selasa (3/11/2026).
Rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 24 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai, sebagaimana disampaikan melalui laporan Sekretaris DPRD sebelum rapat dimulai.
Turut hadir Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, S.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kota Dumai.
Agenda paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Kota Dumai yang dibacakan oleh juru bicara Pansus, Ananda Putri Salsabila, S.M., M.M.
Dalam laporannya, Pansus A menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda telah melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan bersama Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum Setdako Dumai, BPJS Ketenagakerjaan, konsultasi ke tingkat pusat, hingga fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Juru Bicara Pansus A, Ananda Putri Salsabila, menyampaikan bahwa penyempurnaan Ranperda tersebut bertujuan menghadirkan regulasi yang memiliki kepastian hukum sekaligus mampu menjawab kebutuhan perlindungan tenaga kerja di Kota Dumai.
Melalui regulasi ini, diharapkan keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin terjamin, dengan cakupan perlindungan yang lebih luas, terencana, dan tepat sasaran, khususnya bagi pekerja rentan.
Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan pembiayaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 11.300 pekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 10.000 pekerja rentan melalui APBD dan 1.300 pekerja sektor perkebunan kelapa sawit melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Usai penyampaian laporan Pansus A, Ketua DPRD Kota Dumai selaku pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir terhadap Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Persetujuan disampaikan secara bulat oleh anggota DPRD yang hadir melalui jawaban setuju, kemudian ditandai dengan ketukan palu sidang oleh pimpinan rapat.
Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai sebagai bagian dari tahapan penetapan Ranperda.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, S.E., menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota. Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kota Dumai mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota Pansus A DPRD Kota Dumai atas inisiatif, pembahasan, serta kerja keras dalam menyelesaikan Ranperda tersebut.
Sugiyarto menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan hal strategis bagi Kota Dumai sebagai kota industri yang memiliki komposisi pekerja dari berbagai sektor, mulai dari minyak dan gas bumi (migas), perkebunan kelapa sawit, hingga sektor jasa.
Menurutnya, keberadaan Perda ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam memberikan kepastian hukum serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok pekerja rentan beserta keluarganya.
Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, DPRD Kota Dumai berharap regulasi ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam memperluas akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kota Dumai.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Dumai akan menindaklanjuti tahapan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar Perda tersebut dapat segera diimplementasikan.
