Pusat Konsultasi Hukum Jakarta

Banyak sekali pertanyaan dalam membuat perjanjian. Jika ada pertanyaan? Mari Tulis di kolom komentar.

‘’Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik’’ Salah satu asas dalam perjanjian
yaitu asas itikad baik, Asas itikad baik ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Suatu perjanjian yang objeknya tidak ada
atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.
Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Pada prinsipnya, peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan adalah konsep “terang dan tunai”. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tunai artinya harga jual beli tanah/bangunan tersebut harus dibayar lunas. Apabila dalam hal jual beli lunas dapat diukur dengan selesainya proses pensertifikatan
tanah. Jadi prinsipnya jika belum lunas, belum bisa dikeluarkan akta jual beli Sebenarnya banyak sekali pertanyaan seputuran perjanjian Jual Beli Rumah atau tanah. Bagaimana pengurusnya? Biaya nya? dan Aturan Hukumnya. Maka Konsultasi Hukum Jakarta ingin berbagi informasi dan pengalaman seputar hukum pertanahan dan penyelesainya.

Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Peralihan hak atas tanah adalah
suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan
haknya (hak atas tanah), kepada orang lain “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan, sejak dilakukannya peralihan hak. Gimana ? Masih belum paham?
Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Kepastian hukum akan memastikan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki peraturan dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch mengedepankan kepastian sebagai salah satu tujuan hukum. Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Info terupdate dari .atrbpn
Pada Kamis (01/12/2022), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat. Penyerahan akan dilangsungkan secara luring dari Istana Negara, Jakarta dan secara daring di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Adapun sertipikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sertipikat yang diserahkan merupakan hasil dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red), Redistribusi tanah, dan hasil penyelesaian konflik pertanahan" ujar Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, saat memberikan keterangan, pada Rabu (30/11/2022).
Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Sebenarnya banyak sekali pertanyaan seputuran Perjanjian Jual Beli. Bagaimana pengurusnya? Biaya nya? dan Aturan Hukumnya. Maka Konsultasi Hukum Jakarta ingin berbagi informasi dan pengalaman seputar hukum perikatan dan cara penyelesainya.

Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Sekilas tentang AJB vs PPJB biar ga keliru :)

Mari Diskusi Santai di kolom komentar.

Pentingnya melakukan pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Maka Konsultasi Hukum Jakarta ingin berbagi informasi dan pengalaman seputar hukum pertanahan dan cara penyelesainya.

Mari Diskusi Santai di kolom komentar.