Kanwil DJP Jakarta Pusat

Directions Website Contact the organization

Kanwil DJP Jakarta Pusat Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Kanwil DJP Jakarta Pusat, Government Organization, Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir.

Akun Resmi Kanwil DJP Jakarta Pusat
Alamat: Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110
Telepon: 021- 3454070
Faksimile: 021- 3857202

Melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Ke...
21/10/2026

Melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, layanan Portal AHU Online kini telah terintegrasi secara elektronik dengan Coretax DJP.

Proses administrasi pun menjadi jauh lebih sederhana, cepat, bebas duplikasi data, serta memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri.

Ingin tahu lebih lanjut mengenai kemudahan dan manfaat integrasi layanan ini bagi pelaku usaha? Yuk, simak selengkapnya pada infografis berikut!

Ada kabar baik bagi yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas pe...
20/10/2026

Ada kabar baik bagi yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉

Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif atas pembetulan SPT yang memenuhi persyaratan. Besaran penghapusan sanksi bergantung pada periode pembayaran, mulai dari 100%, 50%, hingga 25%.

Yuk, manfaatkan fasilitas ini dengan meneliti kembali SPT Tahunan, melunasi kekurangan pokok pajak, dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai ketentuan. Batas akhir pengajuan permohonan adalah 1 Oktober 2028.

✍️:

15/10/2026

Smart Taxation, Shared Prosperity. 🌏🤝

In his remarks at the 7th BRITACOF, Director General of Taxes Bimo Wijayanto emphasized the importance of cross-border collaboration in addressing the evolving digital economy, strengthening tax administration, and enhancing voluntary tax compliance.

Through flexible and well-coordinated cooperation, countries can build a stronger tax system, foster greater public trust, and promote shared prosperity.

———————————————————

Smart Taxation, Shared Prosperity. 🌏🤝

Dalam sambutannya di 7th BRITACOF, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi perubahan ekonomi digital, memperkuat administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela.

Melalui kerja sama yang fleksibel dan terkoordinasi, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih kuat, kepercayaan publik yang meningkat, dan kesejahteraan bersama.

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah meny...
15/10/2026

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨

Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata cara penyelesaian kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme pembayaran utang pajak yang kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu.

juga berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku. Perlu diingat, kebijakan ini bukan pemutihan pajak karena pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

Informasi lengkap mengenai ruang lingkup, persyaratan, periode pelunasan, dan besaran pengurangan sanksi dapat dilihat dalam KEP-239/PJ/2026.

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dikenai tarif pajak m...
14/10/2026

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dikenai tarif pajak minimum efektif 15% di setiap negara atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Penerapan GloBE bertujuan menciptakan persaingan pajak yang lebih adil, melindungi basis pemajakan domestik, serta meminimalkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

13/10/2026

PPh Pasal 22 Marketplace

Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace yang mulai diterapkan sejak 1 Oktober 2026 didasarkan pada pertimbangan kesiapan sistem dan hasil koordinasi intensif dengan empat marketplace yang telah ditunjuk.

PPh Pasal 22 Marketplace bukan jenis pajak baru dan tidak menambah beban pajak para seller. Sistem ini malah membantu memungut PPh dari para seller dan menyetorkannya ke kas negara, sehingga para seller tidak perlu menyetor sendiri PPh atas transaksi yang dilakukannya melalui platform marketplace.

Selain itu, sistem ini memastikan kepatuhan pajak, transparasi, dan kesetaraan perlakukan perpajakan antara seller yang berjualan secara offline dan online. Ini juga merupakan upaya DJP untuk mengiringi perkembangan ekonomi digital dengan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607 triliun, setara dengan 68,2% dari target APBN. 📈Capaian ini t...
12/10/2026

Penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607 triliun, setara dengan 68,2% dari target APBN. 📈

Capaian ini tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Terima kasih kepada seluruh yang telah berkontribusi melalui kepatuhan perpajakan. Bersama, kita dukung penerimaan negara untuk Indonesia yang lebih baik.

The 7th BRITACOF is coming soon! 🌏The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) will ...
09/10/2026

The 7th BRITACOF is coming soon! 🌏

The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) will be held on 13–15 October 2026 in Jakarta, Indonesia, under the theme “Smart Taxation, Shared Prosperity.”

BRITACOF serves as a forum for tax administrations from countries and regions within the Belt and Road Initiative to strengthen dialogue, share experiences, build capacity, and foster tax cooperation among stakeholders.

This year’s forum will focus on:
• Digitalization of Tax Administration
• Facilitation of Taxpayer Services
• Synergy in Capacity Building
• Business and Industry Dialogue

The 7th BRITACOF will bring together 38 tax administrations to exchange insights and strengthen international cooperation toward smarter taxation and shared prosperity.

See you in Jakarta! 🇮🇩

⸻

🇮🇩 Bahasa Indonesia

The 7th BRITACOF segera hadir! 🌏

The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) akan diselenggarakan pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta, Indonesia, dengan mengusung tema “Smart Taxation, Shared Prosperity.”

BRITACOF merupakan forum kerja sama administrasi perpajakan negara dan wilayah dalam Belt and Road Initiative yang bertujuan memperkuat dialog, berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, serta mendorong kolaborasi perpajakan antarpemangku kepentingan.

Pada tahun ini, forum akan membahas beberapa topik utama:
• Digitalisasi Administrasi Perpajakan
• Peningkatan Layanan Wajib Pajak
• Sinergi dalam Pengembangan Kapasitas
• Dialog dengan Dunia Usaha dan Industri

The 7th BRITACOF akan mempertemukan 38 administrasi perpajakan untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama internasional menuju perpajakan yang lebih cerdas dan kesejahteraan bersama.

Sampai jumpa di Jakarta! 🇮🇩

08/10/2026

Penerimaan pajak tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp2.593,4 T, tumbuh 12,2% dari outlook 2026. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas administrasi pajak dan perluasan basis pajak.

Dalam Media Gathering Kemenkeu 2026 (Bogor, 1/10/26), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto, menekankan bahwa strategi penerimaan pajak tahun 2027 akan mengoptimalkan penggunaan teknologi (Coretax dan Compliance Risk Management) untuk upaya intensifikasi.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2027 meliputi penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan, peningkatan kepatuhan perpajakan, penguatan sistem perpajakan, pemberian insentif perpajakan yang selektif, prudent, dan berjangka waktu, penguatan akuntabilitas belanja perpajakan, dan penguatan keberpihakan kebijakan perpajakan terhadap redistribusi beban pajak yang berkeadilan.

Dirjen Pajak optimis bahwa upaya peningkatan rasio pajak dan tax buoyancy yang didukung dengan penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan implementasi Coretax yang semakin optimal akan semakin meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan mekanisme pemungutan pajak pertambahan n...
06/10/2026

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) berbasis teknologi atas pemanfaatan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia yang memenuhi ketentuan.

SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Mekanisme ini diterapkan pada transaksi digital luar negeri yang belum dipungut PPN melalui mekanisme *PPN* PMSE, sehingga tidak terjadi pemungutan pajak berganda.

Sementara itu, transfer dana pribadi dan remittance pekerja migran berada di luar ruang lingkup pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPP-TDLN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.

Address

Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14
Gambir
10110

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil DJP Jakarta Pusat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Kanwil DJP Jakarta Pusat:

Shortcuts

Share

Category