Badan Keahlian DPR RI

Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila✨🇮🇩

Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

📅 Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga pedoman yang menyatukan rakyat Indonesia dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

🏠 Di tengah berbagai tantangan zaman, nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial tetap relevan sebagai arah dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing.

📚 Badan Keahlian DPR terus mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kajian, analisis, dan dukungan keahlian yang berbasis data serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.

🤝 Mari bersama menjaga persatuan dalam keberagaman dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE, Sobat BKD! 🪷✨

“Kesadaran Mawas Diri Menuju Hidup Damai dan Bahagia”
Hari Raya Waisak membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni, kedamaian hati, dan sikap mawas diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 🤝

Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat tali persaudaraan, merawat keberagaman, dan menebarkan cinta kasih demi mewujudkan Indonesia yang damai, tenteram, dan sejahtera. 🙏✨

Keluarga Besar Badan Keahlian DPR mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 H.

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.”
(QS. Al-Kautsar: 1–2)

Momentum suci ini juga mengajarkan pentingnya kebersamaan, solidaritas, serta empati terhadap sesama.

Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian dalam Iduladha menjadi inspirasi untuk terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Halo Sobat BKD!

👋Insight Minggu Ini sudah hadir! 📚

Siapa sangka kalau perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan yang serius loh!

Kali ini Foreign Legislation Analysis (FLA) Volume 04 No.1/ April 2026 menghadirkan studi komparatif mengenai kebijakan antiperundungan di berbagai negara dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman.

Mulai dari pendekatan perlindungan korban di Jepang, penanganan tegas di Korea Selatan, sistem safeguarding di Inggris, hingga whole-school approach di Australia, semuanya memberi pelajaran penting bagi penguatan kebijakan antiperundungan di Indonesia.

🔍 Baca selengkapnya dan perluas perspektifmu di Foreign Legislation Analysis minggu ini!

# ForeignLegislationAnalysis

Halo, Sobat BKD! 👋🏻

Pada 22–24 Mei 2026, Badan Keahlian DPR RI melaksanakan Konsultasi Publik terkait penyusunan NA dan RUU tentang Keuangan Negara bersama akademisi FHISIP UNRAM, FEB UNRAM, BPKAD NTB, dan BAPENDA NTB. 💰📚 Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan guna memperkuat arah pembaruan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional.

Dengan melibatkan berbagai pihak, Badan Keahlian DPR RI berupaya menghadirkan regulasi keuangan negara yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan tantangan ekonomi ke depan. ✨

Halo Sobat BKD!

Badan Keahlian DPR terus memperkuat jejaring kemitraan strategis dengan perguruan tinggi sebagai upaya mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui penguatan riset, kajian, dan analisis kebijakan berbasis eviden.

Pada Jumat, 22 Mei 2026, Badan Keahlian DPR RI dan Universitas Mataram (UNRAM) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra, Pusat Analisis Keparlemenan, dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram, serta Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Kepala Badan Keahlian DPR, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat dukungan keahlian bagi DPR RI. Sementara itu, pihak Universitas Mataram menyambut baik kolaborasi tersebut dan siap berkontribusi melalui keahlian akademik yang dimiliki untuk mendukung berbagai kebutuhan kajian dan kebijakan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta kerja sama yang berkelanjutan dalam pengembangan penelitian, penyediaan naskah akademik, analisis kebijakan, serta berbagai kegiatan ilmiah yang dapat memperkuat kualitas produk legislasi dan pengambilan kebijakan di Indonesia.

Halo, Sobat BKD! 👋

Pada 19 Mei 2026, DPR RI melalui Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-529) menyampaikan Keterangan DPR dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Materiil UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, artinya data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu tetap dibuka kemungkinan koreksi terhadap kesalahan data atau sengketa hak melalui mekanisme pembuktian di pengadilan yang dalam sistem hukum nasional telah disediakan.

Yuk, simak penjelasan lengkapnya pada slide diatas.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Sobat BKD! ✨🇮🇩

“Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”

Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, gotong royong, dan inovasi harus terus tumbuh dalam menghadapi tantangan zaman 🤝

Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat ✨