JDIH KPU Kepulauan Seribu

Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

Keputusan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 375 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Keempat Tahun 2025

Link : https://jdih.kpu.go.id/dkijakarta/pulauseribu/kepkpukabkot/detail/VWP6zh-h3qoWDRtBcoMujTl5Sy93cTBUZk8wNUlUTWZTVUZWYkE9PQ

Terima kasih

Hai

Kami mengimbau kepada seluruh pengurus partai politik tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu untuk segera melakukan pemutakhiran data Semester II secara lengkap dan tepat waktu melalui Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

Langkah ini penting untuk memastikan validitas dan akurasi data kepartaian sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pemilu yang akuntabel dan transparan.

Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU:

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Link : https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/CVLzifxRPZHYhDoEmceFSVcrYXpoMnk1OTNIZnN5MDl2QVM5OWc9PQ

Terima kasih

Halo 👋

Berikut layanan Dumas atau Pengaduan Masyarakat untuk KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan, kritik ataupun aspirasi oleh masyarakat kepada instansi pemerintah dan berfungsi sebagai partisipasi publik dalam pengawasan kinerja dalam hal ini instansi Komisi Pemilihan Umum.

🔗tinyurl.com/DUMASKPUKabKepulauanSeribu

Halo 👋

Survei Pembangunan Zona Integritas adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan program reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan publik berkualitas tinggi. Hasil survei digunakan untuk mengukur dan memantau risiko korupsi, serta sebagai acuan untuk perbaikan berkelanjutan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Yuk ikut isi survei nya

Halo 👋

Kasman Singodimedjo mengingatkan kita,
bahwa Hukum tidak hanya menjadi pedoman tertulis, tetapi juga harus berpijak pada nilai moral dan etika yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan menjunjung moralitas bangsa, hukum akan menjadi penjaga keadilan yang sesungguhnya.

[ Repost ]

Halo👋 , tahukah kamu?🔍

Tidak semua pihak yang berkontribusi dalam putusan pengadilan adalah pihak yang berperkara.

Ada Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), yang hadir memberikan pandangan berbasis keahlian untuk memperkaya pertimbangan hakim.⚖️✨

Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak postingan berikut! 👆

Halo 👋

Keadilan bukan hanya ditegakkan melalui hukum, tetapi juga ditanamkan melalui pendidikan. Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan hukum adalah dua pilar utama kemajuan bangsa.

Melalui pendidikan, masyarakat dibentuk menjadi warga negara yang sadar hukum.
Melalui hukum, nilai-nilai keadilan dijaga agar kehidupan berbangsa berjalan selaras dan bermartabat.

Menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan, dan menanamkan pendidikan berarti menyiapkan masa depan yang berkeadilan. Karena komitmen pada keadilan adalah komitmen pada masa depan yang bermartabat.

[JDIH NEWS | Senin, 3 November 2025]

Halo 👋
Kini telah tersedia dan dapat diunduh melalui laman resmi JDIH KPU, produk hukum terbaru yaitu:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025
tentang
Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Unduh dokumen lengkapnya melalui tautan berikut:
https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/cYR1BT8xIRS1aOb6BY3zXmdLVklWMnROTWlRZkRwWjlTNTRydUE9PQ

Halo 👋

Tahukah kamu?

Asas Fiksi Hukum atau dikenal dengan istilah “presumptio iuris de iure” memiliki makna bahwa tidak ada alasan “tidak tahu hukum”, karena begitu peraturan berlaku, semua orang dianggap sudah mengetahuinya, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak semua orang tahu.

Hal ini ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjelaskan bahwa “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”