JDIH Marves

07/04/2026

Dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan pada tanggal 30 Maret 2026.

Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN Di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

17/02/2026

Selamat memperingati Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili🧧

Mari menyambut Tahun Baru Imlek dengan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui, dan keyakinan atas hal-hal baik yang akan datang. Semoga damai dan sukacita selalu hadir. 🏮✨

16/02/2026

Inpres 18/2025: Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

16/02/2026

Keppres 1/2026: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

16/02/2026

Kemenko Infra bersama Kemen PU Membahas 2 (dua) Rancangan Permenko Infra terkait dengan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional dan Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Kemenko Infra bersama Kemen PU Membahas 2 (dua) Rancangan Permenko Infra

01/02/2026

SE Kepala BKN 2/2026: Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah

Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah

27/01/2026

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kerja sama dapat dilaksanakan dengan:
a. Mitra kerja sama dalam negeri; dan/atau
b. Mitra kerja sama luar negeri.

Selanjutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama dengan mitra kerja sama luar negeri yaitu:
a. politis;
b. keamanan;
c. yuridis;
d. teknis; dan
e. keuangan.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana pedoman kerja sama yang berlaku di Kemenko Infra, kalian dapat mengunjungi jdih.kemenkoinfra.go.id ya!